Siak, Petah.id - Upaya untuk mengantisipasi bencana yang timbul akibat faktor alam Polres Siak gelar apel kesiapsiagaan. Kapolres Siak AKBP Ronal Sumaja menyampaikan apel dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana dan prasarana. "Pelaksanaan apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri serta pemerintah daerah," kata Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja, Senin ( 28/11/2022 )Dikatakan Kapolres Ronal, apel tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam dengan harapan semua perencanaan yang telah disiapkan nantinya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.“Bencana alam merupakan salah satu perhatian semua pihak, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua unsur," ucap AKBP Ronald. Dengan memperhatikan kesiapsiagaan bencana, tambah kapolres, diharapkan akan mampu merespon secara cepat setiap bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak nanti nya.“Kepada personel Polri dan petugas kebencanaan serta stake holder terkait, diharapkan agar dapat menyiapkan serta memelihara kondisi fisik dan mental apabila nanti dibutuhkan segera," jelas Ronald Sumaja. "Sehingga saat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat segala peralatan dan alat pendukung lainnya dapat dipersiapkan dalam menghadapi bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi," tutur AKBP Ronald Sumaja. Diakhir amanat nya Kapolres menyampaikan beberapa hal penekanan dari Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Mohommad Iqbal, yang perlu dilaksanakan oleh seluruh instansi/stakeholder  dalam rangka kesiapsiagaan penanganan bencana alam sebagai berikut:1) melaksanakan kegiatan-kegiatan preemtif dan preventif untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana alam. 2) melakukan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan stake holder terkait untuk memetakan daerah rawan bencana alam.3) menyiagakan personil dan perlengkapan penanganan bencana (sar) pada masing-masing instansi yang dapat digerakkan sewaktu-waktu dibutuhkan.4) lebih memaksimalkan kegiatan pelatihan simulasi bersama dengan instansi terkait guna optimalisasi penanggulangan bencana alam di kota dumai.5) mengoptimalkan peran masyarakat tanggap penanganan bencana alam.

Siak, Petah.id - Ketua DPRD Indra Gunawan membuka paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2023 Kabupaten Siak, yang digelar pada Jumat (25/11/2022) siang.Paripurna yang dihadiri formasi lengkap, Ketua DPRD Indra Gunawan, Ketua I Fairus dan Ketua II Androy Ade Rianda, serta Bupati Alfedri, Wabup Husni Merza, Sekda Arfan Usman, dan para kepala OPD Pemkab Siak, serta Forkopimda.APBD 2023 disahkan dalam paripurna, setelah Ketua Banggar Syamsurizal Budi membacakan hasil pembahasan  Ranperda APBD 2023.Diterangkan Ketua DPRD Indra Gunawa, setelah pengesahan Ranperda dan menjadi Perda APBD 2023, masih ada dua pekerjaan rumah lagi, yang kini digesa.“Dua Ranperda yaitu tentang disabilitas dan tentang kawasan industri sedang kami bahas dan segera kami paripurna kan,” terang Ketua DPRD yang akrap disapa Ngah Indra.Selain dua Ranperda itu, hal yang harus segera dituntaskan adalah perihal seterpikat dilahan di Balai Kayang I,II dan III, lebih kurang 2.300 persil.“Kami meminta Pemkab Siak lebih terbuka dan serius atas persoalan yang membuat warga resah,” ungkap Ketua Indra Gunawan.DPRD selalu membuka diri jika itu untuk kepentingan masyarakat. Apakah perihal pelepasan atau lainnya kita siap mendampingi pemerintah agar status seterpikat balaikayang ini segera tuntas.“Mari kita duduk bersama, karena hearing sudah dilakukan, pemerintah sudah tau keinginan masyarakat tentang hak mereka sehingga seterpikat yang mereka miliki tidak terkesan abu abu,” tegas politisi Golkar ini.Indra Gunawan mengatakan, Ranperda disabilitas dan kawasan industri segera dituntaskan. Demikian juga dengan perihal seterpikat masyarakat dilahan Balai Kayang.Sementara Ketua Banggar Syamsurizal Budi membacakan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD 2023.Adapun pendapatan daerah sebelum pembahasan Rp2.423.642.356.935. Setelah pembahasan menjadi Rp2.423.193.737.423.