Siak, Petah.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak menetapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Siak inisial KHD menjadi tersangka atas dugaan kasus korupsi. dana penanggulangan bencana alam. Kepala Kejaksaan Negeri Siak Moch Eko Joko Purnomo mengatakan, Kepala Pelaksana BPBD Siak KHD diduga melakukan tindak pidana korupsi APBD Siak untuk bencana alam pada mata anggaran 2020 sebesar Rp1.109.844.681."KHD sejak pagi kami periksa kemudian sekira pukul 14.00 Wib ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana penanggulangan bencana alam di BPBD Siak. KHD sudah merugikan negara sebesar Rp1.109.844.681," ungkap Kajari Siak Moch Eko Joko Purnomo, Jumat (17/05/2024) di Kantor Kejaksaan Negeri Siak. Disampaikan Kajari Eko, melalui serangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Siak. "Bukti - bukti sudah kuat, bahkan kita sudah melakukan untuk penyitaan, mulai dari alat bukti surat, alat bukti saksi, dan alat bukti ahli," kata Kajari Eko. Dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tambah Kajari Eko, banyak modus yang dilakukan oleh KHD, mulai dari mark up hingga membuat pertanggungjawaban fiktif. "Modus tersangka ini banyak sekali dalam melakukan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam di BPBD Siak, mulai dari intimidasi, mark up hingga melakukan pertanggungjawaban fiktif," terang Kajari Eko. KHD menggunakan dana untuk menanggulangi bencana alam di Siak untuk kepentingan pribadinya sendiri. "Seharusnya penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Siak yang sedang mengalami bencana. Namun, dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi," kesal Kejari Eko. Dalam hal ini, Kejaksaan Siak sangat mengapresiasi terhadap inspektorat Siak dalam melakukan sinergitas dan komitmen dalam mengungkap kasus korupsi di Kabupaten Siak. "Terimakasih atas sinergisitasnya dalam mengungkap kasus korupsi di Siak, terutama pada inspektur dan jajaran tim," lanjut Kajari Eko. Tersangka KHD disangka dengan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b dan Ayat (2) undang – undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Lebih jauh dikatakan Kajari Eko, Kejaksaan Siak bakal menahan tersangka KHD dalam 20 hari kedepan. "KHD dititipkan di Polres Siak selama dua puluh hari kedepan. Hal itu dilakukan karena yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti," ucap Kajari Eko. Kajari Eko mengimbau kepada para OPD di Siak untuk tetap profesional dalam melakukan pemanfaatan uang negara di instansinya masing-masing. Pihaknya, tidak akan memberikan ruang terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan negara. "Jadi untuk kepada seluruh OPD di Siak untuk profesional dalam melakukan pengadaan dan sebagainya. Harus sesuai dengan aturan," tutur Kajari Siak Eko.

Jakarta, Petah.id - Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Siak, satu-satunya perpus kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menerima bantuan mobil perpustakaan keliling dan 25 ribu buku untuk 25 perpustakaan yang ada di kabupaten Siak dari Perpustakaan Nasional RI.Kepala Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin menegaskan komitmen lembaga nya dalam memperkuat budaya baca dan literasi untuk membangun komunitas masyarakat yang berbudaya baca dan tinggi tingkat literasinya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.Pada acara itu, Kabupaten Siak menerima bantuan berupa satu unit mobil perpustakaan keliling dan 25.000 buku untuk 25 perpustakaan kampung yang ada di Kabupaten Siak yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin.Wakil Bupati Husni Merza menyatakan harapannya bahwa kegiatan ini dapat memotivasi peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Siak, terutama di kalangan generasi muda melalui penyediaan akses yang baik terhadap bahan bacaan."Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan minat baca masyarakat Siak, terutama generasi muda, sehingga mereka semangat untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui membaca," harap Husni.Selain itu, Husni Merza menekankan pentingnya inovasi dalam perpustakaan untuk menarik minat baca bagi anak-anak dan seluruh masyarakat Kabupaten Siak. "Ini juga menjadi inspirasi bagi kami agar perpustakaan di Kabupaten Siak dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu menarik minat baca, khususnya bagi anak-anak muda dan seluruh masyarakat," tambahnya.Wakil Bupati pada kesempatan tersebut di dampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Salmiah Safitri, hadir dalam peringatan HUT ke-44 Perpusnas RI dan sekaligus memperingati Hari Buku Nasional. Husni Merza juga menginformasikan selain Rumah Baca Siak yang sudah beroperasi sejak 2010 silam, kini Kabupaten Siak akan memiliki Perpustakaan Daerah yang akan menjadi pusat literasi dan pendidikan bagi masyarakat Siak

