Pekanbaru, Petah.id - Sebuah video amatir memperlihatkan seekor harimau berukuran besar yang diduga Harimau Sumatera. Raja rimba itu, tampak sedang berdiri di pinggir jalan.Video berdurasi 1 menit ini terpantau diunggah oleh akun Facebook Info Kejadian Pelalawan. Lokasi binatang dilindungi itu, berada dekat area persawahan di Tanjung Kosik, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Video tersebut diunggah pada Jumat (25/10) kemarin. Pemilik akun menyematkan pesan ‘Harus hati-hati sekarang Harimau berkeliaran dan sudah masuk ke pemukiman warga, di desa petodaan kecamatan teluk Meranti”.“Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan buat yg bekerja di ladang harap berhati-hati”.Video penampakan binatang buas tersebut, direkam dari dalam sebuah mobil. Sopir tiba-tiba menghentikan kendaraan sambil memberitahu teman disampingnya, penampakan sosok harimau yang sedang berdiri jauh didepan mereka.Mustafa, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II, menyatakan bahwa pihaknya baru menerima laporan terkait kemunculan harimau tersebut. Tim BKSDA, lanjut Mustafa segera akan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut.“Kita baru dapat info, ini akan kita cek. Tim segera kita turunkan ke lapangan,” ungkap Mustafa.Sebagai informasi tambahan, wilayah Teluk Meranti berbatasan langsung dengan kantung Harimau Sumatera di Semenanjung Kampar.Habitat ini meliputi area konservasi yang mencakup Pelalawan, Siak, dan Bengkalis, tempat Harimau Sumatera sering berkeliaran dan bersarang.Warga diimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada jika beraktivitas di sekitar wilayah ini, mengingat beberapa desa di Teluk Meranti berdekatan dengan habitat alami harimau. Pihak BKSDA juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat keberadaan harimau guna mencegah konflik antara manusia dan satwa liar yang terancam punah ini

Pekanbaru – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penimbunan dan memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.Kasatgasda Riau, Kombes Pol Nasriadi mengatakan hasil kegiatan operasi pasar di Pasar Cikpuan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2243/IX/OTL.1.1.1./2021."Kami telah melakukan pengecekan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok. Hasilnya, secara umum harga masih terpantau stabil," ujar Kombes Pol Nasriadi yang juga Direktur Reskrimsus Polda Riau itu Kamis (24/10).Tim Satgas Pangan yang dipimpin oleh Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Edi Rahmat Mulyana, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap berbagai jenis bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai merah, beras Bulog, dan minyak goreng curah."Berdasarkan pantauan, harga bawang merah di Pasar Cikpuan saat ini mencapai Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, telur ayam ras Rp50.000 per papan, daging ayam potong Rp30.000 per kilogram, dan daging sapi Rp140.000 per kilogram," kata Nasriadi.Sementara itu, harga cabai merah terpantau Rp40.000 per kilogram, beras Bulog Rp13.000 per kilogram, dan minyak goreng curah Rp16.500 per kilogram."Kami akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan," tegas Nasriadi.Satgas Pangan juga mengimbau kepada seluruh pedagang untuk tidak melakukan penimbunan bahan pokok dan menjualnya dengan harga yang wajar. Masyarakat diharapkan tidak panik dan melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan."Kami berharap dengan adanya kegiatan operasi pasar ini, masyarakat dapat merasa tenang dan terjamin ketersediaan bahan pokoknya," pungkas Nasriadi.