“Terjadi penurunan setelah pembahasan Rp448.619.512,” terang Syamsurizal Budi.Sementara pendapatan asli daerah sebelum pembahasan maupun setelah pembahasan tetap dianggarkan sebesar Rp336.927.496.454.Pendapatan tranfer sebelum pembahasan Rp2.086.714.860.481, setelah pembahasan menjadi Rp2.086.266.240.969. Terjadi penurunan setelah pembahasan Rp448.619.512.“Adapun rincian tranfer, transfer pemerintah pusat sebelum pembebasan Rp1.923.314.860.481, setelah pembahasan Rp1.922.866.240.969. Terjadi penurunan Rp448.619.512,” terang Syamsurizal Budi.Sementara transfer antardaerah sebelum pembahasan Rp163.400.000.000, tidak terjadi perubahan setelah pembahasan.Lain lain PAD yang sah, sebelum pembahasan Rp78.897.437.850, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.Sedangkan belanja daerah sebelum pembahasan Rp2.586.638.164.623, setelah pembahasan Rp2.586.189.545.111. Terjadi penurunan 448.619.512.Sedangkan untuk belanja operasi, sebelum pembahasan dianggarkan 1.857.827.629.139, setelah pembahasan Rp1.861.848.758.767. Terjadi kenaikan setelah pembahasan sebesar Rp4.021.129.628.Belanja modal sebelum pembahasan dianggarkan sebesar Rp449.433.838.184, setelah pembahasan menjadi Rp444.964.089.044, terjadi penurunan sebesar Rp4.469.749.140.Belanja tidak terduga, sebelum pembahasan Rp21.950.650.000, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.Belanja tranfer sebelum pembahasan Rp257.426.047.300, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.Dari pendapatan dan belanja tersebut, belanja 2023 defisit sebelum pembahasan Rp162.995.807.688, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.Penerimaan pembiayaan daerah, sebelum pembahasan Rp263.675.205.564, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebelum pembahasan Rp100.679.397.876, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.“Berdasarkan uraian tersebut, menjadi tanggung jawab bersama dalam memajukan dan meningkatkan percepatan pembangunan Kabupaten Siak pada 2023,” terang Syamsurizal Budi.Pembangunan Siak hendaknya terarah dan dilakukan secara tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Siak.Atas apa yang dibacakan Ketua Banggar, Bupati Siak Alfedri menyampaikan proses persetujuan dilaksanakan melalui kerja keras yang dilakukan oleh segenap anggota DPRD yang terhormat, melalui pembahasan secara mendalam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.Pembahasan dimulai dari pembahasan KUA dan PPAS hingga pembahasan Ranperda APBD oleh  Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah."Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang memahami kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sehingga pembahasan dapat diselesaikan dengan tepat,” harapan Alfedri.

Pekanbaru, Petah.id -  Bambang Pratama SH MH terpilih menjadi Kepala Ombusaman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau periode 2022-2027. Ia terpilih menggantikan Ahmad Fitri. Bambang Pratama terpilih melalui proses seleksi terbuka internal maupun eksternal Ombudsman.Disampaikan Bambang Pratama, bahwa amanah yang diembannya saat ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor dan aturan yang ada. "Insyaallah saya akan mengemban amanah ini dengan baik," kata Bambang Pratama melalui seluler, Kamis (24/11/2022). Di tubuh Ombudsman Riau Bambang bukam orang baru, sudah 10 tahun ia berada di lembaga itu. Terakhir, Bambang menjabat sebagai Keasistenan Pencegahan Malaadministrasi. Lebih lanjut dikatakan Bambang, upaya  pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik menjadi salah satu titik fokus dimasa kepimpinannya kedepan. "Salah satu target yakni fokus kepada penguatan pencegahan maladministrasi dalam upaya perwujudan penyelenggaraan layanan dan pengawasan pelayan publik," jelas Bambang. Upaya itu, tambah Bambang, tentunya butuh kerjasama yang berkelanjutan dari seluruh stakeholder. Menurut Bambang, penyelenggaraan layanan pengawasan dan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus diwujudkan secara berkelanjutan. "Mohon dukungan dari semua pihak agar Ombudsman Riau terus memberikan kontribusi positif untuk bangsa khususnya Provinsi Riau," tutur Bambang. 

