Pekanbaru,Petah.id- Menjelang natal dan tahun baru (Nataru), Pemprov Riau melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) 2024.Kegiatan yang dipimpin oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH itu, dihadiri oleh unsur Forkopimda di Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya. Bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, pada Selasa (10/12).Pj Sekda menuturkan bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada November 2024 Provinsi Riau  mengalami inflasi sebesar 0,43 persen secara month to month (m-to-m). Serta, 0,87 persen secara year on year (y-o-y)."Meskipun angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,38 persen secara y-o-y kita harus tetap waspada dalam potensi inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat," ujarnya."Selama tiga tahun kami mengawal inflasi yang ada, baru sekarang kita melihat karakteristik deflasi yang selama empat bulan terjadi terus-menerus. Kita tidak bisa senang dulu, karena deflasi ini bisa menyebabkan masyarakat kita tidak punya daya beli, hal ini yang harus diwaspadai," imbuhnya.Lebih lanjut disampaikan bahwa, selain menjaga ketersediaan bahan pokok, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah menjaga indeks perkembangan harga (IPH). Terlebih lagi, menjelang HBKN permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat.Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menaikkan harga dan meningkatkan gejolak inflasi. Oleh karena itu, ia mendorong jajaran pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintensifkan pemantauan dan pengawasan bersama."Resiko-resiko yang mempengaruhi kestabilan harga perlu kita waspadai, antara lain terbatasnya pasokan pangan, distribusi daerah penghasil utama, serta fluktuasi harga komoditas. Maka tingkatkan kerja sama dengan satgas pangan dan aparat penegak hukum, guna mengantisipasi ketidakwajaran berbagai harga komoditas pangan, gangguan distribusi ,dan penimbunan barang, baik pada BBM dan LPG," jelasnya."Lakukan langkah strategis seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta stabilitas pasokan perlu terus didorong untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan. Kemudian, memastikan ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras," imbuhnya.Untuk menjaga kestabilan pasokan beras, Pj Sekda Riau mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan upaya panen raya beras serta panen cabai merah di wilayah masing-masing. Selain itu, kelancaran distribusi barang juga mesti dijaga, terutama di daerah rawan gangguan dengan memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut pangan."Kita juga perlu memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran distribusi. Begitu juga memastikan kelancaran distribusi di pelabuhan penyebrangan di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti," sebutnya."Lalu, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera utara guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Riau," ujarnya.

Pekanbaru, Petah.id- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke - 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa, (10/12/2024).Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024.  

Pekanbaru, Petah.id- Provinsi Riau terus bekerja cepat mempersiapkan implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) melalui skema Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment/RBP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, maka Pemerintah Provinsi Riau memiliki kesempatan mengimplementasikan program RBP REDD+ berbasis yurisdiksi ke depannya.Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Konsultasi Publik Summary of Safeguards REDD+ Provinsi Riau pada hari Selasa (10/12/24) di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid.Dalam sambutannya, Taufiq menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Riau ke depan.Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, Provinsi Riau telah menetapkan beberapa kebijakan penting antara lain Peraturan Gubernur tentang Riau Hijau dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon.“Hari ini kita selenggarakan konsultasi publik summary of safeguards REDD+ Provinsi Riau. Kami berharap semua pihak dapat memperkuat nya melalui saran dan masukan sehingga dapat implementatif nantinya,” dikatakan Taufiq.Dilanjutkannya, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen kuat mengikuti jejak Provinsi lain yang telah berhasil memperoleh insentif pengurangan emisi karbon. Menurutnya, hal itu bisa tercapai dengan kerja kolaborasi multi sektor.“Kami berharap, Pemerintah Provinsi dapat mengikuti keberhasilan Provinsi lain yang telah dulu berhasil memperoleh insentif pengurangan emisi karbon” ungkap Taufiq.Disela kegiatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para pihak, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta pihak terkait lainnya.Atas dukungan tersebut, Provinsi Riau saat ini telah mendapatkan alokasi pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Anggaran Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II Provinsi Riau mendapatkan alokasi sebesar $ US 2,065,102 juta. Namun menurutnya, apa yang telah diperoleh tersebut tidak boleh berhenti sampai disitu, berbagai pihak di Riau harus terus bekerja dan berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan lainnya.Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan, seperti penyiapan Dokumen Safeguards REDD+ Riau yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian yang akan mendasari untuk mengakses potensi sumber pendanaan lainnya ke depan.Dokumen Safeguards REDD+ Riau merupakan panduan yang akan digunakan untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat implementasi suatu program.Tujuh prinsip Safeguards REDD+ terdiri dari; kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional, transparansi dan efektivitas tata hutan Indonesia, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, efektivitas dari partisipasi para pihak, konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, aksi untuk mencapai risiko balik, serta pengarusutamaan gender.Ketujuh prinsip tersebut harus terelaborasi dalam Dokumen Safeguards REDD+ Provinsi Riau dan harus dapat diakses oleh berbagai pihak dalam tataran implementasi.Kegiatan konsultasi publik tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen Safeguards REDD+ Riau yang telah disusun oleh Tim Penyusun yang berasal dari instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan dipandu oleh KLHK dan UNEP.   