Pekanbaru, Petah.id - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau masih membuka pendaftaran bagi calon penerima beasiswa seragam sekolah untuk keluarga kurang mampu. Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyatakan bahwa syarat pendaftaran dapat diserahkan langsung ke kantor Baznas di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, hingga tanggal 30 Oktober 2024."Hingga saat ini, sekitar 900 siswa telah mengirimkan berkas pendaftaran, yang berasal dari 77 SMA/SMK Negeri di 12 kabupaten dan kota," kata Masriadi Hasan pada Kamis (24/10/2024).Dia menambahkan bahwa Baznas Riau tidak menetapkan anggaran khusus untuk pemberian beasiswa ini, karena dikhawatirkan kuota yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana anggaran."Jadi, berapa pun siswa yang lolos sebagai penerima beasiswa, semuanya akan kami koordinasikan dan kami berikan Rp800 ribu per siswa untuk pembelian seragam sekolah," tambahnya.Bantuan tersebut akan ditransfer langsung ke rekening siswa, dan Baznas Riau juga akan bekerja sama dengan sekolah dalam pelaksanaan program ini."Nantinya, pihak sekolah akan memantau penggunaan dana untuk memastikan bantuan ini benar-benar digunakan untuk membeli seragam sekolah sesuai dengan proposal yang diajukan," ungkapnyaMengenai periode penyaluran beasiswa, Masriadi menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha menyalurkan secara berkala, mengingat kebutuhan seragam sekolah bagi siswa setiap tahun."Kemungkinan, kami akan menyalurkan bantuan ini setiap tahun untuk setiap siswa, karena kebutuhan itu penting. Ada kemungkinan seragam kelas 1 tidak muat lagi saat siswa naik kelas," jelasnya.Diharapkan, program beasiswa seragam sekolah bagi siswa kurang mampu ini dapat memberikan manfaat signifikan."Kami menyadari bahwa bantuan pendidikan tidak hanya tentang pakaian, tetapi diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa untuk lebih berprestasi. Dengan fasilitas yang kami berikan, diharapkan dapat meringankan berbagai keluhan saat kembali ke sekolah," tuturnya."Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah menyalurkan zakatnya ke Baznas Riau. Bantuan ini sangat berarti," pungkas Masriadi Hasan.

Siak, Petah.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan mengaktifkan kembali tim Tim Reaksi Cepat (TRC), sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Siak.Semangat dan terobosan di BPBD ini, tidak terlepas dari peran penting dari sosok Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak Hariyanto yang mengedepankan kebersamaan dengan jajarannya.Baru sepekan diamanahkan sebagai Plt BPBD Kabupaten Siak, Hariyanto langsung memantapkan strategi dan penguatan SDM internal dalam menangani beberapa persoalan di Kabupaten Siak, terutama soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hariyanto menuturkan, instansi di pimpinannya itu merupakan ujung tombak dari Pemerintah Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu, kehadiran BPBD dalam memberikan pelayanan tanggap darurat benar-benar betul dirasakan. "Menjawab harapan itu, tentunya diperlukan kebersamaan dan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Yang terpenting saat ini kita berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucap Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak Hariyanto, Jumat (14/6/2024).Hariyanto menyampaikan, pihaknya akan melakukan penguatan terhadap TRC mulai dari SDM dan peralatan operasional. Menurutnya, Tim Reaksi Cepat sangat penting dalam penanganan darurat dan dukungan melakukan pemetaan lokasi bencana dengan cepat.  "TRC ini nanti secara real time melakukan mobilisasi di beberapa lokasi titik rawan bencana dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat," sebutnya.Selain itu, Hariyanto juga akan memberikan perhatian serius terhadap petugas Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada di setiap Kampung di Kabupaten Siak. Dimana tambahannya, petugas MPA ini bersinggungan langsung dengan masyarakat dan jarak terdekat saat terjadi musibah alam."MPA di beberapa desa sudah terbentuk, tentu tinggal penguatan dalam peningkatan SDM dan peralatan, kita akan sampai kesana nanti nya, untuk saat ini kita melakukan perbaikan secara perlahan," katanya.Heriyanto berinisiatif koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi riau mengenai sisi anggaran dan program-program untuk Kabupaten Siak."Kita akan jemput program-program pemerintah pusat agar APBD kita tidak terbebani untuk program-program BPBD, salah satu contoh pemanfaatan dana restorasi gambut, dan bantuan lainnya," sebutnya.Ia berharap dukungan dan kerjasama semua pihak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Siak."Kita berharap masukan dan kritikan dari semua pihak untuk kebaikan BPBD kedepannya, silahkan jika ada kritikan dan masukan," harapnya.

