“Kita hadir di sini untuk bersilaturahmi, berkenalan, dan tentu saja menampung aspirasi masyarakat Kampung Langkai. Ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan setiap keluhan mendapat perhatian yang layak,” ujarnya.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga Kampung Langkai adalah kebutuhan listrik dan penerangan jalan. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat, terutama di malam hari. Tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan, kurangnya penerangan juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan lingkungan.

“Kami berharap agar penerangan jalan bisa segera diwujudkan. Selain untuk keamanan, ini juga mempermudah aktivitas kami yang sering kali harus melintasi jalan saat gelap,” ungkap salah seorang warga.

Janhan merespons permintaan ini dengan mengatakan bahwa persoalan penerangan jalan akan menjadi salah satu prioritasnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025. 

“Penerangan jalan adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya sudah terpenuhi. Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar hal ini bisa segera diwujudkan,” jelasnya.

Selain penerangan jalan, isu banjir di wilayah Parit Baru, Kampung Langkai, menjadi perhatian utama dalam reses ini. Warga mengeluhkan bahwa banjir telah menjadi masalah tahunan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, merusak infrastruktur, dan mengancam produktivitas lahan pertanian.

“Banjir ini sudah berlangsung lama dan belum ada solusi yang benar-benar menyeluruh. Kami ingin pemerintah, khususnya melalui Pak Janhan, bisa membawa perubahan nyata untuk masalah ini,” kata seorang warga.

Janhan memahami bahwa banjir adalah ancaman serius yang membutuhkan langkah strategis untuk penanganan jangka panjang. Ia berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat legislatif dan mendorong pengalokasian anggaran untuk solusi konkret.

“Masalah banjir bukan hanya soal genangan air, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita perlu langkah komprehensif, baik melalui normalisasi saluran air, pembangunan drainase yang memadai, maupun penguatan koordinasi lintas instansi,” terangnya.

Janhan menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dibawa ke pembahasan APBD Murni 2025. Menurutnya, reses adalah jembatan penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang dirancang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kita akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kampung Langkai dalam pembahasan APBD. Saya akan memastikan bahwa usulan ini mendapat perhatian, khususnya dari OPD terkait,” tegasnya.

Janhan juga mendorong masyarakat untuk terus aktif menyuarakan kebutuhan mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil pemerintah dapat benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Reses perdana Janhan Ali ini disambut antusias oleh masyarakat Kampung Langkai. Kehadirannya dinilai memberikan harapan bahwa suara masyarakat akan didengar dan diperjuangkan di tingkat legislatif.

“Kehadiran Pak Janhan menunjukkan bahwa wakil rakyat benar-benar peduli pada kondisi kami. Semoga aspirasi kami dapat terealisasi dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Janhan sendiri menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Saya lahir dari masyarakat dan diberi amanah oleh mereka. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang telah mempercayai saya,” pungkasnya.

Reses ini tidak hanya menjadi momen dialog, tetapi juga langkah awal untuk merancang kebijakan yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada penerangan jalan, pengendalian banjir, dan kebutuhan infrastruktur lainnya, Janhan Ali bertekad membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat Kampung Langkai.

Masyarakat pun berharap, dengan reses ini, perhatian yang diberikan Janhan Ali dapat segera diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata melalui kebijakan anggaran dan program pembangunan yang lebih merata di tahun mendatang