Siak, Petah.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar menggelar acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-57. Acara itu diisi dengan doa bersama dan membagikan paket sembako untuk masyarakat."Di momen HUT ke-57 ini Golkar terus membantu untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan," kata Indra Gunawan seusai melaksanakan rangkaian HUT partai Golkar di Halaman Kantor Golkar Siak, Sabtu (30/10/2021) pagi.Indra berharap, ratusan paket sembako yang dibagikan bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi saat ini."Hingga saat ini Partai Golkar siak komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Golkar Siak terus dapat meringankan beban masyarakat," kata Indra.Dihadapan pengurus dan kader Indra juga berpesan untuk tetap berjuang dalam menghadapi kenduri politik yang akan digelar 2024 mendatang."Selain penanganan kesehatan, memulihkan ekonomi kita dan juga tetap berjuang dalam memenangkan kontestasi Pilpres dan pilkada 2024 mendatang," kata Ketua DPD II Partai Golkar Siak itu.Momentum ulang tahun kali ini Indra mengajak kepada seluruh kader untuk menjaga soliditas untuk merebut hati rakyat."Perlu semangat bersama untuk membesarkan partai golkar. Momen ulang tahun golkar ini harus menjadi titik tolak bagi seluruh kader untuk semakin solid dan membesarkan partai golkar," pinta Indra.Acara itu juga diiringi dengan potong tumpeng serta doa bersama oleh pengurus dan kader Partai Golkar Siak.

Siak, Petah.id - Indra Gunawan dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Siak sisa masa jabatan 2019-2024.Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Siak, Roza El Afrina, Senin (20/9/2021).Indra Gunawan jadi ketua setelah DPRD Siak secara resmi memberhentikan Azmi beberapa waktu lalu.Indra yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak mengaku, siap menjalankan amanah yang diemban serta meminta dukungan semua pihak intuk membangun Siak lebih baik."Saya minta dukungan dari semua pihak agar amanah ini bisa saya pikul untuk Siak lebih baik," kata Indra Gunawan seusai dilantik.PR Indra Gunawan di Rumah Besar DPRD SiakSetelah dilantik sebagai Ketua DPRD Siak, beberapa PR harus diselesaikan oleh Indra. Tentu yang pertama membangun keharmonisaian dalam rumah tangga DPRD itu sendiri ini bagian yg terpenting dalam pelaksanaan tugas di kelembagaan. Disinggung soal konflik PT WSSI yang berada di Kecamatan Koto Gasib dan sempat heboh beberapa waktu lalu, Indra Gunawan sampaikan waktu itu Ia berada di Komisi II DPRD Siak yang membidangi perkebunan dan Ia mengaku tidak tahu hal itu."Kalau soal PT WSSI, saya waktu itu di Komisi II dan kami tidak tahu persoalan itu. Mungkin itu hanya oknum," ungkap Indra Gunawan.Dijelaskan Indra, masih banyak konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang berada di depan mata yang harus diselesaikan jika memang kita komit dengan hal tersebut tentu  pemerintah mempunyai peran penting dalam hal itu."Ada PT DSI yang sudah sekian lama menyiksa hati masyarakat, konflik itu juga tak selesai-selesai. Ada juga perusahaan yang menanam tanaman yang berbeda dengan izin HGU nya contoh izinnya tanam coklat  namun yang ditanam kelapa sawait,konflik masyarakat didoral dengan prusahaan dan lain-lain saya fikir itu semua juga harus menjadi fokus semua pihak untuk diselesaikan secara berkeadilan," beber Indra."Silahkan para investor semuanya berinvestasi di Siak, kami mendukung penuh dan tidak akan pernah menghambatnya, namun harus tetap sesuai dengan regulasinya," sambungnya.Masih kata Indra, persoalan tapal batas antar desa, antar Kabupaten yang sudah lama tidak selesai juga menjadi fokus kita di sisa masa jabatannya menjadi Ketua DPRD Siak,jabatan ini merupakan amanah tentunya dalam pelaksanaan tugas kita akan melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah agar persoalan yang ada ditengah masyarakat terselesaikan."Tapal batas desa yang tak kunjung selesai tentu juga harus menjadi atensi berbagai pihak untuk diselesaikan. Artinya, banyak persoalan yang memang harus diselesaikan," ungkap Indra lebih jauh.Indra berharap, dalam upaya pembangunan Kabupaten Siak lebih baik lagi  perlu sinergitas dan keselarasan dengan seluruh forkopimda harus dilakukan. Apalagi masih disituasi pandemi."Di tengah pandemi ini, kita akan bersinergi dengan Forkopimda untuk keberlangsungan pembangunan Siak lebih baik lagi," tuturnya.Sebelumnya, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapat Paripurna tentang pergantian Ketua DPRD Siak dari Partai Golkar.Dalam rapat tersebut diusulkan pemberhentian Azmi