Siak, Petah.id - Bupati Siak Alfedri menyambut baik masuknya investasi pembangunan pabrik pupuk PT Saraswanti Group Indonesia di kabupaten Siak, tepatnya di kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang.Pabrik pupuk yang akan dibangun ini, memiliki kapasitas 8 ribu ton/harinya, dan pembangunan pabrik tersebut diprediksi akan tuntas dan siap beroperasi 10 bulan kedepan. “Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat tentu menyambut baik, masuknya investasi PT Saraswanti Group ke kabupaten Siak. Investasi ini akan menggerakkan perekonomian di daerah terutama membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tualang Perawang,” kata Alfedri saat melakukan groundbreaking atau pemancangan tiang perdana di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak, Jumat (14/5/2024).Alfedri menambahkan, setelah pabrik ini beroperasi nanti diharapkan mampu melayani kebutuhan pupuk di kabupaten Siak. Sebab di kabupaten Siak terdapat luas areal perkebunan sawit berjumlah 346 ribu hektar. Artinya kata dia, bisnis pupuk ini cukup menjanjikan. “Kapasitasi pabrik ini, 200 ribu ton/tahun, kita harapkan berjalannya waktu bisa ditingkatkan. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan pupuk di kabupaten Siak,” ujarnya. Alfedri juga menegaskan Pemkab Siak selalu terbuka setiap investasi yang masuk ke kabupaten Siak dengan memberi kemudahan pelayanan perizinan bagi para investor. “Kita nih, dalam hal pelayanan investasi terbaik nomor 2 se-Indonesia. Jadi terkait izin di Siak cukup diselesaikan di kepala Dinas Penanaman Modal Dan Investasi. Negeri kita akan maju apabila pelayanan perizinan diberi kemudahan bagi para investor,” kata dia. CEO PT Saraswanti Group Indonesia Noegroho Hari Hardono mengatakan dalam waktu dekat, di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang bakal berdiri sebuah perusahaan pupuk NPK yang di produksi oleh PT Saraswanti. Ia menjelaskan, pabrik pupuk yang diklaim pertama di kabupaten Siak ini, nilai investasinya lebih kurang Rp 1 triliun, usahanya ini pertama kali didirikan di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1998 silam.Usaha tersebut awalnya hanya sebuah pabrik pupuk berskala kecil, seiring berjalan waktu kesuksesan serta keberhasilan menghampiri PT Saraswanti, sekarang perusahaan tersebut sudah maju dan berkembang menjadi lima divisi. “Lima divisi tersebut antara lain : Pupuk, Perkebunan Kelapa Sawit, Laboratorium, Property, dan yang terakhir Divisi usaha lain,” sebutnya. Dikatakan Noegroho Pabrik pupuk NPK Saraswanti yang sedang di bangun di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ini, merupakan pabrik ke 7 dari seluruh pabrik pupuk NPK milik Saraswanti Group. “Jadi ini pabrik pupuk kita yang ke tujuh, Insya Allah dalam waktu dekat, delapan bulan ke depan progres pembangunan pupuk ini selesai dan bisa beroperasi,” kata dia lagi. Ia tertarik pengembangan bisnis bisa terlaksana di kawasan industri tanjung buton, terutama bongkar muat bahan baku pupuk yang didatangkan dari luar negeri. “Kami tertarik apa yang disampaikan pak Bupati tadi, terkait bongkar muat bahan baku pupuk dari Pelabuhan Buton, Pelabuhannya lebar. Nanti kita akan turun kelapangan,” singkatnya

Pekanbaru, Petah.di - Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam waktu dekat akan segera menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Penyerahan rencananya diserahkan secara langsung dengan mengunjungi 12 Kabupaten/kota se-Riau.Tujuan lain diserahkannya SK PPPK secara langsung tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi jalan-jalan yang rusak atau berlubang yang nantinya dilewati, dengan harapan perbaikan jalan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."Kita sudah melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah. Keputusannya insyaallah SK PPPK minggu depan kita bagikan di daerah masing-masing," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Rabu (13/6/2024)."Kita serahkan langsung di kabupaten/kota sekaligus melihat dan meninjau kondisi jalan-jalan di sana," imbuhnya.Pada tahun 2023 lalu, Pemerintah telah membuka sebanyak 3.379 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Riau. Diantaranya 3.057 formasi guru, 173 formasi tenaga kesehatan, dan 149 formasi tenaga teknis.Usai melewati berbagai proses seleksi yang panjang, baru 2.578 orang pelamar yang sudah keluar hasil Persetujuan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 23 peserta belum Pertek BKN.SF Hariyanto mengaku banyak menerima laporan atau aduan yang masuk, baik melalui akun media sosialnya maupun secara langsung. Maka Pj Gubernur Riau mengambil langkah cepat untuk menyerahkan SK tersebut minggu depan.Ia menjelaskan, penyerahan yang sempat tertunda itu disebabkan adanya temuan peserta yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan pelamar dengan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.Salah satunya menemukan adanya pelamar PPPK guru yang tidak mempunyai surat rohani atau kejiwaan, kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan unit kerja penempatannya maupun tidak memenuhi persyaratan.Mengatasi hal ini, pihaknya tetap memperjuangkan 23 peserta yang lulus namun belum keluar Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Upaya yang dilakukan yaitu menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta arahan lebih lanjut."Kita sudah berkirim surat ke pusat untuk mempertanyakan, namun belum ada balasan. Maka dari itu, kita harap yang 23 peserta ini bersabar sampai ada balasan dari pusat," terangnya."Kami tidak perlu lagi menunggu, namun 23 peserta yang belum Pertek BKN ini tetap kita perhatikan dan menunggu jawaban dari pusat. Sisanya insya allah minggu depan kita bagikan ke Kabupaten/kota masing-masing," pungkasnya.