Pekanbaru, Petah.id-  Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin (Rsn) terus berupaya meningkatkan kemampuan penerbang tempurnya. Salah satunya melalui kegiatan terbamg malam.Sejumlah pesawat dari Skadron Udara 16 dan Skadron Udara 12 Wing Udara 6 dikerahkan. Baik pesawat tempur serang kelas berat jenis F-16 maupun hawk 100/200."Latihan ini menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap personil mampu menghadapi tugas kapanpun dibutuhkan," kata Danlanud Rsn Pekanbaru, Marsma TNI Feri Yunaldi, Selasa (10/12/24).Latihan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis penerbang. Kemudian memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan intensitas latihan yang tinggi, penerbang dan tim pendukung dituntut untuk bekerja dalam kondisi yang membutuhkan konsentrasi lebih, khususnya di malam hari.Diharapkan dengan latihan penerbangan malam ini berdampak positif pada kesiapannya dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Selain melibatkan pesawat tempur, juga menguji kemampuan tim para pendukung penerbangan lainnya. "Latihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis. Tetapi juga penguatan mental dan keberanian para penerbang," ujar Danlanud. Latihan ini juga menjadi cerminan komitmen TNI AU untuk terus beradaptasi dengan tantangan operasional yang semakin kompleks. Dengan dukungan fasilitas dan personel yang mumpuni, Lanud Rsn memastikan bahwa setiap misi dapat dijalankan dengan standar tinggi dan tingkat kesiapan optimal. "Operasi malam hari memerlukan tingkat fokus dan ketenangan yang tinggi. Kami melatih para penerbang untuk menghadapi segala tantangan dengan profesionalisme maksimal," paparnya. 

Pekanbaru, Petah.id- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau Kepri melaporkan total pembayaran klaim hingga November 2024 mencapai Rp 3,6 triliun. Jumlah ini berasal dari 301.997 kasus yang telah diselesaikan oleh 29 kantor cabang di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.Menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Eko Yuyulianda, pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan."Kelima program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011," jelasnya.Detail Pembayaran Klaim• Jaminan Hari Tua (JHT): 219 ribu kasus dengan nilai Rp 3 triliun.• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): 56 ribu kasus senilai Rp 293 miliar.• Jaminan Kematian (JKM): 8.059 kasus dengan total Rp 186,7 miliar.• Jaminan Pensiun (JP): 6.869 kasus dengan pembayaran Rp 88,7 miliar.• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): 12.029 kasus dengan nilai Rp 16,3 miliar.Teknologi Digital untuk Pelayanan CepatEko menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, salah satunya melalui inovasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)."JMO kini menjadi solusi bagi peserta untuk mendapatkan layanan secara cepat dan efisien, termasuk pengajuan klaim JHT yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit," ujarnya.Aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mempercepat proses klaim peserta, memberikan pengalaman layanan yang lebih baik."Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan pelayanan prima kepada peserta, mulai dari informasi, pendaftaran, hingga pencairan manfaat, guna memberikan pengalaman terbaik dalam setiap tahapan," pungkas Eko.

