Kampar, Petah.id - Jalan lintas Riau - Sumatera Barat di KM 106-107 yang sempat amblas pekan lalu direncanakan bakal ditutup total tanggal 5 September 2024 mendatang. Hal ini dilakukan untuk proses pemasangan jembatan sementara (bailey) atau jembatan rangka baja pra-fabrikasi yang bersifat portabel. Sebagaimana dilansir dari tribunpekanbaru, PPK 1.4 Satker PJN Wilayah I Riau Kementerian PUPR, Afdirman Jufri mengatakan jembatan sementara tersebut sudah mulai dirakit pada hari Senin (26/8/2024) dan dijadwalkan akan dipasang di lokasi pada Kamis (5/9/2024) mendatang. "Rencana ada penutupan jalan sementara selama pemasangan jembatan bailey, sekitar 8 jam mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB," ujarnya. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Kampar terkait rencana penutupan jalan.  Adapun Kasatlantas Polres Kampar, AKP Vino Lestari membenarkan informasi bahwa akan dipasangnya jembatan bailey di lokasi amblas tesebut. Selama penutupan jalan arus lalu lintas Riau-Sumbar, dan Sumbar-Riau akan di alihkan ke lintas tengah melalui Lipat Kain Kuansing dan Kiliran Jao. “Bahwa pada Kamis tanggal 5 September 2024 akan ada pengerjaan jalan amblas dan arus lalu lintas Riau-Sumbar akan dialihkan” katanya. Kasatlantas menambahkan, sebelum pelaksanaan pembuatan jembatan bailey akan dilakukan sosialisasi di media sosial dan pemasangan spanduk dititik yang ditentukan. Dengan demikian pengguna jalan yang bakal melintas akan mengetahui informasi terkait penutupan total selama 8 jam di tanggal 5 September 2024 mendatang. Untuk diketahui, bencana longsor terjadi di jalan lintas Riau – Sumbar, tepatnya berada di KM 106, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, pada hari Selasa (20/8/2024) malam. Setengah badan jalan amblas sehingga tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk berpapasan. Kendaraan yang lewat harus antri bergiliran sehingga menimbulkan titik kemacetan di sekitar lokasi.

Petah.id - Mengaitkan pelaksanaan pemilu dengan masyarakat korban konflik agraria hanya akan menghasilkan sebuah ironi. Bayangkan, pada satu sisi keberadaan mereka terdata oleh Negara sebagai basis suara. Namun disisi lain, eksistensi serta hak atas tanah yang selama ini mereka tempati enggan diakui Negara. Ada banyak contoh dimana masyarakat dianggap 'penduduk illegal' karena menempati kawasan yang secara legalitas merupakan milik perusahaan. Tidak peduli bahwa kawasan tersebut sudah turun temurun mereka huni. Masyarakat bahkan sudah memiliki legalitas berupa administrasi kependudukan. Itulah mengapa ketika penyelenggaran pemilu, mereka terdaftar resmi sebagai pemilih, disediakan TPS, hingga segala macam perangkat pemungutan suara lainnya. Diluar konteks pemilu, oleh Negara, kembali mereka dicap illegal dan melanggar aturan. Miris. November 2024 mendatang, Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) bakal di gelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Perlakuan Negara terhadap masyarakat korban konflik agraria, sebagaimana sudah disinggung barusan, potensial terjadi lagi. Lantas apa yang bisa dilakukan? MENATAP PILKADA Belajar dari cerita Pilkada yang lalu-lalu, masyarakat lokal korban konflik agraria kenyataanya memang cuma jadi penonton. Duduk diam mendengar rayuan dan janji-janji manis para kandidat calon kepala daerah yang berniat mengekspolitasi mereka sebagai lumbung suara. Sebagian kelompok bahkan memilih masuk ke jurang pragmatisme. Menjadi relawan, tim sukses hingga bergabung dalam tim pemenangan calon kepala daerah. Motivasinya sederhana, demi meraup sejumlah rupiah. Pilihan-pilihan semacam itu memang terbuka. Sama terbukanya ketika masyarakat korban konflik agraria beserta organisasi masyarakat sipil yang mendampinginya memilih untuk menyolidkan barisan dan meningkatkan posisi tawar di hadapan para calon kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Pilkada sesungguhnya waktu paling tepat bagi para korban untuk berbalik menuntut keadilan. Sebab hanya dalam momentum