Bengkalis, Petah.id - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas diresmikannya Rumah Restorative Justice (RRJ) terhadap 136 Desa se-Kabupaten Bengkalis.Kejati Riau mengaku senang atas dibentuknya RRJ Desa se Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwa program semacam ini perdana dilakukan di Indonesia."Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang telah berkolaborasi cukup baik dengan Kejaksaan, sehingga telah membentuk Rumah Restorative Justice di seluruh desa.,"ujarnya, Rabu (12/6/2024).Ia juga mengatakan bahwa, Rasanya baru kali ini di Indonesia dan harus kita jadikan percontohan."Karena yang saya tahu RRJ ini biasanya hanya dibuat di tingkat kecamatan, namun Kabupaten Bengkalis telah membentuk RRJ untuk seluruh desa," ujar Kajati Riau, Akmal Abbas.Beliau juga memberikan apresiasi kepada Bupati Bengkalis Kasmarni atas kekompakan dan sinergitas Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap seluruh Forkompimda.Kemudian, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis karena selama ini telah memberikan kerja sama yang baik dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis melalui berbagai bentuk inovasi dan sinergi serta kolaborasinya.“Salah satu inovasi yang telah dilakukan serta diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis yakni membina terbentuknya Rumah Restorative Justice di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis," ucap Bupati.Selain itu, Bupati menerangkan bahwa, Kejaksaan Negeri Bengkalis juga terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala melalui aplikasi “Lapor Bos” atau akronim dari Laporan Bengkalis Zero Stunting, yang telah dikembangkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis."Inovasi dan sinergisitas lainnya yang telah dibangun Kejari Bengkalis adalah secara aktif terus mendampingi desa-desa di Kabupaten Bengkalis, dalam hal penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, agar desa-desa di Kabupaten Bengkalis, sehingga diharapkan dapat menggunakan anggarannya dengan lebih baik, tepat dan akuntabel,"Terangnya.Bupati juga menyampaikan pernyataan siap mendukung dan bersinergi dengan organisasi Adhiyaksa, dengan memaksimalkan segala potensi yang ada dalam membangun daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Pekanbaru, Petah.id - Menindaklanjuti adanya Surat Edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan perilaku koruptif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Dinas Pendidikan (Disdik) akan membuat komitmen bersama pihak terkait untuk pelaksanaan PPDB yang bersih dari gratifikasi.Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Roni Rakhmat mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari KPK terkait pencegahan perilaku koruptif saat pelaksanaan PPDB. Sebagai tindak lanjut atas edaran tersebut, pihaknya juga akan membuat komitmen bersama.“Kami dalam waktu dekat dengan izin pak gubernur akan membuat komitmen bersama semua pihak terkait pelaksanaan PPDB bersih. Mulai dari dunia pendidikan, aparat penegak hukum, LSM, media dan juga masyarakat,” katanya. Sementara itu, pihaknya akan mulai melaksanakan tahapan PPDB tingkat SMA/SMK di Riau pada 21 Juni mendatang. Pada tanggal tersebut, akan dilaksanakan tahapan pra pendaftaran. Pada tahapan pra pendaftaran ini, peserta didik sudah bisa mulai mengupload dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia.Kemudian pada 24-29 Juni, peserta didik yang sudah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan. Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain milih sekolah, peserta didik juga harus memilih jurusan yang diinginkan. "Khusus untuk yang mendaftar di SMK, peserta didik bisa memilih jurusan berbeda di sekolah yang sama apabila mengambil jalur di luar rangking," katanya.Lebih lanjut dikatakannya, setelah memilih sekolah, pada tanggal 30 Juni 2024 tahapan PPDB masuk ke proses rekonsiliasi data."Sesuai jadwal pada tanggal 1 Juli 2024 kita akan umumkan penetapan hasil seleksi PPDB Riau tahun 2024 untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau," ujarnya.Untuk jalur masuk PPDB pada tahun ini dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Diantaranya pertama jalur zonasi arau jarak dari sekolah ke rumah, kedua jalur afirmasi atau siswa miskin, ketiga jalur perpindahan orang tua, dan keempat jalur prestasi."Regulasi induknya tetap mengacu pada Permendikbud No 1 Tahun 2021, tinggal nanti dilakukan penyesuaian - penyesuaian dengan kondisi kekinian," katanya. 