Pekanbaru, Petah.id- Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3.508.776,22. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Penetapan tersebut telah disetujui melalui  keputusan Gubernur Riau nomor 3724/12/2024 yaitu tentang upah minimum Provinsi Riau. Ketentuan ini juga sesuai dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dikatakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah melaksanakan sidang dewan pengupahan sebanyak dua kali. Pertama di tanggal 6 Desember dan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2024."Inilah kesepakatan yang kita hasilkan di Dewan Pengupahan Provinsi Riau, yangmana hari Senin kemarin juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Pj Gubernur Riau dan telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Riau," katanya di Kota Pekanbaru, Selasa (10/12/24).Dijelaskan, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) telah ditetapkan juga melalui keputusan Gubernur Riau nomor 3725/12/2024 tentang upah minimum sektoral pertambangan migas. Kemudian, keputusan Gubernur Riau nomor 3726/12/2024 tentang upah minimum sektoral perkebunan pertanian."Selanjutnya yaitu upah minimum sektoral provinsi yang terdiri dari upah minimum subsektor pertambangan minyak bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam Provinsi Riau tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.543.863,98. Kemudian yaitu upah minimum di sektor perkebunan pertanian Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp3.526.320,1," jelasnya.Diungkapkan, kenaikan upah minimum tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2025. Sehingga dengan kebijakan ini, Pemprov Riau berharap kesejahteraan pekerja akan meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah."Pemberlakuan ketetapan upah minimum ini akan dimulai pada 1 Januari 2025. Oleh karena itu, dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di wilayah Riau,” ungkapnya.

Pekanbaru, Petah.id- Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Selatpanjang temukan barang-barang dinilai berpotensi membahayakan keamanan saat melakukan penggeledahan di blok hunian warga binaan, Selasa (10/11/2024).Barang-barang yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan itu ditemukan saat petugas Lapas melakukan penggeledahan kamar sel warga binaan. Adapun barang-barang yang ditemukan yakni berupa botol kaca, tali, hanger besi, dan sendok besi.Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Selatpanjang, Syofri Mulyadi mengatakan, kegiatan razia barang-barang di kamar tahanan itu sebagai bentuk kewaspadaan atas tindakan kejahatan dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Razia ini bertujuan deteksi dini potensi gangguan keamanan yang terjadi di Lapas,"katanya.Saat melakukan penggeledahan petugas memeriksa dari sudut-sudut ruangan, tempat tidur dan lemari tahanan. Hal itu guna untuk mewaspadai peredaran narkoba di dalam Lapas. Meski begitu, petugas tak mendapati barang haram tersebut di blok tahanan. "Ini tindak lanjut dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memerangi peredaran narkoba serta berbagai modus  lainnya di Lapas dan Rutan. Targetnya tentu Lapas kita ini bebas dari narkoba," papar Syofri lagi. Hasil dari razia ini, barang bukti hasil penggeledahan tersebut dimusnahkan oleh petugas Lapas. Pemusnahan barang langsung disaksikan warga binaan.

Pekanbaru,Petah.id- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau dianugerahi sertifikat penghargaan peringkat dua pengawasan kearsipan internal kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskominfotik Riau meraih nilai 95,29 (AA) yang dinilai sangat baik.Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi kepada Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan. Sertifikat diserahkan pada acara pemberian penghargaan bidang perpustakaan dan kearsipan pada OPD di lingkungan Pemprov Riau, Senin (9/12/2024).Mendahului Diskominfotik Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau meraih peringkat satu. Peringkat tiga diraih oleh Dinas Sosial Prov. Riau dan peringkat 4 diraih oleh Badan Kepegawaian Daerah Riau.Pj Gubri Rahman Hadi katakan, ia berharap kepada semua jajaran yang telah menerima penghargaan tersebut untuk terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya dna berharap banyak.Pj Gubri turut mengingatkan betapa pentingnya pengelolaan arsip sebagai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang berbasis teknologi informasi akan mempermudah pengelolaan segala arsip di seluruh pemerintahan dan mendukung koordinasi agar lebih efisien."Sistem yang berbasis elektronik bisa membantu jaga keberlangsungan informasi yang merupakan identitas bangsa kita ini," ucapnya di Balai Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru.Rahman Hadi lanjutkan, Rapat Koordinasi yang juga dilaksanakan berbarengan dengan acara yang sama hari ini akan menjadi momen penting dalam melihat sejauh mana capaian yang telah diraih. Ia meminta kepada seluruh jajaran untuk meneruskan langkah-langkah yang lebih efektif kedepannya. "Tantangan yang dihadapi tidak ringan, namun dengan semangat kebersaman dan komitmen tinggi serta kerja keras, saya yakin kita bisa atasi segala tantangan," ujar Pj Gubri.