Sumedang, Petah.id -Tingkatkan kapasitas aparatur Kampung, Pemerintah kabupaten Siak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) membawa 122 Sekretaris Desa (Sekdes) studi tiru di kabupaten Sumedang, Jawa Barat.Tujuan dari studi tiru ini, dalam rangka penerapan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di tingkat kampung berjalan optimal dan menghasilkan nilai yang baik. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.Sekilas tentang SAKIP, sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik.Sehingga pada tahun 2023 lalu, nilai SAKIP di satuan unit kerja, kabupaten yang terkenal makanan serba berbahan tahu itu, memiliki kinerja baik dan nilai baik.Di Kabupaten Sumedang, sendiri aplikasi ini digunakan untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berbagai instansi pemerintahan daerah.“Itu, lah sebabnya, kami jauh-jauh datang kemari, ingin melihat dan belajar terkait penerapan SAKIP yang sudah berjalan baik di Sumedang,” ujar Alfedri, di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Rabu (15/5/2024).Alfedri, juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas sambutan dan kesediaan berbagi ilmu dan pengalaman kepada para Sekdes."Kami sangat berterima kasih, bisa diterima di sini dan diberikan kesempatan untuk belajar. Apa yang kita dapatkan di sini, semoga bermanfaat bagi masyarakat Siak dan Sumedang, serta untuk pemerintah kedepannya," kata dia.Bupati Alfedri berharap kepada para Sekdes agar ilmu dan pengalaman yang didapat dari kunjungan ini, bisa terapkan di Kabupaten Siak. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan kampung masing-masing."Kami harap para sekdes dapat menerapkan ilmu yang di dapat di sini, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak," tambah.terus mendorong aparatur kampung dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, melalui penerapan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).Sementara itu, Pj Bupati Sumedang yang diwakili Asisten Administrasi Umum Budi Rahman mengucapkan selamat datang kepada Bupati Siak dan rombongan study tiru."Kepada pimpinan dan beberapa anggota rombongan dari Kabupaten Siak, wilujeng sumping atau selamat datang di Kota Sumedang, kota tahu dan kota pengetahuan," ucapnya. Dalam kunjungan kerja ini, Bupati Siak Alfedri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fauzi Asni dan Kepala Dinas DPMK Muhammad Arifin, menurut rencana studi tiru ini berlangsung selama empat hari, dari 15 hingga 18 Mei 2024, bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja aparatur kampung di Kabupaten Siak.Selama kunjungan, para peserta berkesempatan untuk melihat langsung penerapan aplikasi SAKIP di berbagai unit kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. Mereka juga mengikuti sesi diskusi dan berbagi pengalaman dengan aparatur setempat mengenai berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan desa

Siak, Petah.id - Musibah banjir bandang melanda sejumlah daerah Provinsi Sumatera Barat menimbulkan duka cita yang mendalam bagi Masyarakat Sumatera Barat, tak terkecuali bagi Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan.Indra Gunawan menyampaikan, duka cita atas musibah banjir bandang yang melanda dibeberapa daerah Provinsi Sumbar. Pria akrab disapa Ngah Ige ini mendoakan masyarakat yang terkena musibah banjir diberikan kesabaran dan ketabahan.“Atas nama pribadi dan DPRD Kabupaten Siak mengucapkan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Sumbar,”  ucap Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, Minggu, (12/5/2024).Ngah Ige berharap musibah banjir yang melanda sejumlah daerah Sumbar segera berakhir dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan segera teratasi.“Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa terhadap musibah ini, bagi masyarakat yang terdampak atas musibah ini diberikan kesabaran dan ketabahan,” harapnya.Ngah Ige mengaku sangat prihatin melihat pemberitaan melalui televisi dan media sosial atas musibah banjir yang melanda dibeberapa daerah Sumbar. “Saya tahunya dari pemberitaan, melihat kondisi bencana ini sangat prihatin lah, semoga saudara-saudara kita di Sumbar selalu dalam keadaan sehat dan tidak terjadi banjir susulan,” sebutnya.Sebagaimana diketahui, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu malam, 11 Mei 2024.

