PEKANBARU, Petah.id - Markas Polda Riau akhirnya pindah ke gedung yang baru di Jalan Pattimura Kota Pekanbaru. Itu dita dai dengan peresmian yang dipimpin Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono secara virtual.Selain itu, Gatot juga meresmikan gedung Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kampar, dan Masjid Polda Riau. Dengan hadirnya gedung baru itu, Gatot meminta jajarannya agar bisa maksimalkan pelayanan kepada masyarakat.Gatot memerintahkan kepada semua anak buahnya agar tidak melukai hati masyarakat. Karena gedung megah 5 lantai itu dibangun dengan menggunakan uang rakyat."Jangan pernah melukai hati masyarakat, karena gedung ini dibangun oleh uang rakyat. Jaga sinergitas dengan institusi terkait," pesan Gatot, Jumat (19/12).Gatot menyebutkan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis awalnya ingin hadir untuk meresmikan gedung Mapolda Riau, SPN dan Masjid Polda Riau tersebut. Tapi, Idham memiliki agenda lainnya."Namun dalam waktu bersamaan ada tugas," ucap Gatot.Dia mengenang masa kecilnya tinggal di Kota Pekanbaru. Puluhan tahun, dia melihat gedung Malolda Riau tidak ada perubahan. Namun, saat ini Mapolda Riau yang baru di Jalan Pattimura Pekanbaru itu menjadi gedung yang sangat membanggakan."Sejak saya kecil sampe masuk taruna Polda Riau begitu-begitu saja. Tetapi sekarang sudah berubah untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Riau," kenang Gatot.Gatot berharap jajaran Polda Riau lebih memaksimalkan tugas polri dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Seperti membantu menjaga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat."Mudah mudahan menjadi sesuatu yang baru dalam pelayanan kepada masyarakat terkait peresmian gedung Mapolda Riau," katanya.Gatot juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah di Riau yang ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran foorkopimda yang turut membantu menjaga situasi Kamtibmas di Riau," ucap Gatot.Selanjutnya, pembangunan Mapolda Riau dan pembangunan SPN Kampar Polda Riau, tidak lepas dari dukungan gubernur Riau dan Bupati Kampar. Gatot juga memberikan apresiasi kepada Gebernur Riau dan Bupati Kampar atas dukungan selama proses pembangunan. Baik Gubernur terdahulu maupun saat ini. Dia juga meminta agar anak buahnya merawat gedung baru itu."Pesan saya kepada personel Polda Riau, tingkatkan keimanan kepada Tuhan YME. Senantiasa menjaga dan merawat gedung baru ini," kata Gatot.Dalam peresmian itu, tampak hadir tiga mantan Kapolda Riau, Brigjen Pol (Purn) Dedi S Komarudin, Irjen (Purn) Zulkarnain Adinegara dan Irjen (Purn) Nandang."Hari ini kita peresmian gedung Mapolda Riau, gedung Sekolah Polisi Negara (SPN) serta Masjid Al-Adzim Polda Riau. Gedung Polda Riau berdiri di lahan seluas 5,9 hektare," ujar Kapolda Riau, Irjen Agung dalam sambutannya.Menurut Agung, gedung Polda Riau pertama kali diresmikan di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada tahun 1959. Gedung lama itu berdiri di atas lahan seluas 0,7 Ha.Karena kondisi gedung yang tak lagi bisa dikembangkan, maka dulakukan pematangan rencana pemindahan gedung. Gedung yang baru itu mulai dibangun pada awal 2018 lalu.Dalam kesempatan itu, Irjen Agung juga memberikan penghargaan atas hibah 1 unit bangunan Mesjid beserta kelengkapanannya di Komplek Mapolda Riau dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) - APRIL Group.

