Siak, Petah.id – PT Bumi Siak Pusako (BSP) kembali menegaskan eksistensinya sebagai perusahaan daerah yang berprestasi sekaligus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT BSP, Raihan ST, MT, dalam konferensi pers kinerja Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 dan transparansi agenda 2026, akhir Desember 2025, di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat.Konferensi pers tersebut dihadiri Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, Wakil Bupati Siak Syamsurizal Budi, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, jajaran staf ahli dan asisten, kepala dinas, direksi BUMD, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama SH MH, Anggota DPRD Siak Sujarwo, insan pers, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.Di hadapan para pemangku kepentingan, Raihan memaparkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih PT BSP. Salah satu capaian utama adalah keberhasilan mempertahankan predikat Proper Biru (Compliance) secara berturut-turut sejak 2014 hingga 2025 sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pengelolaan lingkungan hidup.Selain Proper Biru, PT BSP juga telah mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional. Sertifikasi tersebut meliputi ISO 45001:2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen lingkungan, serta sertifikat sistem manajemen K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Raihan juga menyampaikan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan. Pada 2024, PT BSP menyalurkan dana CSR sebesar Rp6,08 miliar, sementara pada 2025 realisasi CSR tercatat sebesar Rp4,36 miliar untuk mendukung berbagai program sosial dan kemasyarakatan.Di luar CSR, PT BSP turut mengimplementasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang bersumber dari Work Program and Budget (WP&B) Tahun Anggaran 2025. Program ini difokuskan pada wilayah sekitar area operasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial berkelanjutan.Kegiatan PPM tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan semenisasi jalan.Selain itu, PT BSP juga melaksanakan kegiatan normalisasi saluran air dan sungai, serta berbagai program sosial lainnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.''Komitmen PT BSP adalah menjalankan operasional yang berkelanjutan, berprestasi, dan selaras dengan kepentingan masyarakat serta pemerintah daerah, sehingga kehadiran perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Siak,'' ungkap Raihan.

Siak, Petah.id - Kemunculan harimau kembali gegerkan warga di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau.Hal itu bermula dari seorang warga Kampung Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Zulfikar (24) yang nyaris diterkam harimau di kebun koperasi saat hendak pergi memancing, Kamis (8/1/2026) sekira pukul 19.00 Wib.Bendahara Kampung Teluk Masjid, Riko bersama stafnya Fita  mengatakan, Fikar janjian bersama dua temannya yakni Imus (38) dan Rafi (32) untuk pergi memancing.Saat itu Rafi dan Imus sudah dulu berangkat dan menunggu Fikar di pondok milik Imus.Diceritakan Fita, saat pamit berpergian, Fikar sempat dilarang sang ayah karena situasi saat ini sedang bahaya."Namun Fikar tak begitu mempedulikan teguran sang ayah dengan Ia tetap berangkat pergi memancing," kata Fita.Fikar memacu sepeda motornya untuk menyusul Imus dan Rafi yang sudah menunggunya di pondok.Diperjalanan, tambah Fita,  Fikar melihat sorot mata yang dikiranya itu sorot mata sapi."Fikar sudah melihat sorot mata, ia kira sorot mata sapi. Sebab, di wilayah itu sapi dilepas liarkan di perkebunan," jelas Fita.Alangkah terkejutnya Fikar, tambah Fita, saat dekat dan disenter, ternyata sorot mata itu adalah Harimau."Semakin dekat, saat disenternya, ternyata harimau yang sudah siap hendak menerkamnya. Kemudian, Fikar memacu sepeda motornya, bahkan tak peduli mesti nyaris jatuh,” tambah Fita.Kemudian, sambung Fita, Fikar lari menuju pondok penjaga kebun. Ia menggedor rumah milik penjaga kebun.Fikar mengabarkan kepada dua temannya Imus dan Rafi untuk tetap berada di pondok karena ada Harimau."Saat berada dalam rumah penjaga kebun, Fikar telfon Imus dan Rafi agar tetap di pondok karena ada harimau," beber Fita.Tak lama dari itu warga pun ramai ramai mendatangi lokasi di mana Fikar diserang harimau. Warga menemukan banyak jejak harimau, ada yang besar dan kecil, diduga harimau bersama anaknya."Kabar adanya harimau membuat warga ramai ramai datang ke lokasi. Di lokasi, warga banyak temukan jejak harimau," tutup Fita.Sementara itu, BBKSDA Riau yang mendapati informasi bahwa ada kemunculan harimau di Siak melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat.Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan tidak beraktivitas sendirian dan diutamakan berkelompok saat bepergian ke kebun di seputar lokasi munculnya harimau."Sementara jangan dulu beraktivitas terlalu pagi dan terlalu sore serta menghentikan aktivitas di jam aktif Harimau terutama di malam hari untuk menghindari perjumpaan dengan Harimau," imbau BBKSDA Riau.