ini, para elite bersedia merendahkan diri mereka. Semua sedang berebut simpati demi mengais suara sebesar-besarnya. Atas dasar itu, partisipasi politik para korban konflik agraria wajib disadari sebagai modal yang amat berharga. Samuel P Huntington mendefenisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang dirancang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Tidak jauh berbeda, Miriam Budiardjo mengartikanya sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Berbekal pengertian tadi, partisipasi politik masyarakat korban konflik agraria idealnya diterjemahkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir kepentingan mereka. Previlege semacam ini harus dipergunakan dengan selektif. Dalam konteks Pilkada, partisipasi hanya boleh digunakan untuk dan atas nama mendapatkan pemenuhan keadilan dari pemimpin daerah kedepan. Dengan begitu, partisipasi politik para korban tidak lagi sebatas datang ke TPS atau malah ‘nyungsep’ jadi tim sukses. Para korban dituntut berperan aktif sebagai subjek yang berani secara langsung menyuarakan tuntutan pemenuhan hak-hak mereka, seminimalnya untuk 5 tahun mendatang. Dalam situasi ini, masyarakat bukan lagi sekedar ‘penonton’ yang mendengar janji manis kandidat. Tetapi sebaliknya, jika ingin mendulang suara di basis-basis tersebut, para kandidat calon kepala daerah yang harus mendengar tuntutan kepentingan masyarakat. Para akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini konsisten mendampingi kasus-kasus konflik agraria sepatutnya segera merespon hiruk pikuk Pilkada yang makin terasa. Keduanya wajib bekerja ekstra keras, menguatkan konsolidasi di basis-basis massa, sembari mencoba memanfaatkan momentum Pilkada sebagai strategi baru dalam advokasi konflik agraria. Sudah saatnya melahirkan kelompok masyarakat korban yang sadar akan posisi strategisnya sebagai pemilik kedaulatan. Menyusun gerakan kolektif dan memanfaatkan partisipasi politik semata-mata untuk merebut kembali hak mereka atas tanahnya. Gerakan yang solid bakal memberi tekanan signifikan ke para kandidat kepala daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, para kandidat berpeluang mengakomodir tuntutan kepentingan masyarakat. Langkah selanjutnya tinggal bagaimana para korban bersama para pendamping menyusun format perjanjian, model pemenuhan, jangka waktu tuntutan hingga jenis sanksi yang bakal diberikan rakyat apabila terjadi pengingkaran. Apakah ada kemungkinan masyarakat kembali ditipu, sekalipun sudah menjalin kesepakatan dengan kandidat yang nantinya menjabat? Ya, tentu saja ada. Tapi yakinlah, langkah rakyat untuk menuntut pemenuhan hak bakal lebih mudah dan masuk akal. Sebab ada nota perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Selain itu, gerakan apabila sudah terbangun solid dan kolektif, penguasa pun bakal 'berhitung' jika melanggarnya.Bila tidak ada kandidat yang berani memenuhi tuntutan para korban? Pilihan untuk tidak berpartisipasi kiranya menjadi langkah paling bijaksana. Untuk apa ikut serta jika hanya dikuras suaranya, lalu kemudian hari diusir paksa dengan cara semena-mena. PENUTUP Penulis tentu menyadari kondisi demokrasi Indonesia, termasuk sistem pemilunya masih jauh dari kata ideal. Terlihat dari para oligarki yang begitu nyaman berbagi kursi sambil terus menebar godaan lewat praktek-praktek buruk seperti money politik dan sejenisnya. Beranjak dari kenyataan ini, mengharap pemilu bakal menghasilkan pemimpin ideal dan bervisi kerakyatan, kesannya bukan cuma naif, tapi juga menyedihkan. Sialnya, tidak ada pilihan lain. Hanya dengan konsisten mengkonsolidasikan massa kita bisa merawat gerakan, mengedukasi publik sembari menanam benih harapan akan munculnya kekuatan yang mampu menggangu faksi-faksi oligarki tersebut. Jika alpa, masyarakat korban konflik agraria bakal terus terjerumus oleh pengkondisian para elite. Apatis, merasa pemilu tidak mengubah apapun sehingga lebih memilih jadi partisan demi mendapat keuntungan sesaat. Jangankan berupaya meningkatkan posisi tawar, masyarakat malah terpolarisasi dan larut dalam kontestasi kepentingan elite politik.Pada akhirnya, Pilkada tidak ubahnya sebuah pabrik yang memproduksi aktor-aktor perampas tanah masyarakat dalam wujud: gubernur, bupati/walikota.Amin Multazam (Pegiat Hak Asasi Manusia, Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan)