SIAK, Petah.id - Turunnya APBD Kabupaten Siak tahun 2021 menjadi Rp1,7 Triliun harusnya menjadi tantangan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Siak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Ketua DPRD Siak, H Azmi SE mengatakan pada masa pandemi Covid-19 ini, solusi yang tepat untuk mendongkrak kembali peningkatan PAD yaitu menata kembali kinerja badan usaha milik daerah masih belum maksimal dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah."BUMD itu milik daerah, itu artinya perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah. Tentu, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar berupa PAD, buat apa daerah ini mendirikan perusahaan tapi tidak memberikan kontribusi," kata Azmi, Kamis (3/12/2020).Mengingat dalam waktu dekat, bakal dilakukan perekrutan Direktur PT Samudera Siak (SS), Azmi mengajak putra-putri terbaik Siak untuk berkompetisi merebut peluang itu dan meningkatkan PAD untuk Kabupaten Siak."Kita maupun pemerintah daerah berharap yang direkrut sebagai direktur PT SS nanti adalah putra daerah Siak yang potensial dan mampu memenuhi syarat untuk mengelola BUMD tersebut. Apalagi di Siak cukup banyak putra daerah yang potensial," ujar Azmi.Azmi juga menegaskan, panitia seleksi Direktur PT SS nanti harus memilih putra daerah yang memiliki SDM berkualitas serta memiliki naluri bisnis hebat. "Sehingga akan memberikan kepuasan kepada pemilik modal maupun stakeholder terkait, jangan sampai BUMD merugi terus. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya penataan agar mampu menjadi sumber-sumber pendapatan daerah terutama pada aset yang harus dipisahkan," kata Azmi. Menurut Azmi, merosotnya APBD Siak ini jelas akan berdampak pada ekonomi daerah dan pembangunan daerah. "BUMD punya peranan yang sangat strategis dalam peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik," kata Politisi senior Golkar ini.

SIAK, Petah.id - Guna menghindari serta mengantisipasi terjadinya politisasi terhadap pembagian Bantuan Sosial (Bansos), Dinas Sosial Kabupaten Siak tunda distribusi sembako untuk warga terdampak covid-19.Seperti dikatakan Wan Idris, hal itu dilakukan Dinas Sosial karena sebentar lagi Kabupaten Siak akan melaksanakan Pilkada serentak Desember 2020."Rencananya, tahap tiga akan disalurkan pada akhir November lalu. Namun karena sudah dekat waktu pencoblosan, maka kita tunda sampai selesai Pilkada," kata Kepala Dinas Sosial Siak, Wan Idris, Selasa (1/12/2020).Wan Idris mengaki pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres dan Kejari soal itu.Bahkan, lanjut Wan Idris, sebelum Alfedri cuti sebagai Bupati Siak karena ikut Pilkada, Dinsos Siak sudah memberitahukan hal itu." Sebelum Pak Alfedri cuti kita sudah koordinasi. Dia pun setuju Bansos sembako kabupaten disalurkan sesudah Pilkada," terangnya.Dari data yang Ia terima, terjadi penambahan terhadap penerima bantuan sosial berupa sembako yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak tersebut.Tahap pertama sebanyak 16.850 KK sementara untuk tahap ke II dan III jumlahnya melonjak menjadi 33.691 KK."Penambahan itu lantaran masih banyak warga yang belum terakomodir di tiap-tiap desa/kelurahan," jelasnya.Mekanismenya, lebih jauh dikatakan Wan Idris, data yang diperoleh Dinas Sosial awalnya dari RT dan diusulkan ke desa/kelurahan. Setelah diverikasi pihak desa, data tersebut diserahkan ke kecamatan." Lalu dari  kecamatan meng-SK-kan nama usulan tersebut dan disusulkan ke Dinas Sosial," kata dia.

SIAK, Petah.id - Kerjasama operasional Pelabuhan Tanjung Buton antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kementerian Perhubungan RI saat ini masih dikelola oleh PT Samudera Siak (SS).Banyak peluang pendapatan untuk PT SS dalam pengelolaan pelabuhan itu. Makanya dalam waktu dekat vendor-vendor yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Buton akan ditertibkan untuk merebut peluang baik itu. Plt Direktur PT Samudera Siak, Bob Nofitriansyah menyebutkan vendor lama yang masih beroperasional di Tanjung Buton akan ditertibkan. Ia menilai ada peluang pendapatan bagi PT SS jika hal itu dilakukan. "Contohnya ada alat di pelabuhan itu, eskafator untuk menarik muatan dari kapal ke truk, harusnya perusahaan pemilik eskafator itu membayar sewa kepada PT SS, karena beroperasi di wilayah pelabuhan yang dikelola SS," kata Bob.Selama ini, kata Bob, peluang pendapatan itu sepertinya tidak terbaca oleh Direktur yang lama. Atau bisa jadi kurangnya SDM yang ada selama ini. "Walaupun tidak seberapa, tapi ada sisi pendapatan dari sana dan selama ini kawan-kawan tidak melihat itu, padahal itu peluang kita. Sementara sekarang itu dikelola perusahaan bongkar muat. Sejatinya peluang itu jangan dibiarkan lewat di depan mata saja, tapi harus