Siak, Petah.id - Mengawali aktivitas di tahun 2026, PT Bumi Siak Pusako (BSP) menunjukkan langkah optimis dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke dua kecamatan yang berada di wilayah kerja perusahaan. Kegiatan ini menjadi upaya awal BSP dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah kecamatan sebelum menjalankan program kerja tahun berjalan.Media & Protokoler Officer PT BSP, Muhammad Wahyudi, mengatakan silaturahmi tersebut baru dilakukan ke dua camat dan akan terus berlanjut ke kecamatan lainnya.“Baru dua camat yang bisa dikunjungi untuk silaturahmi. Insya Allah ini akan berlanjut terus pada hari berikutnya,” ujar Wahyudi, Kamis (7/1/2026) sore.Dua camat yang dikunjungi yakni Camat Sungai Apit, Tengku Mukhtasar, serta Camat Koto Gasib, Wendy. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan tersebut, PT BSP menyampaikan rencana kerja perusahaan pada 2026 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah ring 1 operasional.Wahyudi menjelaskan, PT BSP berharap keberadaan perusahaan sebagai BUMD Kabupaten Siak dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu, pihaknya memerlukan masukan serta petunjuk dari pemerintah kecamatan.“Insya Allah ada beberapa planning kerja PT BSP di tahun 2026 ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah ring 1. Kami mohon petunjuk agar keberadaan BSP tetap memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.Ia menegaskan, PT BSP berkomitmen menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Siak. Menurutnya, silaturahmi ini merupakan langkah awal sebelum perusahaan menjalankan berbagai program di lapangan.“Silaturahmi ini ibarat ketuk pintu atau mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang,” kata Wahyudi.Camat Sungai Apit, Tengku Mukhtasar, mengapresiasi langkah awal yang dilakukan PT BSP dengan bersilaturahmi sebelum melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi sejak awal penting untuk meminimalkan potensi hambatan di lapangan.“Dengan begini kita bisa mitigasi jika ada hambatan di lapangan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman,” ujar Mukhtasar.Ia juga menilai, sejauh ini keberadaan PT BSP di wilayahnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan lingkungan dan pengembangan UMKM.Sementara itu, Camat Koto Gasib, Wendy, turut mengapresiasi kunjungan silaturahmi PT BSP. Ia menyebutkan, secara umum tidak ada persoalan krusial selama PT BSP beroperasi di wilayah Kecamatan Koto Gasib.“Aman-aman saja. Apalagi dari awal BSP sudah menyampaikan planning 2026 yang akan dikerjakan. Insya Allah semua berjalan lancar,” kata Wendy.

Siak, Petah.id – Menindaklanjuti berakhirnya Operasi Lilin Lancang Kuning 2025, Polres Siak langsung tancap gas menjaga stabilitas keamanan dengan menggelar Patroli Gabungan Blue Light Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu malam (3/1/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya preventif mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah hukum Kabupaten Siak.Patroli skala besar ini menjadi bukti kuatnya sinergitas lintas sektoral, di mana personel Satlantas Polres Siak bergerak bersama unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP Kabupaten Siak.Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Siak, AKP A. Ramadhan, S.H., M.Si. Tim gabungan menyisir sejumlah titik strategis yang kerap menjadi pusat keramaian dan rawan pelanggaran lalu lintas, di antaranya kawasan depan Kantor DPRD Siak, area Islamic Centre, hingga Jalan Sutomo di sekitar Bundaran Gambus.Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy Putra, S.H., S.I.K., M.Si, menegaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat secara langsung."Patroli Blue Light ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, melainkan upaya pencegahan dini. Kami ingin memastikan masyarakat merasa nyaman dan terhindar dari risiko balap liar yang sangat membahayakan nyawa, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya," tegas AKBP Eka Ariandy.Meski bertugas melakukan pengawasan ketat, Kasat Lantas AKP A. Ramadhan menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif bagi para pengendara.“Kami lebih menekankan imbauan kepada masyarakat agar lebih disiplin. Kehadiran lampu biru (blue light) di lapangan diharapkan menjadi pengingat bagi warga untuk tidak melakukan aktivitas berisiko,” jelas AKP Ramadhan. Ia juga melaporkan bahwa sepanjang pemantauan Sabtu malam, situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar, dan tidak ditemukan gangguan kamtibmas yang menonjol.Langkah proaktif Polres Siak ini menuai respons positif dari warga. Rizal (34), salah seorang warga yang melintas, mengaku merasa lebih tenang dengan adanya patroli di malam akhir pekan."Biasanya malam Minggu rawan balap liar, tapi dengan adanya patroli gabungan seperti ini, suasana jadi lebih tenang dan nyaman bagi kami yang ingin jalan-jalan bersama keluarga," ujarnya.Melalui patroli berkelanjutan ini, Polres Siak berkomitmen untuk terus menjaga Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) demi meningkatkan kepercayaan serta rasa aman masyarakat di Negeri Istana tersebut.