sebagai Ketua DPRD Siak dan mengumumkan Indra Gunawan sebagai calon ketua baru mengisi sisa masa jabatan 2019-2024.Pergantian Ketua DPRD itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: B-642/Golkar/VIII/2021 tanggal 24 Agustus perihal persetujuan PAW pimpinan DPRD Siak, lalu Surat Instruksi DPD I Golkar Provinsi Riau Nomor: SI-07/DPD/Golkar-R/VIII/2021 tanggal 26 Agustus perihal tindaklanjut PAW pimpinan DPRD Siak dan SK DPD II Golkar Kabupaten Siak Nomor: B-07/DPD/Golkar-S/VIII/2021 tanggal 30 Agustus tentang calon pengganti pimpinan DPRD Siak."Sementara ini pimpinan dewan digantikan Plh. Untuk soal hasil keputusan itu akan disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Siak untuk peresmiannya," kata Wakil Ketua II DPRD Siak, Andriy Ade Rianda saat menggelar rapat paripurna.Dijelaskan Androy, prosedur pergantian pimpinan di DPRD Siak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 36, 37 dan 38.Sebanyak 32 orang anggota DPRD yang hadir, terdiri dari 28 hadir di rapat paripurna sementara empat mengikuti paripurna secara daring. Sementara itu, Indra Gunawan mengatakan hal ini merupakan rangkaian dari perintah partai Golkar.Ia pun menyebut akan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Siak."Semoga kita semua bisa bersinergi membangun Siak untuk kepentingan masyarakat," ungkap Indra.

Siak, Petah.id - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapat Paripurna tentang pergantian Ketua DPRD Siak dari Partai Golkar.Dalam rapat tersebut diusulkan pemberhentian Azmi sebagai Ketua DPRD Siak dan mengumumkan Indra Gunawan sebagai calon ketua baru mengisi sisa masa jabatan 2019-2024.Pergantian Ketua DPRD itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: B-642/Golkar/VIII/2021 tanggal 24 Agustus perihal persetujuan PAW pimpinan DPRD Siak, lalu Surat Instruksi DPD I Golkar Provinsi Riau Nomor: SI-07/DPD/Golkar-R/VIII/2021 tanggal 26 Agustus perihal tindaklanjut PAW pimpinan DPRD Siak dan SK DPD II Golkar Kabupaten Siak Nomor: B-07/DPD/Golkar-S/VIII/2021 tanggal 30 Agustus tentang calon pengganti pimpinan DPRD Siak."Sementara ini pimpinan dewan digantikan Plh. Untuk soal hasil keputusan itu akan disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Siak untuk peresmiannya," kata Wakil Ketua II DPRD Siak, Andriy Ade Rianda saat menggelar rapat paripurna.Dijelaskan Androy, prosedur pergantian pimpinan di DPRD Siak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 36, 37 dan 38.Sebanyak 32 orang anggota DPRD yang hadir, terdiri dari 28 hadir di rapat paripurna sementara empat mengikuti paripurna secara daring. Sementara itu, Indra Gunawan mengatakan hal ini merupakan rangkaian dari perintah partai Golkar.Ia pun menyebut akan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Siak."Semoga kita semua bisa bersinergi membangun Siak untuk kepentingan masyarakat," ungkap Indra.Deretan prestasi mentereng yang diraih Indra Gunawan saat menjabat sebagai Ketua DPRD Siak periode 2014-2019.Indra berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai DPRD Kabupaten yang telah membangun hubungan kemitraan yang baik bersama kepala daerah dalam periode 2014-2019.Ia menjadi satu-satunya Dewan di Pulau Sumatera yang memperoleh penghargaan saat itu di Jakarta.Penghargaan itu diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI, beserta perwakilan dari DPRD Kabupaten lainnya se-Indonesia.Untuk diketahui, penghargaan itu dberikan hanya kepada 10 DPRD Kabupaten yang menurut catatan negara melalui Kementerian Dalam Negeri dan salah satunya Kabupaten Siak mendapatkan penghargaan bergengsi ini dari sekian ratus DPRD kabupaten yang ada di Republik Indonesia.Tidak sampai disitu, selama lima tahun dipimpin Indra, DPRD Siak telah menghasilkan banyak produk prestasi dalam aspek bidang hukum baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Perda Inisiatif dan Keputusan lainnya.Ada 64 Peraturan Daerah yang dihasilkan, dan 3 Perda Inisiatif DPRD Siak.Selain Perda, dikepemimpinannya DPRD Siak telah menghasilkan 69 Surat Keputusan dan 24 diantaranya Surat Keputusan atau persetujuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Pekanbaru, Petah.id - Gubernur Riau Syamsuar secara resmi melantik Alfedri dan Husni Merza sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak, serta Sukiman dan Indra Gunawan, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Pelantikan berlangsung di Balai Pelangi, kompleks Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin, (21/6/21) sekitar pukul 09.15 WIB, dengan menjalankan standar protokol kesehatan ketat. Ini adalah hasil dari Pilkada Serentak Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, Desember 2020 lalu. Gubernur Syamsuar, dalam arahannya menyampaikan pentingnya kerja keras segenap unsur pemerintahan untuk memajukan daerah. Terlebih lagi saat ini kita masih dihadapkan pada perjuangan berat melawan Covid 19. Pemerintah mesti membuat trobosan terkait upaya pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pandemi. "Saat ini kita tengah dihadapkan dengan bencana non alam Pendemi Covid-19. Pendemi ini berdampak terhadap sektor ekonomi. Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor Sumberdaya Alam dan Pariwisata," ujar Syamsuar. Koordinasi secara baik dan berkesinambungan antara Bupati dan Wakil Bupati bersama forum komunikasi pimpinan daerah, merupakan salah satu langkah mempercepat upaya pembangunan daerah. "Mari kita melangkah bersama untuk membangun kabupaten kota dan Provinsi Riau lebih baik, dengan mewujudkan janji-janji politik saat kampaye kemarin, terutama untuk mensejahterakan masyarakat," Tambah Gubernur Syamsuar. Usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Misnarni Syamsuar juga melantik Ketua TP PKK Kabupaten Siak dan Ketua PKK Kabupaten Rokan Hulu.

Petah.id - Beredar kabar Ketua KNPI Haris Pratama telah dicopot dari cabatannya sebagai ketua umum DPP KNPI. Haris adalah yang melaporkan Abu Janda terkait ujaran kebencian. Haris Pertama dikabarkan dicopot seiring beredarnya foto berita acara rapat pleno DPP KNPI di media sosial. Pada surat itu dituliskan rapat pleno DPP KNPI dilaksanakan pada 6 Maret 2021 di Jakarta Ritz Carlton. Lalu dituliskan bahwa Haris Pertama dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi. Kemudian, Haris Pertama disebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dam hasil kongres secara konsekuen. Tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oraganisai yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan Pelapor Permadi Arya atau Abu Janda Ketua KNPI Haris Pertama dikabarkan telah dicopot dari jabatannya sebabagi ketua umum DPP KNPI. Haris Pertama dikabarkan dicopot seiring beredarnya foto berita acara rapat pleno DPP KNPI di media sosial. Pada surat itu dituliskan rapat pleno DPP KNPI dilaksanakan pada 6 Maret 2021 di Jakarta Ritz Carlton. Lalu dituliskan bahwa Haris Pertama dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi. Kemudian, Haris Pertama disebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dam hasil kongres secara konsekuen. Tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oraganisai yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Haris Pertama juga disebut tidak mampu menjalankan roda organisasi dan menghkhianati semangat berhimpun kerjasama dan persatuan sesuai dengan semangat berdirinya KNPI. "Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas, maka peserta forum rapat pleno telah memutuskan untuk memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai ketua umum DPP KNPI Periode 2018-2021. Oleh karena itu saudara Haris Pertama tidak berhak lagi menggunakan atribut dan simbol-simbol organisasi KNPI," demikian tulisan dalam surat yang dibubuhi tandatangan Sekretaris DPP KNPI Jackson AW Kumaat yang beredar. sumber : Suara.com   

SIAK, Petah.id  - Setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, berbagai statemen bermunculanStatemen itu muncul dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Siak Syamsurizal Budi. Dikatakannya sampai hari ini DPC Kabupaten Siak tidak pernah mendukung KLB yang dilaksanakan di Sumatera Utara itu." Sampai hari ini DPC Partai Demokrat Siak masih solid dan komitmen mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat," kata Syamsurizal Budi kepada Petah.id, Jumat (5/3/2021).Ditegaskannya, bahwa KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang itu adalah Inkonstitusional dan tidak sesuai dengan aturan di partai yang berlaku. Dan DPC Demokrat Siak tetap bersama AHY." Acara itu Inkonstitusional, Ketua Umum Partai Demokrat masih AHYkarena sudah sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.Jika ada yang mengatasnamakan DPC Demokrat Siak di KLB tentu itu bukan dari pihaknya dan pastinya tanpa sepengetahuannya." Sampai hari ini kami menganggap KLB  itu tidak diakui dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan jika ada yang mengatasnamakan DPC Demokrat Siak itu bukan dari kami dan tanpa sepengetahuan kami," tegasnya.Kendati demikian, tambah Budi, persoalan KLB tidak akan ada efek maupun implikasi kepada kader di DPC Demokrat Siak."KLB tidak akan berefek dan berimplikasi ke DPC Demokrat Sia