Siak, Petah.id - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Siak klaim kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat masih aman.Kepala Dinas Perindag Wan Ibrahim melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Hendra mengatakan saat ini di Kabupaten Siak  pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat masih dalam kategori cukup."Kalau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng masih aman," kata Hendra.Disampaikannya, untuk minyak goreng juga tidak mengalami kelangkaan di Siak. Namun, untuk stok memang sudah tidak diperbolehkan lagi."Kalau untuk stok emang tidak ada dan tidak dibolehkan, tapi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat masih cukup. Tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di Siak," kata Hendra.Berbeda dengan yang disampaikan oleh Disperindag Kabupaten Siak. Di lapangan masih ditemui masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng.Dikatakan Sumiyati (41) bahwa dirinya masih kesulitan mendapatkan minyak goreng di wilayah tempat tinggalnya di Kecamatan Bungaraya."Susah kami mendapatkan minyak goreng sekarang ini, kalau pun ada itu yang harganya Rp38.000 sampai Rp40.000 dalam kemasan dua liter," kata Sumiyati.Ditambahkannya,  harga minyak goreng yang murah itu tidak lagi bisa ia temui di tempat ia tinggal."Kalau minyak goreng harga Rp14.000 itu sudah susah ditemui di kedai-kedai," tambah Sumi.Ia berharap, pemerintah bisa membantu warganya yang saat ini mendapati kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng."Mudah-mudahan pemerintah bisa cepat menangani persoalan ini, soalnya memang menjadi kebutuhan setiap hari," tutur Sumiyati.

Siak, Petah.id - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Siak menjadi salah satu yang ditunjuk Kemenkes menuju jejaring pelayanan stroke dan jantung.RSUD Tengku Rafian Siak ditunjuk bersama tiga RSUD lainnya se Riau." Iya kita masuk dari 3 RSUD lainnya se Riau. Ada RSUD di Kota Dumai, RSUD Arifin Achmad dan RSUD Tengku Rafian Siak," kata Direktur RSUD Tengku Rafian Siak, Benny Chairuddin.Dijelaskan Benny, saat ini pihaknya sedang menyiapkan data yang dibutuhkan Kemenkes untuk menuju RSUD  jejaring pelayanan stroke dan jantung."Kami siapkan data yang Kemenkes minta. Hal itu sebenarnya udah hampir final, tapi kami harus lengkapi data yg di minta," jelas Benny.Tidak sampai disitu, saat ini pihaknya juga sedang persiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM).Kemenkes, lanjut Benny, juga meminta RSUD yang ditunjuk untuk berkomitmen dan dapat dukungan dari pemerintah daerah."Untuk kesiapan sarana dan prasarana kita belum seutuhnya mendukung, tapi kita diminta komitmen dan dapat dukungan pemerintah daerah," tambah Benny.Nantinya, pihak Kemenkes akan memberi bantuan dan akan di bimbing RS Harapan Kita Jakarta dan  Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. "Jadi kita jejaring kedua RS tersebut. Ini kesempatan untuk mengembangkan RSUD Tengku Rafi'an," kata Benny.Benny menyebutkan, hal ini sejalan dengan rencana penetapan RSUD Tengku Rafi'an sebagai RS Rujukan Regional oleh Kemenkes untuk beberapa kabupaten sekitar."Sekarang RSUD Tengku Rafian sudah sebagai rumah sakit pendidikan dan sedang menuju pengembangan RSUD sebagai layanan wisata medis," tutur Benny.

