Pemkab Siak tidak bisa mengakomodir semua usulan masyarakat, karena keterbatasan anggaran. Namun, jalan Siak-Sungai Manadu ini, menjadi fokus Pemkab Siak. 

“Kami menginginkan bagaimana jalan tersebut bisa diaspal ulang," sebut Bupati Alfedri di Sungai Mandau, pekan lalu.

Bupati Alfedri yang hadir di pertengahan acara juga menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur hanya 25 persen dari APBD kabupaten. Itu bukan untuk pembangunan jalan, akan tetapi untuk pembangunan lainnya, seperti sekolah, fasilitas  kesehatan, termasuk infrastruktur dasar seperti air bersih.

"Oleh sebab tu, terkait infrastruktur kami mengunakan skala prioritas,” ucap Bupati Alfedri.

Apa yang menjadi prioritas kecamatan akan dibangun. Termasuk jalan kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemkab, akan diusulkan ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Riau, termasuk Pemrov Riau dan Pihak Swasta yang juga pengguna jalan Sungai Mandau-Siak.

Sementara Wakil Bupati Siak Husni Merza saat membuka musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan rembuk tengkes tingkat Kecamatan Sungai Mandau menjelaskan, musrenbang merupakan salah satu kegiatan untuk mengumpulkan usulan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar terakomodasi ke dalam proses perencanaan pembangunan 2025. 

Musrenbang ini, dimulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga tiingkat Kabupaten Siak. Ditargetkan Februari ini, musrenbang kecamatan selesai dilaksanakan. Sehingga pada April, bisa dirembukkan musrenbang tingkat kabupaten.

“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Siak pada  2025, Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Inklusif, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, serta tata kelola pemerintah yang Amanah,” ungkap Wabup

Husni.

Ifrastruktur dasar yang Inklusif, yakni membangun atau meningkatkan sistem penyedia air bersih, untuk memastikan akses yang merata. Kemudian meningkatkan akses jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, hasil perkebunan dan pertanian.

Selain itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni mendorong program pelatihan vocational dan teknis untuk mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang relevan, dengan tuntunan pasar kerja.

Tata kelola pemerintahan yakni membangun forum konsultasi publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam mengambil kebijakan.(Infotorial)