Pekanbaru, Petah.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau pastikan kesiapannya untuk melayani pendaftaran pasangam calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.Diagendakan, pendaftaran sudah mulai dibuka mulai 27-29 Agustus 2024.Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menyampaikan, KPU akan melayani pendaftaran para pasangan calon mulai pukul 08.00 Wib hingga 16.00 Wib."Pada hari ketiga, pendaftaran akan dibuka hingga pukul 23.59 Wib," kata Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan.Ditambahkan, beberapa rangkaian acara penyambutan paslon juga dilakukan oleh KPU Riau seperti silat tradisional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sejumlah sambutan dari KPU maupun calon.Rusidi menegaskan bahwa proses pendaftaran ini mengikuti PKPU No. 10 Tahun 2024, yang sejalan dengan Putusan MK No. 60 dan No. 70 Tahun 2024."PKPU tersebut kami tindaklanjuti dengan Keputusan KPU Riau No. 291/2024," ujar Rusidi, Selasa (27/8/2024).Sementara itu, Nugroho Noto Susanto menambahkan bahwa peraturan baru dalam Pilkada kali ini tidak lagi menggunakan alokasi kursi 20% dari keterpilihan anggota DPRD pada pemilu lalu, tetapi menggunakan suara sah minimal dari pemilihan, yaitu 8,5%."Di Riau, suara sah pada pemilu lalu berjumlah 3.448.250 suara, sehingga 8,5% dari jumlah tersebut adalah 293.102 suara, yang menjadi salah satu syarat bagi bakal pasangan calon," jelas Nugroho, yang akrab disapa Nugi.Selain itu, usia minimum bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon. Ia juga menginformasikan bahwa pada hari pertama pendaftaran, pasangan Syamsuar-Mawardi M. Saleh akan mendaftar pada pukul 14.00 WIB. Pada hari kedua, pasangan M. Nasir-Wardan akan mendaftar pada pukul 10.00 WIB, disusul oleh pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto pada pukul 14.00 WIB.Pemeriksaan kesehatan calon akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2024, di RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, sesuai dengan rekomendasi dan kesepakatan."Kami berharap seluruh tahapan Pilkada ini dapat berjalan lancar dan sukses. Kami memerlukan dukungan media untuk mempublikasikan informasi ini kepada masyarakat," pungkas Rusidi Rusdan.

Siak, Petah.id - Sebanyak 32 tim dayung bakal adu cepat untuk memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah pada iven Serindit Boat Race 2024 di Kabupaten Siak. Iven tahunan tersebut dilaksanakan pada 28-30 Agustus 2024.Kepala Dinas Pariwisata Siak Tekad Perbatas Setia Dewa mengatakan, jumlah peserta yang sudah melakukan regristrasi kepada panitia pelaksana berjumlah 32 tim dayung dari dalam dan luar Kabupaten Siak. "Akan ada hadiah dengan total sebesar  Rp212.500.000 dan ini sudah termasuk biaya pajak-pajak resmi sesuai peraturan keuangan," ungkap Kadispar Siak Tekad Perbatas. Ditambahkan Tekad, iven olahraga wisata (Sport Tourism) ini melibatkan para peserta lomba perahu dari dalam dan juga dari luar Kabupaten Siak."Tujuan utamanya untuk mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Siak, baik dari aspek pariwisata, perdagangan/UMKM dan ekonomi kreatif secara lebih luas," tambahnya. Lanjut Tekad, dalam satu perahu akan diisi oleh 12 orang dengan rincian 10 orang pendayung, 1 juru mudi dan 1 penabuh drum atau gendang.Selain itu, kata Tekad lebih jauh, iven Serindit Boart Race menjadi salah satu sarana silaturrahmi antara masyarakat Kabupaten Siak dan juga tim peserta dari luar daerah."Iven ini juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan atlet dayung lokal, sebagai ajang  promosi pariwisata Kabupaten Siak dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan," tuturnya. 