​Siak, Petah.id - Baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak, Heri Yulianto langsung memimpin jajarannya menorehkan prestasi gemilang dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2025. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat atas komitmen Kejari Siak untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di bawah kepemimpinan yang baru.​Sinyal Positif dari Rakerda Kejati Riau​Kejari Siak berhasil memborong tiga gelar juara, menunjukkan konsistensi kinerja di berbagai bidang utama Kejaksaan. Tiga penghargaan yang berhasil diraih adalah juara 2 penilaian capaian kinerja terbaik Bidang Pidana Khusus,​juara 3 penilaian vapaian kinerja terbaik Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan ​juara 3 oenilaian capaian kinerja Terbaik Bidang Tindak Pidana Umum.Kajati Riau, Sutikno mengapresiasi atas capaian Kejari Siak. Bagi yang belum, terus memberikan dedikasi terbaik karena sejatinya, apa yang dilakukan sepenuhnya memberikan pelayanan untuk masyarakat.“Kita mesti berperan dalam memberikan rasa aman dan berlaku adil untuk masyarakat,” kata Kajati Riau Sutikno.Sementara itu, ​Kasi Pidsus Kejari Siak, Muhammad Juriko Wibisono, yang mengonfirmasi kabar tersebut, menekankan bahwa prestasi yang diraih merupakan bukti nyata dari integritas, kualitas kinerja, dan komitmen seluruh jajaran Kejari Siak.​"Prestasi ini menjadi bukti nyata atas kualitas kinerja, integritas, dan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Siak dalam memberikan pelayanan hukum optimal kepada masyarakat serta menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel," ujar Juriko.​Alih-alih berpuas diri, Kajari Siak, Heri Yulianto, memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan janji untuk terus memperbaiki diri.​Kepada seluruh jajarannya, Kajari Heri Yulianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan. Ia memastikan bahwa prestasi di tingkat provinsi ini hanyalah pijakan awal.​"Ke depan, Kejaksaan Negeri Siak akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Kajari Heri Yulianto.​Pencapaian tiga penghargaan ini, khususnya di awal masa jabatan Kajari Heri Yulianto, diharapkan menjadi pelecut semangat bagi seluruh pegawai Kejari Siak untuk mewujudkan penegakan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Siak, Petah.id – Bupati Siak Afni Zulkifli membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang fokus pada peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.“Kegiatan ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” ujar Bupati Afni di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Rabu (26/11/2025).Ia menjelaskan forum ini dibentuk bertujuan mencari solusi persoalan yang dihadapi para petani kelapa sawit seperti kebutuhan infrastruktur perkebunan, jalan produksi, harus tersedia. Peluang pendanaan justru tersedia luas di pusat, khususnya melalui BPDP, yang sejalan dengan visi misi utama Bupati dan Wakil Bupati sekaligus dapat menderek pertumbuhan ekonomi daerah.Afni memaparkan hasil kunjungan Pemerintah Kabupaten Siak ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan bahwa anggaran besar sebenarnya sudah tersedia. Namun selama ini kurang dimanfaatkan daerah karena minimnya proposal yang diajukan.“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat, tapi selama ini akses dari daerah kurang. Karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bupati Afni.Dari total luasan lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak didominasi oleh perkebunan rakyat seluas sekitar 220.974 hektare. Namun banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh APBD.“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggaran nya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu,” ungkapnya.Bupati juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Kabupaten Siak, yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Ia menilai hambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Bupati Afni.Ia meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait PSR dan sarpras. “Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lainnya. Menurutnya, banyak proposal petani dan koperasi tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelas Wawan.