Siak, Petah.id - Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan semakin memantapkan langkah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Siak mendatang. Pria akrab disapa Ngah Ige mendaftar sebagai bakal calon Bupati Siak di Partai Demokrat, Sabtu (11/5/2024) malam.Saat mengembalikan formulir pendaftaran di Demokrat, Ngah Ige didampingi kader Golkar dan tokoh pemuda. Ngah Ige menyampaikan, kedekatannya dengan partai Demokrat sudah terjalin lama, apalagi satu koalisi pada Pilpres lalu, untuk itu dirinya berharap pada Pilkada Siak mendatang terbentuknya koalisi antara Golkar, Demokrat dan partai lainnya."Mudah-mudahan nantinya DPP Demokrat mengeluarkan rekomendasi dan terbentuknya koalisi antara partai Golkar, Demokrat dan partai-partai lainnya,” harapnya.Ngah Ige menuturkan, maju sebagai bakal calon Bupati Siak 2024 merupakan mandat dan amanah yang diberikan masyarakat terhadap partai Golkar pada pemilu serentak lalu. Sebagai partai pemenang pemilu, Golkar tentu menyiapkan kader terbaik untuk dicalonkan pada Pilkada mendatang.“Di internal Golkar saat ini sedang melakukan tahapan survei terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, untuk itu kita masih menunggu hasil surveinya nanti,” ucapnya.Ngah Ige menuturkan, kuat dorongan dirinya mencalon pada Pilkada mendatang, karena ingin membawa perubahan terhadap Kabupaten Siak untuk lebih hebat.  Ia mengaku sudah menangkap semua persoalan-persoalan yang saat ini tengah membelit ruang gerak serta pemikiran masyarakat untuk maju dan sejahtera.“Kita sudah menyiapkan program- program unggulan untuk menjawab semua keluhan dan keresahan masyarakat selama ini,” sebutnya.Ngah Ige menuturkan, terkait pencalonan sebagai Bupati Siak, dirinya tidak ingin gegabah, ada mekanisme yang harus dilalui sehingga bisa menjadi tolak ukur, agar kita tahu dan selaras apa yang menjadi keinginan masyarakat. Untuk itu Ia menunggu hasil survei, dari hasil survei itu nantinya dapat mengambil sikap dan langkah-langkah kedepannya.“Insya allah kita sudah siap untuk menghadapi Pilkada ini, untuk itu mohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Siak," tegasnya.Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini di internal partai Golkar tengah melakukan survei terhadap Indra Gunawan sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Siak.Selain Indra Gunawan, partai berlambang pohon beringin itu juga melakukan survei terhadap bakal calon wakil bupati dari partai Golkar yakni M. Andri Syamsuar.

Pekanbaru, Petah.id - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga periode 8 - 14 Mei 2024 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim.Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk penurunan harga tertinggi berada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 37,42/Kg atau mencapai 1,31% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 2.822,95/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan.“Untuk harga cangkang berlaku untuk satu bulan kedepan dengan harga sebesar Rp 22,28/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 91,40%, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 187,65 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 19,03 dari minggu lalu,” katanya.Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 12.055,00 dan harga rata-rata kernel KPBN periode ini adalah Rp 7.472,50.“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO,” ujarnya. Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra. “Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau No. 15 periode 8 - 14 Mei 2024:Umur 3th (Rp 2.161,82);Umur 4th (Rp 2.463,91); Umur 5th (Rp 2.615,36); Umur 6th (Rp 2.731,25); Umur 7th (Rp 2.788,36); Umur 8th (Rp 2.821,44);Umur 9th (Rp 2.822,95);Umur 10th-20th (Rp 2.806,33); Umur 21th (Rp 2.760,19); Umur 22th (Rp 2.715,42); Umur 23th (Rp 2.668,19);Umur 24th (Rp 2.616,14); Umur 25th (Rp 2.557,92);