Pekanbaru, Petah.id - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau Syamsuar-Mawardi M Saleh semakin di depan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Paslon Suwai (Syamsuar-Mawardi) akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau pada Selasa (27/8/2024) siang.Disampaikan Syamsuar, pihaknya ingin menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU. "Besok, Selasa (27/8) insya Allah pasangan Syamsuar-Mawardi mendaftar ke KPU. Mohon doa restunya," kata Syamsuar, Senin (26/8/2024) siang.Disinggung soal dukungan partai, Syamsuar menyampaikan pasangan Suwai sudah mengantongi B1 KWK dari partai Golkar dan PKS. "B1 KWK dari Partai Golkar dan PKS sudah kami dapatkan. Insya Allah tak ada lagi kendala untuk mendaftar ke KPU karena semua syarat sudah lengkap," jelas Syamsuar. Dalam kesempatan itu, Syamsuar memohon doa dan dukungan dari masyarakat Riau untuk melanjutkan program-programnya untuk Riau lebih maju dan bermartabat. "Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Riau. Insya Allah Riau semakin maju dan bermartabat," sebutnya. Untuk diketahui, pasangan calon Syamsuar-Mawardi diusung oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pekanbaru, Petah.id - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka memantapkan kesiapan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Provinsi Riau 2024, di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Senin (26/8/2024).Berbagai peragaan simulasi pengamanan ditampilkan oleh ribuan personel gabungan yang berasal dari Polda Riau, Polresta Pekanbaru dan Personel Brimob Polda Riau. Selain itu, sejumlah kelengkapan persenjataan juga ditunjukkan dalam acara tersebut. Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan bahwa simulasi ini merupakan penampilan dari latihan-latihan yang telah dilakukan untuk pengamanan Pilkada. Ia juga mengingatkan agar seluruh personel untuk melaksanakan tugas dengan baik. "Jadi bukan hanya rapat koordinasi yang kita lakukan tetapi kesiapan operasional juga kita lakukan,” katanya Dalam kesempatan ini, Kapolda Riau mengajak seluruh stakeholder untuk mempersiapkan manajemen pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat pemerintahan, penyelenggara pemilu, pengamanan dan lainnya harus bersinergi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. "Insya Allah dengan tulus dan ikhlas, Allah SWT akan memudahkan, melindungi dan membimbing kita untuk melakukan tugas mulia dalam demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi," tambahnya. Sementara itu, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi yang turut serta menghadiri gelaran Simulasi Sispamkota meyakini persiapan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh stakeholder. Maka dari itu ia berharap pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar di Bumi Lancang Kuning. "Semoga semua tahapan Pilkada di Provinsi Riau bisa berjalan dengan aman dan lancar," imbuhnya. Acara ini juga turut dihadiri Ketua DPRD Riau, Yulisman, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan, Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan, Bawaslu, perwakilan Danlanud, Danlanal, Kajari, dan undangan lain.

Pekanbaru, Petah.id - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Riau sudah dibuka sejak Kamis (22/8/2024). Memasuki hari ke-4, tercatat baru sebanyak 50 peserta yang sudah mendaftar melalui web resmi website sscasn.bkn.go.id. Hal tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Riau, Mamun Murod. Menurutnya, ini masih awal baru pembukaan dari pendaftaran seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Riau yang dibuka hingga tanggal 2 September mendatang. Para pelamar kemungkinan masih menyiapkan administrasi sebagai syarat pendaftaran. “Biasanya dua hari atau satu hari menjelang ditutup baru ramai yang mendaftar,” ujarnya. Murod menegaskan bahwa masih ada waktu bagi masyarakat yang ingin ikut seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Riau. Tahun ini, Pemprov Riau mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 80 orang. “Untuk tahun ini difokuskan ke-dua formasi, yakni tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” tambahnya.  Selain menerima CPNS, Pemprov Riau juga membuka penerimaan PPPK dengan kuota penerimaan sebanyak 6.560 PPPK. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk tenaga honorer untuk bisa menjadi PPPK. Sebab tahun depan tidak ada lagi menerima tenaga honorer.  Selain Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota juga membuka pendafatraan CPNS. Para pelamar bisa memilih ikut mendaftar mengikuti seleksi di pemerintah kabupaten/kota yang masing-masing sudah mengumumkan tahapan penerimaan tersebut. Untuk diketahui, Tahapan seleksi administrasi akan dimulai pada 22 Agustus - 13 September 2024. Adapun tahapan selanjutnya yakni pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 14-17 September 2024, kemudian konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS yang dijadwalkan pada 18-20 September 2024. Pengumuman pasca masa sanggah pada 21-27 September dan untuk penjadwalan pelaksanaan ujian SKD yakni pada 2-8 Oktober,” pungkas Murod.