Siak, Petah.id - Dinas Perhubungan Kabupaten Siak bersama instansi terkait menggelar rapat menginventarisir pelabuhan, dermaga dan penyeberangan di wilayah Kabupaten Siak.Disebutkan Kadishub Siak Junaidi SE MM, hal ini penting dilakukan untuk memastikan aktivitas yang berjalan, berada dalam pengawasan dan sesuai rambu serta aturan yang berlaku.Hadir dalam rapat yang digelar di Lasdap Siak, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton, Dishub Riau, Polairud Polres Siak, DLH, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, pihak Kecamatan Sungai Apit, dan perangkatnya.Dijelaskan Kadishub Junaidi yang akrab disapa Anong, inventarisir dilakukan agar tertib dan terdata, sehingga memudahkan dalam pengawasan.“Saatnya dilakukan penataan fasilitas pelabuhan yang melayani pelayaran rakyat,” kata Junaidi, Kamis (20/11/2025) siang.Secara umum, pelabuhan rakyat adalah bagian dari sistem pelabuhan di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. Pelabuhan rakyat ini, fokus pada kapal-kapal tradisional dan skala operasional yang lebih kecil dibandingkan pelabuhan utama/konvensional.“Dengan inventarisir dan pengawasan ini, pengelolaan tidak terlibat dalam kegiatan kegiatan illegal atau yang melanggar hukum,” ucap Junaidi.Semua ada regulasinya, diantarnya Perpres 74 Tahun 2021. Pengelola wajib taat terhadap regulasi itu yang menjadi payung hukum, sehingga langkah ini, diharapkan mampu menjawab kemajuan yang terus berkembang dan semuanya dapat memudahkan dan bermanfaat bagi masyarakat.Persyaratan kelengkapan pelabuhan, juga menjadi acuan dalam menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang.Kami akan membentuk tim terpadu terdiri dari Dishub Siak, Dishub Riau, KSOPP Kelas II Pekanbaru, KSOP Kelas II Tanjung Buton, BPDKP Belawan, Polair Polres Siak, PUPR dan DLH Siak, Bagian Hukum Setkab Siak, stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya.“Tim terpadu akan menginventarisir pelabuhan dan seluruh dermaga di sepanjang aliran Sungai Siak, sehingga semuanya memiliki izin,” kata Junaidi.Selain mengedepankan keselamatan juga mencari sumber pendapatan asli daerah dari Sungai Siak dengan regulasi dan sesuai peraturan serta perundang-undangan yang ada.Apa yang dilakukan semakin memaksimalkan pendapatan pengelola dan terjadi pertumbuhan ekonomi serta tercipta lapangan pekerjaaan.

​Siak, Petah.id - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak yang baru, Heri Yulianto SH MH, menjadikan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak sebagai mitra strategis utama dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice (RJ) dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kunjungan silaturahmi tersebut menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mengedepankan solusi humanis berbasis kearifan lokal.​Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H Arfan Usman MPd, dan para pengurus, Kajari Heri Yulianto menekankan bahwa RJ merupakan pendekatan krusial yang harus diutamakan.​“RJ berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata penghukuman,” ujar Kajari Heri. Ia menjelaskan bahwa proses ini melibatkan mediasi antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan solusi yang adil dan seimbang."​Momentum ini menjadi sangat relevan mengingat pemberlakuan KUHP baru yang secara eksplisit menempatkan Hukum Adat sebagai sumber hukum," jelas Kajari Heriyanto.Posisi Siak sebagai wilayah yang kuat dengan Lembaga Adat (LAM) memberikan peran strategis bagi LAMR dalam penyusunan regulasi dan penyelesaian solusi adat, termasuk dalam kerangka RJ.​Datuk Seri H Arfan Usman menyambut baik pendekatan Kejaksaan yang humanis dan menghargai kearifan lokal. “Kami gembira Kajari Heri Yulianto begitu memikirkan masyarakat Siak, terutama yang terjerat persoalan hukum,” kata Datuk Arfan Usman.Pihaknya berharap sinergi ini juga mencakup upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat demi membangun kesadaran agar terhindar dari persoalan hukum.​Pertukaran cenderamata menutup dialog yang penuh makna ini, menandai dimulainya ikatan emosional dan kolaborasi erat antara Kejari Siak dan LAMR dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih memulihkan dan menghargai nilai-nilai lokal.