diambil peluang itu," kata Bob.Bob mengatakan, PT SS yang baru berdiri tahun 2013 silam ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa.Sebagai anak perusahaan BUMD yang masih baru dengan modal kecil, PT SS sudah mampu memberikan deviden yang cukup baik untuk perusahaan induk yakni PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan Energi (SPE). "PT SS ini dibentuk awalnya dengan tujuan memang untuk mengelola pelabuhan Tanjung Button. Karena Pelabuhan Nasional ini adanya di wilayah kabupaten Siak, sehingga harus perusahaan BUMD Siak yang mengelolanya," kata pemilik 70 persen saham di PT SS ini. Bob mengakui banyak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dari daerah lain yang ingin mengelola Pelabuhan Tanjung Buton. Namun kala itu, Pak Bupati (Syamsuar) tidak ingin perusahaan dari luar yang mengelolanya."Makanya sejak 2013 dibentuk itu, izin BUP PT SS ini langsung diurus ke Kementrian Perhubungan. Dan prosesnya cuma 4 bulan selesai, maka langsung operasional," kata Bob. Sejak Pelabuhan Tanjung Buton dikelola PT SS, kata Bob, terjadi peningkatan kegiatan yang sangat signifikan. Tambat kapal mulai banyak, bongkar muat juga meningkat dan bahkan belum lama ini kami menandatangani perjanjian dengan salah satu perusahaan yang akan menjadi vendor di Pelabuhan Tanjung Button. "Dari yang sama sekali tidak ada kegiatan di pelabuhan, sekarang cukup banyak. Dan ini patut kit syukuri. Makanya yang akan memimpin PT SS ini kedepannya harus orang yang memiliki visi misi yang jelas," kata Bob yang dalam waktu dekat akan melakukan seleksi pemilihan Direktur PT SS.Bob mengakui, banyak pembenahan yang harus dilakukannya dalam internal PT SS, termasuk soal perpanjangan izin kerjasama operasi di Tanjung Buton dengan Kementrian Perhubungan. "Karena pelabuhan kita ini pelabuhan kementrian, PT SS selaku pengelola harus melakukan kerjasama pengelolaan dengan Kementerian. Itulah yang sedang diurus perpanjangannya saat ini, jangan sampai lepas ke BUP daerah lain. Ini kita kawal terus supaya tidak lepas ke yang lain, prosesnya sedang berjalan saat ini," sebut Bob lagi.

SIAK, Petah.id - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal hitungan hari. Politik uang harus ditolak dan netralitas harus dijaga.Hal itu pula yang menjadi penyebab Kapolsek Koto Gasib Ipda Suryawan dan personelnya membacakan deklarasi.Ada pun deklarasi yang dibacakan secara serentak oleh Kapolsek dan personelnya di depan Mapolsek Koto Gasib adalah,”Kami personel Polsek Koto Gasib dengan ini mendeklarasikan sikap, pertama, menolak dan melawan segala bentuk politik uang, serta intimidasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020,".Kedua, siap mengamankan dan menyukseskan serta bersikap netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak.Disebutkan Kapolsek Ipda Suryawan, pihaknya sedang berjuang untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, tidak ada intimidasi, politik uang dan akan tetap netral.“Kami berharap, dan berusaha dengan personel yang kami miliki dapat menciptakan rasa aman dan Pilkada berjalan lancar,” sebut Kapolsek Ipda Suryawan.

SIAK, Petah.id - Kabar gembira untuk putra dan putri yang ber KTP Siak, pasalnya Distransnaker Kabupaten Siak menggandeng 30 perusahaan untuk melaksanakan Job Fair dalam rangka mengurangi angka pengangguran.Acara itu diselenggarakan selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19 November 2020) di Siak Sport Hall Kabupaten Siak."Target utama kita adalah mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Siak, dan itu akan didominasi oleh anak daerah sendiri," ungkap Kepala Distransnaker Kabupaten Siak Amin Budiyadi.Acara tersebut, Kata Amin, dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB petang.Sementara itu, perusahaan yang tergabung dalam Job Fair ini berasal dari beberapa perusahaan besar di Riau. Baik industri maupun keuangan."Sebanyak 30 perusahaan akan menyediakan beberapa lowongan kerja di berbagai bidang keahlian dalam pameran bursa kerja atau Job Fair," jelasnya.Untuk persyaratan, tambah Amin Budiyadi, semuanya masih memakai syarat umum seperti biasa bagi pencari kerja."Biasanya hari pertama melihat dulu apa saja lowongan kerja yang ada di setiap perusahaan, setelah itu baru dipersiapkan lamaran kerjanya. ya seperti melamar kerja biasanya lah," tambahnya.Disinggung soal strategi perekrutan di tengah pandemi Covid-19, Kadistransnaker mengaku sudah mempersiapkan skemanya dengan penerapan prokes yang ketat. bahkan pihaknya terus berkomunikasi dengan  Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak. "Kami mengajak masyarakat beramai-ramai menghadiri dan mengikuti pameran ini. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker saat datang ke acara ini," jelasnya.

