Perkumpulan Elang : Perhutanan Sosial jadi Solusi
Siak
Foto : Ilustrasi/ Internet

Perkumpulan Elang : Perhutanan Sosial jadi Solusi

Siak, Petah.id -  Hampir 20 tahun masyarakat Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak berkonflik dengan PT Arara Abadi. 

Perjuangan masyarakat tak pernah surut untuk mengembalikan hak-hak mereka.

Upaya dalam menjemput keadilan terus dilakukan oleh masyarakat. Sampai menemui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Elang

Masyarakat mengadukan serta berdiskusi  perihal konflik yang mereka alami dengan PT Arara Abadi. 

Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Doral, Rizal datang mengadukan konflik yang selama ini dianggap merugikan masyarakat.

Rizal tak datang sendiri, Ia bersama Andi Putra mantan Camat Pusako yang juga tokoh masyarakat di Kampung Dosan itu.

Disampaikan Rizal, konflik dengan PT Arara Abadi itu terjadi karena masyarakat dianggap menggarap lahan yang menjadi konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut. 

"Acap kali tanaman dan kebun masyarakat dimusnahkan oleh perusahaan dengan berbagai cara mulai dari mencabut hingga meracuni tanaman," keluh Rizal.

Dalam konflik tersebut, bentrok fisik pun tak terelakkan antara masyarakat dengan karyawan perusahaan.

"Tahun 2011 Security PT Arara Abadi bersama brimob mengusir demonstran dengan melepaskan anjing," ungkap Rizal sedih.

Lebih lanjut dikatakan Rizal, tahun 2014, masyarakat Desa Dosan juga pernah berunjuk rasa ke Kantor Bupati menuntut keadilan haknya atas tanah yang telah di rampas oleh PT Arara Abadi. 

Terbaru, Oktober 2021 Masyarakat mengusir alat berat milik PT Arara Abadi yang sedang bekerja di tanah mereka.

"Kami masyarakat sudah menggarap lahan yang berada di Doral, Kampung Pusako sejak tahun 1990 jauh sebelum PT Arara Abadi mendapatkan izin di sana," jelasnya.

“Pada saat kami di situ belum ada kami mengetahui bahwa di situ telah terbit HPH HTI Arara Abadi,” sambungnya.

Mengetahui adanya wilayah konsesi di daerah tersebut, masyarakat saat itu dijanjikan oleh perusahaan akan mengeluarkan lahan masyarakat dari kawasan konsesi yang baru terbit.

“Nanti kami akan dikeluarkan dari Kawasan HPH HTI PT Arara Abadi sesuai dengan SK Menteri 743 tahun 96 itu. Namun, hingga saat ini Rizal mengaku lahan mereka belum juga dikeluarkan dari areal konsesi," terang Rizal mengingat kejadian itu.

Sementara itu, masyarakat Kampung Dosan sudah menguasai lahan Doral dan berkebun disana dengan jenis tanaman seperti karet sagu dan lain-lain yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan yang diterbitkan oleh desa pada tahun 1990.

Sedangkan PT Arara Abadi mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 2002 yang ditandai dengan pembuatan portal di Kilometer 3 Jalan Doral.

Rizal menyebutkan semenjak adanya perusahaan HPH HTI tersebut terjadi beberapa dampak yang mereka rasakan.

Mulai dari masyarakat terusir dari lahan yang telah lama mereka kelola, masyarakat tidak bisa mengelola kebun yang telah ditanami karena akses ditutup perusahaan, bahkan sering terjadi bentrok antar masyarakat dengan pihak keamanan perusahaan hingga sering terjadinya kebakaran lahan.

"Jadi memang terjadi kesenjangan sosial di tingkat masyarakat saat ini," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Andi Putra, mantan camat Pusako. Disampaikannya hadirnya PT Arara Abadi mengganggu ketenangan masyarakat Doral Kampung Dosan.

“Dahulunya masyarakat hidup di sana tenang, bisa berkebun dengan baik tidak ada masalah. Namun seiring berjalannya waktu sampai di tahun-tahun 2000-2005 mulailah muncul konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik itu muncul setelah perusahaan masuk di lahan-lahan masyarakat,” ujar Andi yang juga putra asli kelahiran Dosan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang, Janes Sinaga mengaku pihaknya sudah sejak lama mendampingi masyarakat Dosan sejak konflik terjadi.

Ia menganggap tahu betul bagaimana perjuangan masyarakat dalam mendapatkan hak mereka atas kebun dan lahan tang sudah sejak lama dikelola. 

"Konflik antara masyarakat dengan perusahaan ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah agar tidak berlarut-larut dan dikhawatirkan semakin meluas," tegas Janes Sinaga.

Janes khawatir, jika dibiarkan konflik antara masyarakat dan perusahaan Arara Abadi akan meluas.

"Konflik harus segera dicarikan jalan keluarnya, kita khawatir ke depan akan terjadi konflik yang lebih besar bahkan hingga menelan korban jiwa,” beber Janes. 

Menurut Janes, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan memberikan akses kelola pada masyarakat melalui program perhutanan sosial di lahan-lahan yang sudah di garap oleh masyarakat. 

Selain itu, tambahnya, untuk pemukiman dan fasilitas umum harus dikeluarkan dari kawasan hutan dan konsesi dengan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Saat ini kami tengah mendampingi masyarakat untuk mengusulkan pengajuan perhutanan sosial ke kementerian LHK. Kita berharap usulan yang akan diajukan oleh masyarakat Dosan ini dapat dikabulkan oleh kementerian sehingga masyarakat dapat berkebun dengan tenang,” sebut Janes.

“Untuk pemukiman dan fasilitas umum kita ajukan agar dikeluarkan dari kawasan hutan dengan skema TORA," tutup Janes.

Laporan : Ph1
Editor : Redaksi
Bagikan berita ini melalui :