Bengkalis, Petah.id - Kapolda Riau Irjen Muh Iqbal mendatangi Mapolres Bangkalis pada Jumat (11/2/2022) saat digelar Konferensi Pers pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti 30 kg sabu.Kapolda Riau hadir bersama Kakanwil Bea Cukai Riau, Dir Resnarkoba, Dir Binmas, Kabid Humas, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis.Irjen Iqbal yang datang ke Bengkalis menggunakan helikopter mengatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa optimal apabila di kerjakan sendiri, harus dengan aksi kebersamaan untuk memerangi narkoba.“Saya hadir disini ingin menunjukkan keseriusan, saya sengaja terbang ke Bengkalis ini untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas narkoba,” tegas Iqbal.Dirinya juga mengatakan bahwa semua mapping Baik itu oleh Mabes, Polda Polres, bahwa Bengkalis adalah pintu masuknya narkoba diwilayah Riau.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada forkopimda Kabupaten Bengkalis serta seluruh stake holder, terus berantas narkoba ini, kita tidak ingin penerus kita hancur karena narkoba,” tegasnya.“Terimakasih kepada anggota dilapangan saya yakin bekerja sama dengan bea cukai dan lainnya, kejar sampai dengan bandarnya, tindak tegas setegas-tegasnya kepada bandar dan pengedarnya,” lanjut Iqbal.Iqbal menegaskan dirinya tidak akan segan melaporkan kepada pimpinan Polri untuk mendapatkan reward atas prestasi anggotanya dilapangan.“Terimakasih kepada semua yang hadir disini,” ujarnya.Sebagaimana diketahui, Satnarkoba Polres Bengkalis bekerjasama dengan Polair dan Bea Cukai berhasil menangkap 2 pelaku narkoba, BUR alias Ahan dan TRIS alias Acai, dengan barang bukti sabu sebanyak 30 kilogram di tepi pantai desa Meskom Bengkalis.Keberhasilan itu didapat setelah 3 tim berjibaku melakukan pengintaian selama tiga hari 28 hingga 30 Januari lalu.BUR alias Ahan ditangkap bersama barang bukti 3 karung sabu yang ditanam didalam hutan bakau di desa Meskom Bengkalis, mengaku dirinya disuruh oleh tersangka TRIS alias Acai menjemput barang tersebut. Berikutnya, tim berhasil menangkap tersangka TRIS alias Acai di pusat perbelanjaan di Jakarta Utara, mengaku memerintahkan tersangka BUR alias Ahan untuk menjemput sabu di daerah Sei Pakning Bengkalis.Diakui oleh tersangka TRIS als Acai bahwa dirinya sudah 4 kali diperintahkan oleh Bos Malaysia yang bernama Mr. CHIU untuk mendistribusikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bengkalis ke Jakarta dengan upah 400 juta setiap kali pengiriman, namun kali ini berhasil digagalkan.BUR alias Ahan sendiri dijanjikan upah 80 juta dalam kegiatan pendistribusian sabu dari wilayah Desa Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis.Para pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.

Pekanbaru, Petah.id - Kreatifitas ditunjukkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FAI Teknik UIR. Pasalnya, kumpulan anak hijau hitam tersebut melakukan launching Bank Sampah sekaligus bekerjasama dengan Kedai Kopi Kuon melalui Bidang Kewirausahaan Pengembangan Profesi (KPP) HMI Komisariat FAI Teknik UIR.Sampah produksi dari Kedai Kopi Kuon akan dikumpulkan dan diolah lagi oleh para kader HMI.Ketua Bidang KPP Komisarit FAI Teknik UIR Fadhil Zuriat mengatakan, hal ini berangkat dari keprihatinan kawan-kawan mendengar keluhan masyarakat terkait sampah yang kerap menumpuk di tiap sudut jalan." Makanya kami inisiasi bikin Bank Sampah agar sampah yang menumpuk dan menyebabkan polusi udara, menimbulkan bau tidak sedap ketika melewatinya itu tidak terjadi lagi," kata Fadhil Zuriat.Hal senada juga dikatakan Formateur Komisariat FAI-Teknik UIR Muhammad Ferry Ardianto. Ia  menegaskan bahwa program ini juga sejalan dengan tema besar Milad HMI  dengan berlandaskan inovasi kreatif menggunakan sumber daya yang ada.“Bank Sampah Komisariat ini menjadi yang pertama di kalangan HMI khususnya tingkat komisariat. Hal ini berharap dapat membawa perubahan bahwasanya sampah ini bisa dikelola menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat," jelas Ferry sapaan akrabnya.Ferry menambahkan dengan adanya Bank Sampah ini mampu mengubah pola pikir kader-kader komisariat di Cabang Pekanbaru, menjadi inisiator khususnya, juga mempertegas peran dan fungsi mahasiswa dalam menjaga lingkungan.“Dari sampah menjadi marwah”, jawabnya tegas ketika ditanya slogan Bank Sampah Komisariat FAI Teknik.Sementara itu, pihak Kedai Kopi  Kuon melalui Rahmayudi sangat mendukung inisiatif dari kawan-kawan komisariat, dikarenakan selama ini sampah produksi selalu menumpuk sehingga bingung kalau memang harus membuang sendiri.“Sayang saja kalau sampah dibuang begitu saja, kalau bisa disortir dan dijadikan produk-produk lain, kenapa tidak," tuturnya.