Siak, Petah.id - Polres Siak kembali memusnahkan Barang Bukti (BB) narkotika jenis sabu. Pemusnahan tersebut biasanya dilaksanakan di halaman Mapolres Siak, namun kali ini pemusnahan tersebut dilaksanakan di ruang penyidikan Satresnarkoba Polres Siak, pada Selasa (22/11/2022). Sedikitnya ada 21,89 gram narkotika jenis sabu tersebut dimusnahkam dengan cara melarutkan serbuk narkoba jenis sabu-sabu ini dengan air lalu diblender, kemudian dibuang ke dalam lubang Water Closed (WC). Adapun barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan tim Satres Narkoba Polres Siak dan Polsek Minas beberapa waktu lalu. Kasat Narkoba Polres Siak AKP Sihol menegaskan bahwa barang bukti yng dimusnahkan sesuai dengan hasil tangkapan dari tangan pelaku. "Hari inisaya bersama para undangan yang hadir melaksanakan pemusnahan BB hasil tangkapan Satres Narkoba Polres dan Polsek Minas dan saya jamin BB ini sesuai dengan saat ditangkap serta saya pastikan penyidik bekerja secara profesional," ungkap AKP Sihol Sitinjak. "Barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan seberat 4,54 gram dari tangan NS dan 17,35 gram dari tangan tersangka KS," tambah AKP Sihol. Dijelaskan AKP Sihol, penangkapan sabu yang dimusnahkan di ruang penyidikan Satresnarkoba itu hasil penangkapan dari kerjasama seluruh stakeholder. Sihol berharap hubungan antar stakeholder juga semakin erat dalam mencegah masuknya narkoba ke Kabupaten Siak yg merupakan daerah rawan peredaran narkoba. "Harapan kita agar berpartisipasi dan berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Siak dan semakin bersinergi agar Kabupaten Siak bebas dari bahaya narkoba," jelasnya. Pemusnahan ini kata AKP Sihol, sebagai bentuk sinergitas bersama dalam memberantas narkoba di Kabupaten Siak. Selanjutnya, menyampaikan informasi kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan pencapaian kinerja Polres Siak "Tentunya dalam melakukan pengungkapan kasus dan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian memberikan edukasi kepada warga di Kabupaten Siak tentang bahaya narkoba," beber AKP Sihol. Saat pemusnahan, kedua tersangka NS (35) dan KS (30) ikut menyaksikan. Juga tampak hadir Kasat Narkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak, Ketua Pengadilan Negeri Siak yang diwakili oleh Panitra PN Siak Taufik, Jaksa Penuntut Reviana, Kanit Reskrim Polsek Minas Iptu Musa Sibarani, KBO Satres Narkoba Polres Siak Ipda F. Manurung, Kanit Provost Si Propam Polres Siak Ipda DB Sembiring, Penasehat hukum Wan Erwin Temimi, Ketua Granat (gerakan anti narkoba) Kabupaten Siak Bobi Simanjuntak, dan Ketua LAN (Lembaga anti narkoba) Kabupaten Siak Amrizal. 

Siak, Petah.id - Penghulu Kampumg Benteng Hilir, Kecamatan Mempura M Rasyid semringah didatangi Ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang turun langsung ke lokasi banjir pada Selasa (15/11/2022). Indra Gunawan juga memfasilitasi pertemuan dengan pihak PT Arara Abadi yang selama ini dinilai tak berkontribusi kepada warga di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Sebelumnya, bantuan PT Arara Abadi berupa 80 karung beras ditolak oleh M Rasyid pada Senin (14/11) siang.M Rasyid berharap atas pertemuan itu menjadi komitmen perusahaan terhadap masyarakat. "Terima kasih atas bantuan Pak Ketua DPRD Indra Gunawan, semoga dapat membantu meringankan beban masyarakat," kata M Rasyid. “Saat ini, kami sedang mengalami musibah banjir dan semoga Allah membalas keihlasan, kebaikan atas bantuannya,” tambah M Rasyid haru.Sementara itu, Ketua DPRD Indra Gunawan mengatakan, hasil pertemuan itu, PT Arara Abadi berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan 300 paket sembako.“Selain bantuan sembako PT Arara Abadi akan segera menginvetarisasi kanal penyebab terjadinya banjir, dalam hal ini melibatkan pemerintah daerah, camat, penghulu, difasilitasi DPRD,” jelas Ketua Indra Gunawan yang akrab disapa Ngah Indra. Atas perhatian dan sumbangsih kepada masyarakat, Ketua DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres AKBP Ronald Sumaja, dan Dandim Letkol Inf Faisal.“ Terimakasih juga untuk Polri, TNI, telah membantu masyarakat terdampak banjir, semoga kerja sama ini menjadi pengabdian kepada bangsa dan daerah yang kita cintai ini,” kata Ketua Indra Gunawan.Pada kesempatan itu, Ketua DPRD menemui penghulu, pihak perusahaan, TNI, polri dan masyarakat serta memberi bantuan.“Kami minta pihak semua pihak, agar lebih peduli kepada anak anak dan lansia,” ucap Ketua Indra Gunawan.Sebab lansia dan anak anak rentan terserang penyakit, terutama dalam kondisi banjir seperti ini. Jika terpaksa mengungsi, prioritaskan mereka, termasuk ibu hamil.