​Siak, Petah.id - Langkah tegas diambil Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak dalam rangka pemulihan kerugian negara.Kepala Kejaksaan Negeri Siak Heri Yulianto melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Muhamad Juriko Wibisono mengatakan, penyidik kejaksaan resmi menyita aset berupa tanah dan tanaman di atasnya seluas total 142,69 hektare yang tersebar di Kabupaten Siak dan Pelalawan. "Aset ini  terkait langsung dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit macet oleh salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Kelompok Tani (Poktan)," ungkap Kasi Pidsus Kejari Siak, Muhamad Juriko Wibisono, Senin (17/11/2025) petang.Ditambahkan Juriko, tindakan penyitaan yang dilakukan murni untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat kredit macet ini.Sambungnya, ​penyitaan ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, serta di Desa Pangkalan Delik, Kabupaten Pelalawan.​"Penyitaan ini kami lakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara," jelas Juriko.​Tindakan penyitaan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Nomor : PRIN – 796/L.4.17/Fd.2/03/2025 Tanggal 14 Maret 2025, serta diperkuat oleh Penetapan Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 432/PenPid.Sus-TPK-SITA/2025/PN Tanggal 12 November 2025.​Kredit Macet Berawal dari Data Fiktif​Kasus ini berakar pada skema peminjaman modal kerja (kredit) yang diajukan oleh kelompok tani yang berafiliasi dengan KUD BM. Kredit tersebut ditujukan untuk pembelian lahan kelapa sawit di wilayah Dayun dan Desa Delik dari bank BUMN.​Namun, dalam proses penyelidikan, ditemukan fakta mengejutkan bahwa data terkait anggota kelompok tani yang menjadi nasabah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (fiktif). Anggota yang seharusnya tidak memenuhi kelayakan kredit (tidak layak menerima kredit) justru lolos verifikasi dan menerima pinjaman.​"Ternyata data terkait anggota kelompok tani yang menjadi nasabah tidak sesuai dengan aslinya yang seharusnya tidak layak menerima kredit, akibatnya terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian keuangan negara," sebut Juriko.​Penyitaan ini menjadi sinyal kuat komitmen Kejari Siak dalam menindak tegas penyalahgunaan dana perbankan yang melibatkan kerugian negara, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan kredit dengan dokumen dan data yang tidak valid.

​Siak, Petah.id – Upaya serius untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan perlindungan hukum bagi para guru di Kabupaten Siak ditandai dengan pelantikan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Kabupaten Siak Masa Bakti XXIII (2025-2030). Momen penting ini dilaksanakan di sela-sela Pembukaan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI 2025 di Gedung Tengku Maharatu.​Dalam sambutannya, Ketua PGRI Kabupaten Siak, H Mahadar, S.Pd.,M.M, menegaskan bahwa pembentukan dan pelantikan lembaga-lembaga ini adalah wujud nyata kepedulian organisasi terhadap anggota.​"Pelantikan LKBH ini justru menjadi awal dari tanggung jawab besar yang kita emban bersama. LKBH PGRI lahir sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap perlindungan hukum bagi para guru dan tenaga kependidikan," ujar Mahadar."Kehadiran LKBH ditekankan sebagai garda terdepan yang akan memberikan pendampingan, konsultasi, dan edukasi hukum bagi anggota PGRI," sebutnya.Ditambahkan Mahadar, ia berkomitmen bahwa lembaga ini akan bekerja secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi keadilan, sesuai dengan amanah organisasi dan peraturan yang berlaku. Ini merupakan langkah krusial mengingat tantangan dan risiko hukum yang mungkin dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya."​Selain perlindungan hukum, PGRI Siak juga memperkuat aspek etika profesi melalui DKGI," tambahnya.Lanjut Mahaddar, DKGI memiliki peran strategis untuk ​menegakkan kode etik guru Indonesia, menjaga kehormatan profesi serta embimbing anggota agar senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab.​​Tidak hanya dua lembaga tersebut, turut dilantik pula pengurus Perempuan PGRI Kabupaten Siak. Mahadar menyoroti peran sentral guru perempuan, menyebutnya sebagai "pilar utama dalam dunia pendidikan"."Melalui wadah ini, PGRI bertekad untuk memperkuat peran guru perempuan agar lebih berdaya, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam setiap program organisasi," tegas Mahaddar.Senada disampaikan ​Sekretaris Umum PGRI Provinsi Riau, Dr. H. Zulfikar, penghargaan atas inisiatif ini dan mendorong agar kolaborasi antara pengurus di semua tingkatan (kabupaten, cabang, dan ranting) terus diperkuat demi mewujudkan PGRI yang solid, berdaya, dan bermanfaat bagi anggotanya."​Dengan penguatan kelembagaan ini, PGRI Kabupaten Siak diharapkan semakin adaptif dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan profesionalisme dan kesejahteraan guru," sebutnya.