Siak, Petah.id - Buntut dari tidak diberinya anggaran Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak oleh pemerintah daerah setempat membuat Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Sahril Abubakar bereaksi keras.Disampaikan Datuk Seri Sahril Abubakar, akibatnya LAMR Siak saat ini menjadi satu-satunya lembaga adat di Provinsi Riau yang tidak punya anggaran sendiri.Padahal dalam hal penganggaran sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah. Selain itu juga ada Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang LAM."Kita sangat kecewa mendengar hal ini, rasanya sekelas Pemerintah Kabupaten Siak tak mungkin tak punya dana membantu anggaran LAM. Karena anggaran LAM itu wajib, ada di perda, provinsi dan semua kabupaten/kota lain ada," kata Datuk Sahril ketika dihubungi dari Siak, Sabtu.Datuk Sahril yang juga keturunan Suku Lima Puluh, salah satu suku pendiri Kesultanan Siak, juga menyayangkan untuk apa ada Perusahaan Minyak Bumi dan Gas PT Bumi Siak Pusako BSP dengan Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) Blok di sana. BUMD yang juga diperjuangkan LAM ini dengan dana tanggungjawab sosial perusahaannya saja dirasa sudah bisa membantu LAM.Lebih disayangkannya lagi Siak merupakan tempat pusat budaya Melayu Riau karena ada kesultanan. Kalau Pemkab Siak mengerti tentang Melayu apalagi Siak ini tempat pusat budaya Melayu Riau mestilah ada upaya jalan untuk membantu."Apa yang ditakutkan, kabupaten/kota lain ada, kenapa Siak ketakutan terus. Itu sudah dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, tinggal lagi LAM Siak menjalankan anggaran secara baik dan benar, kalau betul kita orang Melayu yang memangku jabatan hari ini mau mengembangkan adat melayu supaya tidak terkikis habis," ujarnya.Lebih kecewa lagi, lanjutnya LAM Riau sudah pernah mengutus perwakilan kepada Pemkab Siak soal anggaran ini dua tahun lalu. Pihaknya sudah menyerahkan dan menjelaskan Permendagri tersebut dan jika masih ragu dipersilahkan untuk konsultasi ke Jakarta.Namun demikian supaya lebih amannya disarankan kepada pemangku kepentingan untuk membuat peraturan daerah tentang LAMR Siak. Kabupaten/Kota lain seperti Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hulu itu ada."Belajarlah ke daerah itu, kalau mau membantu, minta tim pendamping. Sekarang soalnya itikad saja ada atau tidak keseriusan mau bantu LAM, bukan bantu tapi memang harus menganggarkan. Di Riau ini ikonnya adat Melayu ada di Siak, semua merujuk ke situ. Saya mengajak LAM Siak terus bicara dengan datuk setia amanah adatnya, kalau juga tak mau cabut saja gelar setia amanahnya, sangat kecewa kita," ulasnya lagi.Apalagi Gedung LAM Siak aset Pemkab Siak juga. Kepala daerah serta 90 persen aparaturnya juga orang Melayu tak mungkin tak punya hati untuk Melayu."Kalau tak perlu bubarkan saja LAM di situ," sebutnya.Sebelumnya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Kegiatan Daerah Siak 2023, Rabu (27/1) menguap kembali pembahasan LAMR setempat yang tak punya anggaran. Anggota Bidang Kajian dan Penelitian LAMR Siak, Deddy Irama menyampaikan kepada Bupati Siak, Alfedri bahwa sejak Ketua LAMR Siak, Datuk Wan Said tahun 2016 lembaga tersebut tak punya anggaran sendiri."Jadi kami mengusulkan adanya anggaran berkelanjutan untuk LAMR Siak. Jadi kami mendorong adanya Perda tentang LAMR Siak seperti yang di provinsi atau di kabupaten/kota lainnya, di Pekanbaru dan Dumai ada," Deddy menambahkan seharusnya pemerintah, kepala daerah dan jajarannya tahu tentang hal tersebut. Bahwa harus ada sinergi antara pemerintah dengan lembaga adat yang tertera dalam ungkapan "Tali pilin Tigo"."Masa bupati tidak tahu dengan Perda tersebut, ini kan lucu. Dan bagaimana dengan Tali Pilin Tigo sinergi antara pemerintah dengan adat," ucapnya.Sumber : Antara