Siak, Petah.id - Perhutanan sosial merupakan salah satu solusi mengatasi ketimpangan pengusaan lahan, dan penerima manfaatnya adalah masyarakat.Regulasi perhutanan sosial sangat detail diatur dalam Permen LHK No 9 Tahun 2021, tentang Perhutanan Sosial. Dalam regulasi, ada lima skema yang di tawarkan, hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.Demikian dikatakan Direktur Yayasan Ekosistem Zamrud Ahmad Said. Dijelaskan Ahmad Said, Riau memiliki jatah perhutanan sosial seluas 1,2 juta hektare. Sementara capaian 2021 sampai saat ini masih sedikit yaitu berkisar 120 ribu hektare. “Artinya masih cukup jauh dari target yang ada kalau dipresentasekan baru 10 persen capain yang ada,” terang Ahmad Said.Khusus di Kabupaten Siak, dari hasil pantauan, ada beberapa kampung atau desa yang sudah berhasil memperoleh perhutanan sosial di antaranya Kecamatan Sungai Apit, ada dua kampung yaitu Kampung Rawa Mekar Jaya dan Kampung Teluk Lanus. Sementara Kampung Penyengat sudah masuk usulan dan pada tahap proses. Untuk Kecamatan Pusako ada juga usulan perhutanan sosial dan juga masih dalam proses. Sedangkan di Kecamatan Dayun ada juga kelompok yang mendapatkan perhutanan sosial dengan luasan yang bervariasi.Dengan adanya pencabutan izin PT Nasional Timber Forest, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang HTI, bekas arael perusahan mestinya menjadi peluang perluasan wilayah kelola masyarakat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dengan skema perhutanan sosial.“Kenyataannya justru menjadi bancakan bagi kelompok, korporasi berkedok koperasi melakukan penguasaan lahan dengan menggunakan skema PBPH hal ini tentu perlu kita pertanyakan komitmen pemerintah daerah maupun pusat,” sesal Ahmad Said.Hasil penelusuran, Yayasan Ekosistem Zamrud menemukan adanya usulan PBPH pada bekas areal PT NTF atas nama koperasi yang diduga ditunggangi oleh korporasi. “Di sisi lain, kami menemukan adanya usulan PBPH di atas areal PIAPS,” celoteh Ahmad Said.Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan ada persetujuan perhutanan sosial yang sudah mendapat SK, namun tidak jelas pegusul dan penerima manfaatnya.“Kami menduga kuat, ini ditunggangi oleh salah satu perusahaan HTI terbesar di Riau,” tegas Ahmad Said.Hal ini dikuatkan dengan data hasil investigasi majalah TEMPO edisi 2 Oktober 2022.“Tentu kami sangat kecewa terhadap kondisi yang ada,” kata Said dengan suara tinggi, setengah meradang.Harapan pihaknya. pemerintah harus tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika memang pencabutan izin konsesi perusahaan adalah salah satu upaya peningkatan ruang kelola rakyat, mengapa tidak dijadikan perhutanan sosial, mengapa justru dijadikan PBPH. PBPH diatur dalam Permen LHK No 8 tahun 2021, dalam peraturan dijelaskan bagaiaman tatacara pengusulan PBPH yang cukup berat jika dilaksanakan oleh masyarakat karena tidak gratis.Sementara usulan perhutanan sosial tidak ada pungutan biaya alias gratis. Format usulan sangat sederhana. Sehingga cukup memungkinkan jika dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Ditambah lagi dengan adanya kelompok kerja (pokja) yang dibentuk oleh Gubernur, bertugas membantu masyarakat dalam pengajuan usulan PS.“Namun demikian, kami berharap kepada KLHK tetap harus cermat dalam menyetujui usulan PS ini, karena sudah terkonfirmasi bahwa ada beberapa usulan PS yang telah mendapat persetujuan ternyata ditunggangi oleh korporasi,” terang Ahmad Said.