Pekanbaru, Petah.id – Partai Golkar secara resmi menyerahkan Dokumen B1 KWK kepada masing-masing pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bakal berkontestasi dalam Pilkada Riau. Dokumen resmi dukungan partai tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Riau, Syamsuar, Senin (26/8/2024), di rumahnya. Dalam konteks Riau, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan 11 dokumen B1 KWK untuk calon bupati/walikota, plus 1 dokumen B1 KWK untuk calon gubernur. Tercatat, hanya di Kabupaten Indragiri Hulu Golkar tidak mengusung paslon. Adapun daftar pasangan calon yang sudah menerima dokumen B1 KWK dari Partai Golkar adalah sebagai berikut: Provinsi Riau: Syamsuar – Mawardi Kota Pekanbaru:  Ida Yulita Susanti - Karisman Kota Dumai: Ferdiansyah - Soeparto. Kabupaten Siak: Afni - Syamsurizal  Kabupaten Kampar: Repol - Ardo Kabupaten Indragiri Hilir: Herman – Yuliandini Kabupaten Bengkalis: Syahrial - Andika Putra Kenedy Kabupaten Pelalawan: Nasarudin - Abu Bakar Kabupaten Rokan Hulu: Murnis – Syamsurizal Kabupaten Rokan Hilir: Afrizal Sintong – Setiawan Kabupaten Meranti: Mahmuzin Taher - Iskandar BudimanBerbekal dokumen B1 KWK tersebut, masing-masing Paslon sudah bisa mendaftarkan diri ke KPU. Apalagi untuk daerah-daerah yang dimana golkar memenuhi syarat untuk sendirian mengusung paslon sebagaimana PKPU baru pasca putusan MK.Dalam Pilkada Riau kali ini, seperti arahan ketua umum, Golkar mematok target kemenangan minimal 60 persen dari 12 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Demikian kata Syamsuar sebagaimana dikutip dari TribunPekanbaru. 

Kepolisian hingga Februari 2024 telah menghabiskan anggaran sekitar Rp188,9 miliar hanya untuk membeli gas air mata dan perlengkapannya.Petah.id - Aksi #PeringatanDarurat pada 22 Agustus 2024 di sejumlah wilayah menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Kepolisian. #PeringatanDarurat merupakan aksi yang diinisiasi oleh kelompok warga yang mendesak agar tidak adanya manipulasi aturan oleh pemerintah dan DPR demi melanggengkan politik dinasti Presiden Joko Widodo. Desakan yang dilakukan oleh kelompok warga direspon secara brutal oleh Kepolisian dengan penggunaan gas air mata secara serampangan sehingga menimbulkan korban.Berdasarkan hasil penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.polri.go.id) milik Polri, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati 5 (lima) kali belanja yang dilakukan oleh Polri dalam rentang Desember 2023 hingga Februari 2024. Total pajak warga yang digunakan oleh Polri untuk membelanjakan gas air mata senilai Rp188,9 miliar dan tersebar di 2 (dua) satuan kerja, yakni Korbrimob Polri dan Korsabhara Baharkam Polri. Terdapat 3 (tiga) persoalan terhadap pembelian gas air mata oleh Polri selama ini: Pertama, pembangkangan Polri atas kewajiban membuka informasi pengadaan, terutama kontrak pengadaan. Sejak Agustus 2023 lalu, ICW bersama KontraS dan Trend Asia menuntut Polri membuka kontrak pembelian gas air mata dengan mengajukan permohonan informasi. Namun, Polri menolak membuka informasi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya informasi yang ditutupi oleh Polri. Ketertutupan informasi pengadaan yang telah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) patut dilihat sebagai indikasi awal adanya pengadaan yang bermasalah, bahkan dapat mengarah pada potensi korupsi.Menyusul ketertutupan Polri, ICW pada Desember 2023 lalu telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hingga hari ini, KIP tidak kunjung memberi kejelasan penyelesaian sengketa informasi yang kami ajukan. Kami menduga bahwa KIP takut untuk memproses sengketa informasi melawan Polri, bukan hanya perihal padatnya agenda