sebab kita membangun Demokrat ini dengan kekeluargaan, tanpa kepentingan pribadi," jelasnya.Namun Budi meyakini, kisruh terjadi di internal Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini ada pihak belakang layar yang tak ingin Demokrat maju."Kita tidak tahu pihak yang di belakang  layar yang mencoba merusak Partai Demokrat, tapi tentu ini seperti ada agenda skenario luar biasa," ungkapnya.Menurut Budi, hal ini terjadi karena saat ini Partai Demokrat  elektabilitasnya sedang naik dan  ada yang berusaha merusak atau oknum yang tidak puas dengan majunya Partai Demokrat."Elektabilitas Partai Demokrat sedang naik, jadi tentu ada yang tidak suka dan berusaha merusak tatanan yang sudah sesuai dengan aturan di dalam partai," kata Dia.Namun Budi tetap memohon doa dari masyarakat Kabupaten Siak secara khusus dan Riau secara umum untuk mendoakan agar Partai Demokrat tetap istiqomah berjuang bersama rakyat."Semoga Partai Demokrat bisa mengemban amanah sebaik mungkin untuk kepentingan bersama bukan mendahulukan kepentingan pribadi, mohon doa semuanya," tutup Anggota DPRD Siak itu.

Petah.id - Paska ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi perbincangan hangat.Moeldoko pimpin partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan memastikan menjadi rival dari kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) periode 2021-2025.Penetapan dirinya sebagai ketua umum digelar melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat, yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021)."Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat, (5/3/2021) seperti dilansir dari Kompas.com.Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir.Oleh sejumlah elite Partai Demokrat, Moeldoko dan beberapa mantan kader partai bintang Mercy itu dituding hendak menggulingkan kekuasaan AHY, sang putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum.Kala itu Moeldoko berkilah. Berulang kali ia mengaku tak tahu menahu mengenai isu kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.Kendati demikian, Moeldoko mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali mengadakan pertemuan dengan sejumlah kader Partai Demokrat.Namun, ia menyebutkan, dirinya tak mempunyai hak untuk menggulingkan kekuasaan AHY lantaran bukan bagian dari internal partai."Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Enggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko, awal Februari 2021.Selang satu bulan, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.Dengan demikian, Moeldoko kini berhadapan langsung dengan putra dari Presiden yang dulu mengangkatnya sebagai Panglima TNI dan sekaligus mantan Ketua Umum Demokrat.1. Kiprah di TNISebelum duduk sebagai pejabat Istana Kepresidenan, Moeldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.Di militer, karier Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Jabatan itu diemban Moeldoko terhitung sejak 20 Mei 2013.Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.Selang tiga bulan setelahnya, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.2. Pensiun dari militerUsai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekira tiga tahun lalu. Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saat itu, pemerintahan RI masih dipimpin Jokowi bersama Jusuf Kalla.Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018, menggantikan Teten Masduki.Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.Selain menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017.  Dilansir dari laman hkti.or.id, sektor pertanian bukan hal asing bagi Moeldoko yang merupakan anak seorang petani.Moeldoko juga disebut banyak melakukan aktivitas bisnis. Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik.Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah. Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Kini, Moeldoko kembali berkarier di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.Sumber : Kompas.com

PETAH.ID - Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Dibilangin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).Kepala Kantor Staf Kepresidenan  mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.Jhon Allen Marbun selaku pimpinan sidang dalam acara KLB tersebut bacakan jumlah voting dan ternyata dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko."Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025."Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya. Pantauan di lokasi, meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko belum berada di lokasi KLB, karena masih dalam perjalanan.Karenanya, pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler. Saat itu, dijelaskan kepadanya, bahwa hasil KLB namanya ditetapkan sebagai Ketua Umum. Moeldoko pun menerima hasil keputusan kongres tersebut."Saya terima, terima kasih," katanya.Sumber : Antara