Siak, Petah.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Siak berikan pelayanan KB gratis untuk masyarakat dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan alat kontrasepsi lainnya. Kepala Dinas P3AP2KB Noni Paningsih menyampaikan pelayanan tersebut dilaksanakan untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang mempunyai kendala  dan melaksanakan Keluarga Berencana (KB). "Lebih praktis dan bebas biaya. Tujuannya mengatur jarak kelahiran untuk mencegah stunting dan melahirkan generasi berkualitas," ungkap Noni Paningsih. Kegiatan tersebut, tambah Noni, juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58."Kegiatan itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan dilaksanakan diseluruh faskes atau puskesmas yang ada di Kabupaten Siak," tambahnya. Lebih lanjut dikatakan Noni, untuk waktu pelaksanaannya pihaknya mengagendakan mulai pada 7-12 November 2022.Dijelaskannya, untuk menciptakan ibu dan anak sehat perlu dilakukan perencanaan dalam jarak kehamilan. "Berencana itu keren, tentunya dapat mencegah stunting dan melahirkam generasi berkualitas jadi ibu dan anak akan sehat," jelasnya. Kedepan, KB MOW atau steril akan dilaksanakan di RSUD seluruh Kabupaten Siak. "Ayo secara bersama ciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas," tutur Noni. 

Pekanbaru, Petah.id -  Kabar bahagia datang dari Pemerintah Provinsi Riau untuk para Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau membuka penerimaan untuk tiga formasi yang sudah disetujui pemerintah pusat.Formasi tersebut yakni jabatan fungsional guru PPPK dan tenaga kesehatan (nakes).Hal tersebut dibenarkan Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan perihal PPPK Guru tahun 2022, Menteri PANRB telah menyetujui jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Guru tahun 2022, sesuai dengan jadwal yang telah terlampir dan telah diatur dalam perencanaan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2022.“Jadwal pendaftaran sudah dibuka sejak dibukanya pengumuman tanggal 31 Oktober oleh Menteri PANRB. Selanjutnya, pendaftaran juga mulai dibuka 31 Oktober sampai 13 November untuk semua pelamar, dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga 15 November,” ujar Ikhwan Ridwan, Rabu (2/11/2022).Dijelaskan Ikhwan, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022, bagi bagi guru honor yang sedang menjalankan tugas maupun bagi pelamar umum.Kemudian, lanjut Ikhwan, masa sanggah hasil pengumuman administrasi diberikan waktu selama tiga hari 17 - 30 November, dan jawaban masa sanggah 21-24 November 2022.“Untuk pengumuman pasca sanggah tanggal 26 November, dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian dengan kepala sekolah dan pengawas dan guru senior. Langkah selanjutnya penilaian oleh Dinas Pendidikan dan oleh BKPSDM, dilanjutkan terakhir pengolahan hasil penilaian kesesuaian, hingga tanggal 13 Desember 2022,” jelas Ikhwan.Sedangkan untuk tahapan seleksi kompetensi akan dilaksanakan mulai tanggal 16 hingga 21 Januari tahun 2023, dan pengumuman tanggal 3 Februari. Untuk pengumuman hasil seleksi tanggal 21 Februari dan terakhir usulan nomor induk PPPK tanggal 31 Maret 2023.“Silahkan bagi para guru honorer untuk mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan. Untuk penerimaan tenaga PPPK guru yang akan diterima sebanyak 7.297 orang, PPPK tenaga teknis sebanyak 223 orang dan tenaga kesehatan 168 orang. Jumlah tersebut juga sudah ditetapkan oleh Menpan RB," kata Ikhwan.Sedangkan untuk pendaftaran tenaga kesehatan pelamar bisa mendaftar secara daring  melalui laman http://sscasn.bkn.go.id, dengan terlebih dahulu membuat akun, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK). (MCR)