penyelesaian sengketa informasi oleh KIP. Sebab, jika merujuk pada PerKI SLIP yang KIP keluarkan, proses sengketa tak akan membutuhkan waktu lama karena informasi yang ICW mohon jelas merupakan informasi publik. Kedua, tidak adanya pertanggungjawaban atas penggunaan gas air mata oleh Polri. Berdasarkan penelusuran ICW, 1 dari 5 paket pengadaan yang dikerjakan, Polri memberikan informasi mengenai jumlah amunisi yang dibeli, yaitu sebanyak 38.216 peluru. Sedangkan pada 4 paket pengadaan lainnya tidak tersedia informasi secara mendetil jumlah peluru yang dibeli oleh Polri. Hal ini menyulitkan bagi publik untuk menagih akuntabilitas di saat proses penggunaan gas air mata dilakukan secara brutal dan serampangan. Apabila tidak ada pertanggungjawaban, maka polisi patut diduga menggunakan gas air mata kedaluwarsa seperti yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Ketiga, pembelian dilakukan di tengah situasi keamanan yang tidak mendesak. Patut diduga bahwa alasan dibalik belanja gas air mata bernilai fantastis tersebut semata berkaitan dengan upaya pembungkaman kritik masyarakat sipil di tengah tahun politik 2024. Padahal, kritik publik yang meninggi adalah konsekuensi logis atas praktik kompetisi politik elektoral yang diwarnai siasat culas. Ini sekaligus menunjukkan dangkalnya strategi pengamanan Polri, yaitu dengan jalan pintas menyakiti publik pembayar pajak yang mempunyai hak bersuara dengan gas air mata. Dengan demikian, belanja gas air mata oleh Polri menambah daftar panjang pemborosan atau ketidaktepatan penggunaan keuangan negara.Indonesian Coruption Watch, Siaran pers 23 Agustus 2024

Pekanbaru, Petah.id – Kontingen Riau yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut dikukuhkan sekaligus dilepaskan oleh Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi. Acara pelepasan ini diselenggarakan di Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (24/8/2024). Jumlah Kontingan Riau yang diturunkan dalam PON kali ini sebanyak 554 orang. Terdiri dari atlet, pelatih, teknisi, menejer, dan official pendamping. Kontingen Riau akan dipimpin oleh mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal yang didaulat sebagai ketua kontingen. Rahman Hadi berpesan, amanah dan kepercayaan besar ini, dapat diemban dengan sepenuh hati dan tanggungjawab. “Kami merasa bangga bahwa kita pada hari ini mengukuhkan seluruh jajaran untuk menjadi duta olahraga Bumi Lancang Kuning dalam event akbar PON XXI 2024 Aceh – Sumut," sebut Pj Gubernur. Dirinya berharap para atlet mampu mencapai hasil yang optimal dalam peraihan medali. Serta, meraih peringkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Kita pernah menduduki peringkat keenam pada Pon tahun 2012, di mana provinsi Riau kala itu sebagai tuan rumah. Pada PON XX di Papua, meskipun peringkat Riau mengalami penurunan menjadi peringkat kedelapan, kita masih terbaik di pulau Sumatera," ujarnya. Sebagai upaya untuk mendukung para atlet berlaga di PON XXI Aceh - Sumut, Pemprov Riau menyiapkan bonus sebesar Rp24 miliar untuk para atlet dan pelatih yang berhasil mengharumkan nama Provinsi Riau. Bahkan, untuk 2025, anggaran itu diperbesar hingga dua kali lipat, artinya, bonus tersebut mencapai Rp40 miliar lebih. "Tahun 2024 kami menyiapkan bonus untuk atlet dan pelatih berprestasi dengan anggaran sebesar Rp24 miliar," sebutnya. Pj Gubri menuturkan, harapan besar seluruh komponen masyarakat Riau pada PON XXI, ada di pundak para atlet. Ia berharap, para atlet dapat menjaga dan mengangkat nama baik Bumi Melayu Lancang Kuning pada ajang kali ini. "Dibalik harapan itu semua, tertanam doa dan obsesi semoga dalam PON XXI Aceh - Sumut ini, kita berhasil meraih prestasi yang maksimal," pungkasnya.