JAKARTA, Petah.id - Seorang pengacara bernama Febriyanto Dunggio laporkan Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lantaran diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konten pornografi di media sosial, Jumat (8/1/21).Perkara itu telah diterima dengan nomor register LP/B/0018/2021/Bareskrim."Iya benar, kami laporkan ke Bareskrim tadi," kata Febriyanto saat dikonfirmasi, Jumat (8/1).Febri menuturkan bahwa laporan itu dibuat lantaran Fadli memberikan 'like' terhadap akun yang berisi video asusila sehingga langsung terpampang dalam akunnya."Adanya itu di likes akun @fadlizon, maka secara langsung bisa di akses atau di ketahui oleh pengguna Twitter lain entah itu follower akun @fadlizon atau tidak," ucapnya.Menyadur dari CNNIndonesia, Dalam laporan kepolisian yang diduga perkara itu berkaitan dengan kasus pornografi atau prostitusi melalui media elektronik atau media sosial.Kejadian itu diduga terjadi pada 7 Januari 2021 lalu. Dalam hal ini, terlapor yang disematkan dalam kasus itu ialah pemilik akun twitter @fadlizon.Febri menduga bahwa akun twitter itu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 4 (1) Undang-undang Pornografi dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 KUHP."Makanya kenapa kita laporkan pasal 27 ayat (1) untuk ITE dan Pasal 4 ayat (1) untuk Pornografinya," kata dia.Sebelumnya, Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengaku ada keanehan di akun Twitter miliknya itu. Ia membantah memberi tanda like pada akun tak senonoh.Fadli menganggap hal tersebut adalah bentuk kelalaian staf yang turut mengurus media sosialnya. Fadli juga sudah memberikan teguran dan mengevaluasi stafnya."Saya dan Tim Admin sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like situs tak senonoh, yang ada selalu blokir," ujar Fadli dikutip dari akun Twitter @fadlizon, Kamis (7/1).Sumber : CNNIndonesia

SIAK, Petah.id  - Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Siak sedang berlangsung, Rabu (9/12/20) pukul 07.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura.Terpantau panitia sudah melakukan beriefing. TPS tempat Calon Wakil Bupati Siak Sujarwo nomor urut 3 menggunakan hak pilih ini terlihat disediakan tempat cuci tangan portable.Sekitar pukul 7:25, Sujarwo bersama istri mengenakan baju putih celana katun hitam dan baju putih bawahan biru jalan kaki berdampingan menuju TPS, setiba di lokasi, Ia menyapa petugas dan langsung diarahkan cuci tangan. Tidak cukup itu, ia mengambil sarung tangan pelastik yang telah disiapkan dan dipakai pada tangan kanan dan kiri.Petugas menyodorkan thermogun, mengukur suhu tubuh pada tangan pemilih yang masuk. Sujarwo sempat antri sekitar 5 menit menjelang pemilih yang didepannya selesai menggunakan hak suara. Di posisi antrian itu tampak ia berdialog dengan sesama pengguna hak pilih.Melangkah di selasar ruang belajar yang dibatasi tali rapia, Sujarwo masuk mengambil kertas suara dan menggunakan hak pilih. TPS itu menggunakan dua ruang belajar, ruang pertama tempat menandatangani daftar pemilih yang masuk dan mengambil surat suara, ruang kedua merupakan bilik suara, kotak suara tan pemberian tinta tanda pemilih telah menggunakan hak suara.Usai menggunakan hak pilih, Sujarwo mengapresiasi penyelenggaraan yang telah menerapkan protokoler kesehatan, ia berharap Prodkes diterapkan sampai tahapan Pilkada selesai."Pemungutan suara terselenggara sudah sesuai dengan Protokoler kesehatan, menurut saya cukup sempurna, ini penting untuk keselamatan masyarakat, harapan saya ini benar-benar diterapkan sampai proses selesai," kata Sujarwo usai menggunakan hak pilih, sambil berjalan didampingi istri.Sebagai kontestan Pilkada Siak, ia bangga dengan semangat tim dan pendukung, melihat antusias masyarakat selama masa kampanye, pasangan calon nomor urut 3 ini yakin menang dengan estimasi perolehan suara 40 persen."Insyaallah menang, persentase 40 persen," ungkapnya.Kepada seluruh pendukung, Sujarwo menyerukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta mengawal ketat proses pemilihan, penghitungan suara hingga rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Siak."Kepada suluruh tim dan pendukung, saya ucapkan terimakasih, mari saling mengisi dan menguatkan. Yang terpenting sama-sama mengawal sampai hasil perhitungan selesai," pungkasnya.