SIAK, Petah id -  Wajah-wajah masyarakat Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tampak ceria dan sumringah saat menerima bantuan dari Baznas di tengah pandemi covid-19 di Masjid Baiturahman Kampung Pangkalan Makmur, Senin (16/11/2020)."Tentu saja kami senang karena dapat bantuan dari Baznas," kata Yosa asal Teluk Merbau ini. Dalam kesehariannya, Yosa bekerja sebagai buruh tani. Ia mengaku bersyukur dan sangat terbantu setelah menerima bantuan beras, uang dan lain-lain dari Baznas Kabupaten Siak. Ia pun mendoakan dan mengucapkan terima kasih untuk para Muzakki dan Baznas yang telah membantu orang-orang kurang mampu seperti dirinya. Sementara itu, Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman usai menyerahkan bantuan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. "Kami sebagai aparatur pemerintah adalah abdi dari masyarakat, mulai dari pemerintah kabupaten hingga ke tingkat kampung," jelas Indra. Kata dia, pemerintah akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian pemerintah punya keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah sangat mendukung adanya Badan Amil Zakat ini. Dengan adanya Baznas masyarakat  bisa langsung dibantu melalui program-program yang sudah dirancang dengan baik. Lebih lanjut ia menuturkan, bagi kampung yang lebih banyak membayarkan zakatnya, tentu akan lebih besar pula jumlah yang dikucurkan ke kampung tersebut. "Nah, makanya saya mengajak masyarakat berlomba-lomba untuk membayar zakat. Sebab zakat ini berguna untuk membersihkan harta kita. Bila kita sudah mengeluarkan zakat, maka Allah akan mempercayakan harta lain kepada kita kembali," ucapnya. Ditempat yang sama, Ketua Baznas Siak M Rasyid Suharto menambahkan, jumlah dana zakat konsumtif yang disalurkan sebesar Rp 167.730.000. Sebenarnya untuk Kecamatan Dayun ini lanjut Rasyid, sebesar 234 juta rupiah yang dibagi dengan pola produktif dan konsumtif. Dana tersebut dibagi 30 persen untuk konsumtif dan 80 persen untuk produktif. Namun karena kondisi covid pihak Baznas mengucurkan bantuan lebih banyak dengan pola konsumtif. "Biasanya dana zakat ini kami bagikan kemasyarakat 30% untuk konsumtif dan 70% pola produktif, tapi karena covid jadi lebih banyak yg konsumtif," ujarnya. Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan dengan rincian beras 10 kg, uang tunai 300 ribu rupiah, produk dari Mustahiq yang produktif berupa lele siap goreng (lesgo) 1 kg dan ayam kampung setengah kilo. Selain itu ada voucher belanja sebesar 200 ribu rupiah di warung yang sudah ditunjuk oleh Upz kecamatan. Jadi totalnya sebesar Rp 650.000."Voucher ini adalah program belanja diwarung tetangga," sebut Rasyid. Rasyid menuturkan, Beras yang di beli dari para petani di Kabupaten Siak selama 1 tahun sebanyak 250 ton adalah untuk melayani dua program Baznas. Seperti, program pendistribusian, setiap Mustahiq menerima bantuan beras sebanyak 10 kg. Dan program yang kedua adalah untuk mengisi atm beras yang ada di Masjid-masjid kecamatan. Dalam kurun 1 tahun ini pihak Baznas telah membangun rumah layak huni sebanyak 17 unit. Kemudian ditambah dengan rumah yang dibangun kelanjutan dari program tahun 2019."Jadi insya Allah tahun ini Baznas akan bangun 27 rumah layak huni," terangnya. Sementara untuk bantuan listrik telah dipasang sebanyak 200 KK, dan akan di pasang lagi sebanyak 180 KK. Kemudian lanjutnya, baznas Kabupaten ada program pemasangan listrik di Teluk Lanus, yang berjumlah 130 KK. "Alhamdulillah untuk Teluk Lanus dapat subsidi dari PLN, yang tadinya 900 ribu kita cuma membayar 450 ribu, yang akan diselesaikan pada bulan Desember," imbuhnya.