Pekanbaru, Petah.id - Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau gerak cepat melakukan perbaikan Jalan Cipta Karya Pekanbaru yang mengalami kerusakan. Usai ditinjau Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, Ahad (9/6/2024) pada hari itu juga Dinas PUPR-PKPP Riau menurunkan alat berat untuk pembersihan maupun pembuatan parit baru. Sebab, perbaikan badan jalan bisa dilakukan ketika genangan air sudah surut dan kondisi jalan sudah kering. Untuk itu, Dinas PUPR-PKPP Riau gerak cepat menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Riau. "Perbaikan Jalan Cipta Karya sudah dikerjakan pada saat itu juga saat Pak Pj Gubernur Riau turun ke lokasi," kata Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan melalui Kepala Bidang Bina Marga, Teza Dasra, Selasa (11/6). Teza mengatakan, perbaikan badan Jalan Cipta Karya dilakukan secara bertahap. Di mana terlebih dahulu dikeringkan terlebih dahulu air yang menggenang badan jalan dengan pembuatan parit. "Sekarang pembuatan parit sedang berjalan, kita belum tau sampai kapan itu selesai. Kemudian badan jalan yang lubangnya dalam sudah kita lakukan penutupan dengan urugan pilihan. Setelah itu padat, nanti baru kita base sebelum dilakukan overlay (aspal)," "Yang jelas perbaikan Jalan Cipta Karya pasti kita kerjakan. Apalagi ini sudah menjadi atensi Pak Pj Gubernur, dan beliau sudah melihat langsung kondisi jalan itu," sambungnya. Selain pihaknya membuat parit, tambah Teza, Dinas PUPR Pekanbaru membantu pembersihan parit Jalan Cipta Karya yang mengalami pendangkalan. "Komitmennya kan kita perbaikan jalan, dan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembersihan paritnya, sehingga ketika jalan sudah diperbaiki air tidak menggenangi badan jalan lagi," tandasnya.

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyiapkan anggaran bayangan untuk peleburan dan pemisahan dua instansi. Kemudian, opsi formasi pemindahan pegawai yang akan ditempatkan di instansi yang terkena peleburan dan pemisahan. Demikian dikatakan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Riau, Kemal, Selasa (11/6/24). Kedua opsi disiapkan untuk kesiapan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tahun ini. "Sudah dilakukan anggaran bayangan. Ada juga opsi dengan menyiapkan formasi pegawai yang bersedia pindah," kata Kemal. Seperti diketahui, tahun ini Pemprov Riau akan segera menambahkan Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Nantinya BPBD dan Damkar ini menjadi bagian dari SOTK baru 2024. Selain itu, pada tahun ini juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) awalnya dilebur kembali dipisahkan menjadi instansi tersendiri. Litbang yang dulunya dikenal dengan nama Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) nantinya akan menjelma menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Mengenai anggaran bayangan, menurut Kemal, Bappeda sudah melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Hal itu disesuaikan dengan fungsi dan peran BRIDA sebagai institusi yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan berbagai potensi daerah.Begitu juga untuk BPBD dan Damkar, kebutuhan penambahan pegawai dan anggaran juga sudah diminta disiapkan. Penambahan instansi baru tersebut tentu berdampak pada struktur kerja dan kebutuhan anggaran. "Anggaran bayangan melibatkan BPKAD. Bappeda sudah menyiapkan formasi  pegawai yang bersedia pindah. BPBD dan Damkar juga, namun soal pengisian pegawai ada di BKD," papar Kemal. Lebih lanjut menurut Kemal lagi, selain perlunya pengesahan kajian atas opsi yang sudah dilakukan, atas perubahan SOTK tersebut juga terjadi perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut harus segera disesuaikan dengan nama instansi barunya. Jika tidak, akan berdampak tidak akan bisa dikeluarkannya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena pemberian TPP harus sejalan dengan instansi di mana pegawai ditempatkan. "Semuanya harus disesuaikan, karena inikan nomenklaturnya sudah berubah. Kalau tak ada dalam SIPD nanti dampaknya pegawai tak bisa terima TPP," papar Kemal.