Pekanbaru, Petah.id  - Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) bersama Bidang Humas Polda Riau mengadakan kegiatan temu ramah bersama Wartawan Mitra Polda Riau (WMPR), Sabtu (29/10/2022).Kegiatan temu ramah mengambil lokasi di halaman Markas Ditpolairud Polda Riau di daerah Rumbai, tepatnya di pinggir Sungai Siak.Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Polairud Polda Riau, Kombes Pol Eko Irianto, Kabid Humas Kombes Sunarto, Kasubdit Gakkum AKBP Wawan Setiawan, para Kasubbid Humas dan personel personel kedua Satker, serta puluhan orang wartawan baik televisi, online, dan juga media cetak.Suasana di kegiatan temu ramah ini terasa begitu hangat dan penuh keakraban. Polisi dan wartawan berbaur, berbincang ringan yang diselingi canda tawa. Kegiatan menjadi semakin semarak dengan adanya hiburan musik.Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan, tak hanya sekedar mengadakan temu ramah, jajaran Ditpolairud juga mendukung penuh kegiatan bakti sosial yang digelar Bidang Humas bersama WMPR di hari yang sama, dalam rangka HUT Humas Polri ke-71.Dalam hal ini, Ditpolairud Polda Riau mengerahkan 2 unit kapal yang dapat digunakan Bidang Humas Polda Riau dan WMPR, untuk membawa paket sembako menuju titik distribusi bantuan di Kelurahan Melebung, serta turut menyasar nelayan yang sedang beraktivitas di sepanjang jalur yang dilewati rombongan di Sungai Siak."Ini membuktikan bahwa Polda Riau dan WMPR memiliki sinergitas dan kekompakan yang sangat luar biasa baik," jelas Kombes Sunarto.Menurutnya, hubungan Polda Riau dan WMPR tak ubahnya seperti ikan dan air. Artinya, keduanya saling membutuhkan satu sama lain, serta memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan."Bagi Polda Riau, rekan-rekan wartawan sangat penting, dan menjadi mitra strategis. Khususnya dalam pemeliharaan kamtibmas, menyampaikan program positif Polri, serta memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat,” tutur Kombes Sunarto.Kabid Humas Polda Riau mengungkapkan, temu ramah seperti ini bisa meningkatkan hubungan baik dan harmonis antara polisi dengan wartawan.Kedua bidang profesi ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam kemajuan dan pembangunan, khususnya di Bumi Lancang Kuning.Kegiatan temu ramah ini, ditutup dengan makan dan foto bersama.

Siak, Petah.id - Sedikitnya ada ribuan massa menjadi peserta gerak jalan santai secara serentak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golongan Karya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Siak, Indra Gunawan menyampaikan jalan santai HUT Golkar kali ini terbuka untuk umum dan gratis. "Ini jalan santai serentak seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari konsolidasi partai bersama masyarakat Siak untuk kedepannya," kata  Indra Gunawan, Minggu (16/10/2022) pagi. Dikatakan Indra, pada momentum ini juga dijadikan salah satu menghangatkan mesin partai dalam menghadapi  momentum 2024 nanti. "Ini juga bagian dari menghangatkan mesin partai dalam menghadapi momentum 2024 nanti,"  jelas Indra. Dalam kesempatan itu, Indra Gunawan yang juga Ketua DPRD Siak itu meyakinkan bahwa Partai Golkar akan jadi pemenang pada pemilu 2024 nanti. "Kita kuningkan Siak, dan raih kemenangan di 2024 nanti," tuturnya. Sementara itu, salah seorang peserta gerak jalan santai, Yuliana mengatakan banyak masyarakat antusias akan acara yang ditaja Partai Golkar Siak. Yuliana pun mendoakan agar Partai Golkar jadi pemenang pada pemilu 2024 nanti khususnya di Kabupaten Siak. "Mudah-mudahan Partai Golkar Siak jadi pemenang 2024 nanti dan semakin dekat dengan masyarakat," kata Yuliana. Diketahui, acara yang digelar di Taman Motuyoko Kecamatan Tualang itu digelar sejak pukul 07.00 WIB hingga selesai.Tampak masyarakat tumpah ruah di  ruas Jalan untuk memeriahlan acara Jalan santai tersebut. Hadiah menarik pun turut ikut meramaikan acara tersebut. Panitia menyiapkan hadiah seperti sepeda motor, kulkas, televisi dan banyak lagi hadiah lainnya.