SIAK, Petah.id - Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan berkeliling di lima kecamatan ternyata menggunakan dana alokasi khusus (DAK).Demikian dikatakan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Hj Tengku Barora yang akrab panggilan Eva di GOR Tualang. Tahun ini DAK lebih banyak. Tahun lalu ada, tapi tidak sebanyak ini, makanya digabung dengan APBD.“Seharusnya kami melaksanakan kegiatan dari anggaran DAK ini pada Maret lalu, tapi karena pandemi Covid-19, kami undur,” jelas Eva.Lebih jauh dikatakannya, kegiatan ini memang harus dilaksanakan dan tuntas tahun ini. Sebab dimonitor oleh Kemendagri. “Jika tidak tuntas, ada kemungkin  2021 kami tidak mendapatkan DAK lagi, tentu kami tidak ingin hal itu terjadi,” jelas Eva.Disebutkan Eva, kegiatan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada, sebab memang agenda dari pemerintah pusat. Ada pun lima kecamatan yang masuk dalam program ini terdiri dari Kecamatan Sungai Apit, Sungai Mandau, Kerinci Kanan, Kandis dan Tualang.“Kami rata-rata dua sampai tiga hari melayani masyarakat di setiap kecamatan dibantu petugas kecamatan. Dan respon masyarakat cukup baik. Bahkan di beberapa kecamatan, masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sangat banyak,” jelas Eva.Kecamatan Kandis, Sungai Apit dan Tualang ini, masyarakat begitu antusias mengurus, kartu penduduk, akta lahir, KTP-el, surat pindah dan kartu identitas anak (KIA).“Kami membuka lima meja untuk lima pengurusan tersebut. Jika tidak ada gangguan pada sistem, jika persyaratan lengkap, hanya dalam beberapa waktu pengurusan akan selesai,” ungkapnya.Disingung tentang protokol kesehatan (prokes), Eva mengatakan hari pertama masih ada wastafel portabel di beberapa titik, dan warga tidak dilayani jika tidak menjaga jarak dan mengenakan masker, sehingga saat hari kedua dia tidak begitu memperhatikan.“Saya tidak tahu kalau memang tidak ada wastafel portabel dan banyak warga yang tidak mengenakan masker,” ungkapnya.Menanggapi hal itu, Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman mengimbau warga agar mematuhi prokes, karena hal itu untuk keselamatan bersama. “Pelayanan Dukcapil keliling yang disebut dengan Pasodukcapil wajib mematuhi prokes. Saya berharap Satpol PP, pihak Disdukcapil dan pihak Kecamatan Tualang, dapat memperhatikan hal ini,” ungkap Pjs Bupati Indra Agus Lukman.Lebih jauh dikatakannya, jangan sampai niat baik tercederai karena tidak mematuhi prokes.“Mari sama-sama menjaga agar kita terhindar dari Covid-19,” ucap Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman.

SIAK, Petah.id -Siapa yang tak kenal Syamsuar, Bupati Siak dua periode dan kini menjadi Gubernur Riau.Meski sudah memimpin Provinsi Riau, namun masyarakat Siak tak pernah melupakannya.Sportivitas dalam bekerja, responsif terhadap setiap permasalahan dan laporan masyarakat, dengan cepat mengatasinya. Itulah Syamsuar, begitulah Syamsuar dalam bekerja.“Saya ada karena masyarakat. Maka saya harus berikan yang terbaik untuk masyarakat. Sebab sejatinya saya adalah pelayanan masyarakat,” ungkap orang nomor sati di Provinsi Riau Drs H Syamsuar Msi.Gubernur Syamsuar kemarin melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sungai Apit dan Sabak Auh. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Syamsuar yang didampingi Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman, Kapolres AKBP Doddy F Sanjaya dan sejumlah pejabat menyaksikan Pasar Seri Kualo di Sungai Apit. Pasar yang terletak di tepi laut itu, diharapkan Gubernur Syamsuar agar dijaga kebersihannya seperti aset sendiri.Kedatangan Syamsuar disambut warga dengan gembira. Warga masih ingat betul bagaimana kinerja Syamsuar saat menjadi Bupati Siak. Bahkan pasar itu dibangun di masa Syamsuar menjadi Bupati Siak."Pak Syamsuar sangat pengertian. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dia tegas tapi terarah. Dia cepat merespon apa yang menjafi kebutuhan kami,” ungkap Rina, salah seorang pengunjung pasar.Disebutkannya, dia sangat terkesan dengan Pak Syamsuar karena dia selalu membuktikan kata-katanya dan cepat merespon apa yang menjadi keluhan warga. Makanya mengetahui Pak Syamsuar akan melakukan kunjungan ke pasar, dia langsung menuju pasar, untuk sekedar bertemu dan bertegur sapa.“Saya berharap, lahir pemimpin Siak yang seperti Pak Syamsuar, tegas dan baik, serta memiliki visi ke depan ke Siak lebih baik,”ucapnya.“Kami sudah lelah dengan janji dan harapan hampa. Kami perlubukti karena kami hidup di alam nyata. Lihatlah jalan menuju Kota Sungai Apit, begitu banyak lobangnya. Sepertinya, kami ini kurang dipedulikan,” tambahnya.Ibu rumah tangga ini, mengaku sangat ingin adanya perubahan. Sehingga ada bukti nyata dalam setiap tindakan pemerintah menjadi nyata dan terealisasi.Disebutkannya, mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Syamsuar di pasar, membawa angin segar untuk perubahan Siak ke arah yang lebih baik lagi.Jika itu di Sungai Apit, komentar dan harapan yang tak jauh berbeda keluar dari mulut Penguhu Bandar Sungai di hadapan Gubernur Syamsuar, Pjs Bupati Indra Agus Lukman, Sekda Arfan Usman, anggota DPD RI, camat dan perangkatnya, mengeluhkan kurang responsif pemkab saat ini.Saya pernah meminta solusi tentang tapal batas, namun sampai saat ini tidak direspon. Demikian juga dengan ruang terbuka hijau, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk UMKM, namun tetap saja sampai saat ini belum direspon.Mendengar itu, Gubernur Syamsuar akan segera mencarikan solusinya. Untuk tahap awal sambil bergurau disebutkannya, seharusnya masyarakat Badar Sungai berbahagia karena punya lahan di dua kabupaten. “Orang luar bisa punya lahan di sini, masak kita di sini punya lahan di dua kabupaten merasa tidak nyaman,” sebutnya.Tapi itu tadi hanya gurauan, yang pasti akan dicarikan solusinya, sehingga warga menjadi tenang dan tidak lagi resah.Sementara mengenai ruang terbuka hijau, Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman menjelaskan bahwa pihaknya segera menjawab keluhan itu. Beri kami waktu, karena akan ada solusi dan jawaban konkret atas hal itu, yaitu Perta Shop atau Pertaminamini. Nanti di sana selain jual pertalite ada juga gerai UMKM. “Untuk Perta Shop akan dikelola BUMKam, sehingga kampung-kampung akan aktif dan masyarakatnya sejahtera,” sebutnya.

SIAK, Petah.id - Wujudkan pilkada jujur dan adil Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak, melalui Zulfadli Nugraha ingatkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai honorer untuk tidak terlibat dalam politik praktis. "Like (menyukai) dan komen yang menyatakan dukungan yang dilakukan oleh PNS itu akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku," Kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak, Zulfadli Nugraha, Minggu (27/09/2020) malam. Dijelaskannya, sanksi itu juga diberlakukan untuk honorer yang pendapatannya bersumber dari APBN/APBD (SK Bupati). "Namun honorer yang bersifat sukarela, THL itu dikembalikan kepada kebijakan kantornya atau oleh kepala dinasnya,"jelasnya. Terkait sanksi terhadap PNS yang melanggar netralitas, bawaslu akan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan serta keterangan dari pihak-pihak terkait dan hasilnya akan direkomendasikan kepada KASN untuk ditindak lanjuti. " Untuk sanksi itu wewenang KASN, kami (bawaslu) hanya menindaklanjuti serta memproses yang bermasalah, dan hasilnya kami serahkan ke KASN," terangnya. Sementara itu bagi honorer tambah Fadli, hasil dari kajian Bawaslu akan diserahkan kepada pembina honorer tersebut (Kepala Dinas) untuk memberikan sanksi terhadap anggotanya. Khusus untuk honorer yang bersifat sukarela  dan THL, Bawaslu akan melihat aturan dalam SK atau kontrak kerjanya dengan pihak dinas. "Tapi kalau di SK atau kontraknya tidak diatur supaya bersikap netral dalam ajang pemilu dan pilkada, maka Bawaslu bersifat persuasif dan hanya menghimbau kepada atasannya untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya tidak terlibat politik praktis,"pungkasnya.