Siak, Petah.id - Beberapa tahun terakhir Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak diabaikan oleh pemerintah daerah. Hal itu terbukti dengan tidak diberinya anggaran lembaga adat tersebut.Selama ini, LAMR Siak hanya bergantung pada dinas pendidikan dan kebudayaan setempat. Bahkan, hanya untuk operasional saja tidak cukup.Dikatakan Anggota Bidang Kajian dan Penelitian LAMR Siak, Deddy Irama mendorong adanya Peraturan Daerah tentang LAMR Siak."Kami mengusulkan adanya anggaran berkelanjutan untuk LAMR Siak. Jadi kami mendorong adanya Perda tentang LAMR Siak seperti yang di provinsi atau di kabupaten/kita lainnya," kata Anggota Bidang Kajian dan Penelitian LAMR Siak, Deddy Irama.Hal tersebut dikatakannya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Kegiatan Daerah 2023. Menurutnya sejak Ketua LAMR Siak, Datuk Wan Said tahun 2016 lembaga tersebut tak punya anggaran sendiri.Deddy menambahkan bahwa usulan Perda ini sudah pernah disampaikan kepada Ketua DPRD Siak sebelumnya. Namun belum terealisasi apalagi masuk dalam proyek legislasi daerah.Menanggapi hal itu, Bupati Siak, Alfedri mengatakan Perda LAMR itu ada di provinsi. Dirinya belum ada dengan ada kabupaten/kota lain di Riau yang punya Perda LAMR."Ini kan Lembaga Adat Melayu Riau jadi adanya di provinsi. Tapi coba kita konsultasikan dan kaji dulu. Tapi bagusnya ini dia bentuk unit pelaksana teknis daerah kebudayaan. Kalau bisa UPTD ini berkantor di LAMR Siak," ujarnya.Terkait hibah untuk LAMR Siak sebut dia karena tidak ada payung hukum undang-undang soal ini."Seperti hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia itu ada UU Olahraga Nasionalnya," sebutnya.Sumber : Antara

Pekanbaru, Petah.id - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau mengalami kenaikan.Tercatat, periode 19-25 Januari 2022 mengalami kenaikan pada setiap umur dan kenaikan terbesar  terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp59,21 per kilogram."Alhamdulillah ada kenaikan harga mencapai 1,74 persen dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp3.470,52 per kilogram," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja, Selasa (18/1/2022).Ia menjelaskan bahwa naiknya harga TBS periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikkan harga jual CPO dan harga kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data.Yang mana, untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami kenaikkan harga sebesar Rp412,15/kg dari harga minggu lalu, PT Asian Agri mengalami kenaikan sebesar Rp229,40/kg, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikkan harga sebesar Rp303,20/kg dari harga minggu lalu.Sedangkan untuk harga jual Kernel, Asian Agri Group mengalami kenaikkan harga sebesar Rp.218,00/kg dari minggu lalu, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikkan harga sebesar Rp258,73/kg dari harga minggu lalu."Pekan ini, harga CPO Rp14.451,84 per kg dan harga Kernel Rp11.681,17 per kg," jelasnya.Sumber : Media Center Riau