Jakarta, Petah.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Forum Air Sedunia ke-10.Instruksi yang dialamatkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tersebut terbit dalam rangka mewujudkan ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu dilaksanakan oleh Pemda.Pertama, Pemda diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan. Hal itu meliputi peningkatan kualitas air, konservasi dan pemulihan ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati, penghematan dan efisiensi air, hingga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk masyarakat sebagai hak asasi manusia yang utama.“Termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dan limbah padat serta pelayanan kebersihan di perkotaan, penyediaan air untuk pangan/pertanian, dan pemanfaatan sumber daya air untuk energi,” demikian bunyi Inmendagri tertanggal 3 Mei 2024 tersebut.Kedua, Pemda diminta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola, kerjasama, dan diplomasi air. Upaya ini melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah. Sedangkan upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-masing.Selain itu, Pemda perlu mengembangkan institusi dan penegakan kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. “Serta peningkatan integritas dan penguatan, kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas lokal/masyarakat adat,” sambungnya.Ketiga, Pemda diimbau untuk mewujudkan ketangguhan bencana hidrometeorologi melalui kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu. Hal ini meliputi mitigasi kejadian cuaca ekstrem, pengendalian banjir, perlindungan zona pesisir, penanganan sedimentasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.Selain itu Pemda perlu menerapkan kebijakan dan program pencegahan kekeringan, langkah ini melalui penyusunan rencana adaptasi, pemilihan tanaman tahan kekeringan, serta restorasi lahan gambut dan bakau. Program lainnya, penerapan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem melalui restorasi dataran banjir dan hutan bakau serta infrastruktur hijau, juga perlu dilakukan.“Peningkatan ketahanan infrastruktur air terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan pengembangan sistem peringatan dini, termasuk rencana kesiapsiagaan dan analisis skenario bencana, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana,” lanjutnya.Keempat, dukungan Pemda ini juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan didukung alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan investasi pembiayaan infrastruktur kebencanaan.Tak hanya itu, terbitnya Inmendagri ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Karena itu, Pemda diminta untuk mendukung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 tersebut melalui publikasi secara masif dan serentak di daerah sejak April 2024 hingga 31 Mei 2024. 

Pekanbaru, Petah.id - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di Kabupaten Siak, Senin (6/5/2024). Forecaster on Duty BMKG stasiun Pekanbaru, Bella RA menyampaikan, bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi di wilayah Provinsi Riau. "Hujan bersifat tidak merata hanya terjadi di sebagian wilayah Riau saja," ucap Forecaster on Duty BMKG stasiun Pekanbaru, Bella RA. Disebutkan Bella, pada pagi hari cuaca sebagian wilayah provinsi Riau akan kabur dan cerah berawan, sebagian lain akan hujan ringan di Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu.Kemudian, di siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Lalu, pada malam hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Riau antara lain Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai."BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang," katanya. Bella menjelaskan, dimana potensi itu dapat terjadi di sebagian wilayah Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Indragiri Hilir,  Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang dan sore atau malam hari. Lebih lanjut disampaikan, suhu udara Riau hari ini berada di angka 22.0 – 33.0 °C dengan kelembaban Udara 60 – 99 %. Sementara arah angin berhembus ke Barat Laut – Timur Laut dengan kecepatan 10 - 30 km/jam."Prakiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Riau berkisar antara 0.50 – 1.25 m (Rendah)," jelasnya.