Pekanbaru, Petah.id- Tim dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau bersama pihak kepolisian dari Polres Kampar, siang ini, Senin (9/12/2024) akan mulai membuka untuk melakukan ujicoba di jalan lintas Riau-Sumbar di Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar yang sebelumnya ditutup. Ujicoba pembukaan jalan ini setelah pihaknya hampir menyelesaikan pekerjaan pembuatan trase baru.Kepala BPJN Riau Yohanes Tulak Todingrara melalui PPK 1.4 BPJN Riau Afdirman Jufri mengatakan, bahwa pihaknya terus menggesa pembuatan trase baru tersebut setelah jalan lintas tersebut ditutup total. Saat ini, pekerjaan tersebut sudah hampir rampung.“Pekerjaan pembuatan trase baru sudah hampir selesai, targetnya pada Senin siang atau sore sudah bisa dibuka untuk dilakukan ujicoba,” katanya.Dilanjutkannya, beberapa pekerjaan yang sebelumnya terus dikebut yakni pekerjaan kelandaian dan kepadatan jalan, saat ini sudah hampir selesai. Terutama pada pekerjaan kelandaian jalan yang sudah terus dilakukan penimbunan. “Kalau kelandaian sudah aman, saat ini tim masih terus mengejar kepadatan jalan agar lebih aman saat dilintasi,” sebutnya.Dalam rencana ujicoba pembukaan jalan tersebut, menurutnya tidak ada pembatasan jenis kendaraan. Dengan artian seluruh kendaraan sudah diperbolehkan melintas, namun tetap dengan pengaturan pihak kepolisian.“Seluruh jenis kendaraan sudah boleh melintas saat ujicoba, tapi tetap diatur oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Kampar,” ujarnya. 

Siak, Petah.id – DPRD Kabupaten Siak menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD di Hotel Grand Jatra Pekanbaru. kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membekali anggota legislatif dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran, dan penguatan integritas kelembagaan.Bimtek ini merupakan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRD.Adapun tema Bimtek yakni “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Percepatan Daya Serap Anggaran dalam Rangka Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,”.Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan,  yang menyampaikan pentingnya peran DPRD sebagai pilar dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi memastikan setiap potensi ekonomi yang ada di daerah dapat dikelola secara berkelanjutan dan akuntabel. "Begitu pula dengan daya serap anggaran, harus diarahkan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelas Indra Gunawan saat memberi kata sambutan dan membuka secara resmi Bimtek, Sabtu (7/12). Ia juga menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak yang transparan dan berdaya saing. “Kami berharap seluruh anggota DPRD menjadi agen perubahan, yang tidak hanya memahami perannya secara mendalam, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” ungkapnya.Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Siak diharapkan mampu berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memastikan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.Bimtek ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai bidang, termasuk perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu narasumber utama adalah Drs. H. Eduar, M.Kom, CRMO, yang memberikan materi mendalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Eduar memaparkan bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga memberikan panduan praktis untuk mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan."Bahwa potensi PAD tidak hanya bergantung pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga pada inovasi kebijakan, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), dan kemitraan strategis dengan sektor swasta," sebutnya.Disamping itu, Eduar menyampaikan materi mengenai pentingnya perencanaan yang matang, pengawasan intensif, serta evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran. Eduar menggarisbawahi bahwa rendahnya daya serap anggaran sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif.Dengan terlaksananya Bimtek ini, DPRD Kabupaten Siak membuktikan komitmennya untuk terus belajar dan berkembang dalam menjalankan peran sebagai legislator, pengawas, dan mitra pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang akuntabel, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.Bimtek ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Siak dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta beberapa pejabat struktural dari lingkungan Sekretariat DPRD.