Siak, Petah.id - Kabupaten Siak kembali meraih Anugerah Layanan Investasi 2021 dengan nomine Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah dari Kementrian Investasi/BKPM.Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dengan nilai tertinggi.Atas raihan prestasi itu, DPMPTSP Siak mendapatkan ganjaran Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5,55 miliar dari Kementrian Keuangan.Angka ini, merupakan tertinggi dari 25 kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia.  Penghargaan itu langsung diterima oleh Kepala DPMPTSP Heriyanto di Ballroom 3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, SCBD Jalan Jenderal Sudirman No 35 Jakarta, Selasa (13/11) pagi.Acara puncak pada Rabu (24/11) di tempat yang sama, dan lima kabupaten kota serta provinsi akan mendapatkan penghargaan yang langsung diserahkan oleh Presiden RI Jowo Widodo.“Kami bagian dari lima yang berprestasi itu dan Wabup Husni Merza yang akan mewakili untuk menerima penghargaan tersebut,” jelas Heriyanto.Kabupaten Siak menembus kancah nasional dalam hal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB).Kepala DPMPTSP Heriyanto mengatakan apa yang diraih ini, merupakan bonus dari kerja keras dan kerja cerdas semua yang ada di dinas yang dikelolanya.“Terima kasih kepada Bupati Alfedri, Wabup Husni Merza, Sekda Arfan Usman dan semuanya yang telah mendukung kami, hingga berada di posisi ini,” ucap Heriyanto.Selain DID Rp5,55 yang akan masuk ke kas daerah, sebelumnya pihaknya juga mendapatkan perangkat komputer, laptop dan lainnya sebagai penunjang kerja.Dikatakan Heriyanto, untuk lima besar, dia mendapat informasi akan ada hadiah tambahan berupa perangkat dan kelengkapan kerja.“Banyak tahapan dan panjang prosesnya untuk sampai di sini. Kami benar benar berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Karena kami ingin Pemerintah Kabupaten Siak ini terus berjaya dan masyarakatnya bahagia,” ucap Heriyanto.

Siak, Petah.id - Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) dan Rumpun Melayu Bersatu Laskar Hulubalang Melayu Riau (RMB LHMR) gelar aksi simpatik kumpulkan uang koin di depan Istana Siak, Minggu (21/11/2021) pagi.Hal itu buntut dari hebohnya di media sosial tentang keprihatinan atas tidak terawatnya Kapal Kato yang ada di lingkungan Istana Siak oleh Pemda Siak.Dikatakan Wan Hamzah aksi mengumpulkan koin untuk memperbaiki Kapal Kato  yang juga salah satu cagar budaya Siak. Ia  menilai Kapal Kato tidak diperhatikan oleh pemda Siak."Kapal Kato itu bagian dari sejarah, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, berada di lingkungan Istana Siak," kata Wan Hamzah.Dijelaskan Wan Hamzah, seharusnya Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata lebih bisa memprioritaskan hal-hal yang penting dalam rangka siak lebih baik."Jangan sudah heboh, viral di media sosial baru pemerintah melakukan langkah. Seharusnya hal yang begitu tidak perlu diajari," jelas Wan Hamzah.Aksi simpatik ini, lanjut Wan Hamzah, sebagai bentuk kepedulian terhadap salah satu peninggalan Sultan Siak, yaitu Kapal Kato. "Kami menilai bahwa tidak ada keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam menjaga atau memelihara peninggalan sultan kita yang telah menjadi salah satu objek cagar budaya. Dari situlah kami berangkat, tergugah hati untuk mengumpulkan koin yang nantinya insyaallah akan kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Dinas Pariwisata,” tutur Wan Hamzah.

Siak, Petah.id - Fraksi Demokrat pastikan akan kawal ketat proses asesmen pegawai yang akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.Demikian dikatakan Ketua Fraksi Demokrat yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Siak, Syamsurizal Budi mengatakan pihaknya akan mengawal proses serta regulasi terkait asesmen pegawai eselon III."Akan kami kawal ketat proses asesmen pegawai eselon III di lingkungan Pemkab Siak. Harus sesuai dengan aturan main yang berlaku," kata Ketua Fraksi Demokrat Siak Syamsurizal Budi.Ditambahkan Budi, Ia berharap ada prioritas kepada para perangkat yang memiliki kualitas dan sudah memiliki jabatan di Siak."Prioritaskan pegawai yang sudah lama di Siak dan dianggap mampu serta memiliki jabatan di Siak. Jangan tiba- tiba hadir dan bekerja di Siak lalu jadi prioritas pula, akan kita lihat dan kawal proses itu semua," tegas Budi.Budi berharap jangan ada tendensius pribadi dalam membangun perangkat kerja. Sebab, lanjut Budi, membangun negeri ini harus saling merangkul satu sama lain. Karena tidak bisa membangun daerah hanya bicara kelompok."Membangun daerah harus saling merangkul bukan malah memukul dengan tendensius pribadi," tutur Budi.