Siak, Petah.id - KPU Siak menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon  anggota DPRD Siak terpilih dalam Pileg 2024 di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Siak, Kamis (2/5/2024).Dikatakan Ketua KPU Siak, Said Darma Setiawan, pleno dilaksanakan menyusul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai landasan bagi KPU untuk bisa melaksanakan penetapan.Dijelaskan Said Dharma, sesuai dengan surat KPU RI menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota melaksanakan penetapan calon terpilih dan perolehan kursi, paling lambat lima hari setelah diunggahnya keputusan itu dalam website KPU."Rapat ini juga dilakukan oleh KPU kabupaten/kota lain. Ini adalah tahapan terakhir Pileg 2024 dan hari ini juga hari terakhir harus dilakukan pleno," kata Ketua KPU Siak, Said Dharma Setiawan. Ditambahkannya, setelah pleno selesai dan ditandatangani oleh KPU Siak berikut pengurus parpol yang hadir, hasilnya akan diserahkan ke KPU Provinsi dan diupload ke Sirekap.Berdasarkan pleno penetapan perolehan kursi partai politik, jumlah kursi ditetapkan sebanyak 40 dengan rincian PKB memperoleh 4 kursi, Gerindra 4, PDIP 4, Golkar 8, Nasdem 4, PKS 4, Hanura 1, PPP 1, Perindo 2, PAN 6 dan Demokrat 2 kursi. Diketahui, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Siak Said Darma Setiawan didampingi komisioner KPU lainnya yakni Ahmad Royani, Dedi Kurnia, Dailin Fajri dan Berlian Littaqwa. Hadir juga komisioner Bawaslu, Kesbangpol, Polri, TNI dan pengurus partai politik di Siak.Berikut nama anggota DPRD Siak terpilih periode 2024-2029 : Partai Golkar 1. Indra Gunawan SE 2. Sujarwo SM 3. Tarmijan 4. Asril 5. Zulkifli 6. Soma Imam Nuryadi 7. Ternado Simangunsong 8. Jondris Pakpahan Partai Gerindra 1. Robi Cahyadi 2. Dona Sri Utami 3. Delvi Suseno4. Paramananda Pakpahan Partai Amanat Nasional (PAN) 1. Sunarto 2. Budi Yuwono 3. Syarif4. Salman Alfarisi5. Ngatmin 6. Ridha Alwis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)1. Laiskar Jaya 2. Nia Sari Sihotang3. Retno Guntoro 4. Ridho Rizqi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1. Muslim2. Sudarman 3. Kusman Jaya4. Tengku Muhammad Partai Nasdem1. M Janhan Ali 2. Umbarno 3. Dermanto Situmorang 4. JufrizalPPP 1. Musar SHPartai Demokrat 1. Sabar DH Sinaga2. AlfitraPartai Hanura 1. Edison Roganda Manalu Perindo1. Haposan Sinaga 2. Jakop Mulia Manurung PDI-P1. Jon Faber Pangaribuan 2. Marudut Pakpahan 3. Rakip 4. Oloan Munte 

Siak, Petah.id - Kejaksaan Negeri Siak menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa Suharnof dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk subsidi di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Jumat (3/5/2024).Kejari Siak, Moch Joko Eko Purnomo melalui Kasi Pidsus Kejari Siak, Huda Hazamal (Heydi) menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima titipan pengembalian kerugian negara dari kuasa hukum terdakwa Suharnof sebesar Rp 100 juta pada, Kamis (2/5/2024) kemarin."Ya benar, terdakwa Suharnof pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 100 juta, pengembalian kerugian keuangan negara ini diserahkan langsung oleh kuasa hukum terdakwa," sebutnya.Heydi menyebutkan, dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk subsidi ini, terdakwa Suharnof sudah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 238 juta."Selama proses perkara ini sudah dua kali terdakwa Suharnof mengembalikan kerugian keuangan negara, pertama sebesar Rp 138 juta, dan kedua sebesar Rp 100 juta, jadi total kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 238 juta," jelasnya.Selain terdakwa Suharnof, dijelaskannya, Kejaksaan Negeri Siak juga telah menerima uang titipan kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 juta dari terdakwa Suparmin. Tak hanya uang, jaksa juga melakukan penyitaan aset terdakwa Suparmin yang berupa bangunan dan alat transportasi yang berkaitan dalam perkara ini."Penyitaan aset terdakwa Suparmin, karena dalam penanganan perkara terdakwa tidak kooperatif dan berusaha akan memindahkan aset-aset, sehingga kita lakukan penyitaan," tegasnya.Sebagaimana diketahui, dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk subsidi ini kerugian negara dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp 5,4 miliar.Dalam kasus ini juga Kejaksaan Negeri Siak telah menetapkan sebanyak enam tersangka dan peraka ini masih bergulir di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.